Suara.com - Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak pelajar dan pengajar yang belum mendapatkan bantuan kuota internet gratis kepada pelajar dan pengajar untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Satriwan mengatakan bahkan dirinya sebagai guru yang mengajar di sekolah di Jakarta pun belum mendapatkan bantuan.
"Sampai sekarang, guru dan siswa yang pernah melapor ke P2G per 1 Oktober lalu dari 14 Provinsi yang belum dapat bantuan kuota internet di Bulan September masih belum kunjung menerima bantuan kuota internet. Termasuk saya juga belum dapat, padahal di Jakarta," ungkap Satriwan di Jakarta, Jumat (23/10/2020).
Satriwan meminta Kemendikbud segera memperbaiki data nomor ponsel guru, siswa, mahasiswa, dan dosen yang sudah didaftarkan via data pokok pendidikan (Dapodik) dan ada SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) tetapi belum dapat.
"Caranya, bagi mereka yang belum dapat bantuan kuota September hendaknya diakumulasikan dengan Oktober ini. Misal guru terima bantuan kuota 42 GB bulan September ditambah 42 GB bulan Oktober agar mereka menerima haknya sesuai dengan yang direncanakan," ucapnya.
Menurutnya, hal ini harus segera diperbaiki sebab penyaluran bantuan yang di bulan September saja tidak maksimal.
"Total pendidik dan peserta didik yang berhak dapat bantuan kuota kan hampir 58 juta (data Pusdatin), nah yang disalurkan bulan September tak sampai 30 juta nomor. Artinya tidak maksimal penyaluran dan sasarannya," imbuh Satriwan.
Diketahui, Kemendikbud mencatat sudah ada 35,7 juta nomor ponsel pengajar dan pelajar yang sudah menerima bantuan kuota internet gratis.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud, Hasan Chabibie menerangkan pada bulan lalu pihaknya sudah memberikan bantuan kepada 28,5 juta nomor ponsel guru, siswa, mahasiswa, dan dosen.
Baca Juga: Kemendikbud Kirim Kuota Internet Gratis untuk Belajar Online, Sudah Dapat?
Bulan ini Kemendikbud menyalurkan kembali bantuan kuota internet kepada 7,2 juta nomor ponsel tambahan.
Untuk jenjang pendidikan tinggi, Kemendikbud melakukan mekanisme yang berbeda, universitas diperlukan membuat SPTJM ulang di setiap bulannya.
Berita Terkait
-
Siswa SMAN 72 Terapkan Pembelajaran Online 34 Hari untuk Redam Trauma Usai Ledakan
-
KPAI: SMAN 72 Bakal Belajar Online, Prioritaskan Pemulihan Psikologis Siswa Usai Ledakan
-
Aktifkan Lagi Kepsek SMAN 1 Cimarga, Tindakan Gubernur Banten Dinilai Ada Celah Hukum, Kenapa?
-
Diguyur BGN Rp100 Ribu Per hari jadi PIC MBG, P2G Sebut Simalakama buat Guru: Hati-hati!
-
Skandal Anggaran Pendidikan 2026: P2G Bongkar Hampir Setengah Dana Pendidikan Dialokasikan Buat MBG
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Wali Kota San Miguel Amatitlan Tewas Ditembak di Rumahnya Sendiri
-
Klaim Mobilnya Dipasang Alat Pelacak, Tiyo Ardianto Dikuliti Netizen: Beasiswa KIP, Mobil Fortuner?
-
Curanmor di Perumahan Bekasi Terungkap, Polisi Sita NMax dan Korek Api Berbentuk Pistol
-
Pati Viral Lagi! Anak Bakar Rumah Ortu Gara-gara Tak Diberi Uang Merantau
-
Boni Hargens: Tak Perlu Buat UU Baru, Kompolnas Telah Diperkuat UU Polri Hasil Revisi
-
Kesal Tak Diberi Uang, Pria di Pati Diduga Bakar Rumah Orang Tuanya Sendiri
-
Sopir Truk Penabrak Tokoh Pramuka Herman Resmi Jadi Tersangka, Ini Pengakuannya
-
Disemprot Doktor Ekonomi, Kritik Rieke 'Oneng' Soal Anggaran KemenHAM Dinilai Asal Bunyi
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan