Suara.com - Sebuah pohon yang dianggap keramat bagi suku Aborigin ditebang untuk proyek jalan raya telah memicu kemarahan warga Australia.
Menyadur BBC, Selasa (27/10/2020), pohon yang ditebang itu dianggap sebagai tanaman "penunjuk arah" Djab Wurrung, berusia ratusan tahun.
Otoritas berwenang di Victoria memotong pohon itu pada Senin (26/10), berujung pada unjuk rasa para aktivis Aborigin yang tetap bersikeras berada di dekat lokasi, berupaya menghalangi pengerjaan proyek.
Kepolisian Victoria mengatakan sejauh ini pihaknya telah menangkap 25 demonstran pada Selasa (27/10), yang menolak meninggalkan situs itu karena proyek pembukaan lahan terus berlanjut.
Rekaman yang diunggap para aktivis di media sosial menunjukkan petugas menyeret orang secara paksa, sementara beberapa pengunjuk rasa naik ke atas pohon.
Pihak berwenang menyebut pohon "petunjuk arah" itu diperkirakan berusia sekitar 100 tahun, tapi para aktivis tanaman itu telah berusia 350 tahun.
Begitu kabar penebangan pohon keramat ini tersebut, banyak warganet Australia yang mengutuk aksi ini.
"Benar-benar sedih dan merasakan kepedihan nenek moyang kita saat ini," cuit Lidia Thorpe, senator Aborigin pertama di parlemen negara bagian dan seorang perempuan Djab Wurrung.
Penulis Aborigin, Celeste Liddle, menyalahkan pemerintah negara bagian, menyebutnya telah menebang bagian suci dari warisan Djab Wurrung.
Baca Juga: Bertemu Agen, Ryuji Utomo Jadi Main ke Liga Australia?
Para pengunjuk rasa disebutkan telah lama berkemah di daerah dekat Buangor, guna mempertahankan pohon-pohon yang dianggap suci termasuk pohon tempat perempuan Djab Wurrung mengubur plasenta setelah melahirkan.
Pejabat pengurus proyek penebangan menyebut pohon yang ditebang pada Senin, tidak masuk dalam daftar perlindungan.
Dalam kesepakatan tahun lalu, pemilik tanah Aborigin bernegoisasi dengan pemerintah Victoria untuk menyelamatkan sekitar selusin dari 250 pohon dianggap penting secara budaya, dari penebangan.
Pemerintah Victoria bersikeras tetap melanjutkan proyek jalan raya bebas hambatan, perluasan sepanjang 12km antara Melbourne dan Adelaide, dengan alasan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas.
"Dengan lebih dari 100 kecelakaan di Western Highway dalam beberapa tahun terakhir, termasuk 11 kematian, kami melanjutkan peningkatan keselamatan mendesak demi nyawa," kata pernyataan pemerintah.
Pejabat negara bagian menyebut telah menerima persetujuan dari kelompok pemilik tradisional dan lolos pemeriksaan lingkungan dan hukum federal.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri