Suara.com - Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI, Amiruddin Al Rahab menyampaikan belakangan telah terjadi adanya fenomena atau perasaan di masyarakat terkait ruang menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi yang kian menyempit.
Perasaan menyempitnya ruang kebebasan pendapat dan berekspresi bahkan bukan dirasakan masyarakat, melainkan juga kalangan jurnalis. Dia bahkan menyebut fenomena itu juga semakin menguat dari hari ke hari.
Hal itu disampaikan Amiruddin dalam diskusi daring "Demokrasi dan HAM, Refleksi Setahun Kabinet Jokowi-Amin" yang diselenggarakan Komnas HAM.
"Minggu lalu Komnas HAM menyampaikan pikiran tentang adanya kondisi penyempitan ruang menyampaikan pendapat, berekpresi itu. Oleh karena itu, saya juga ingin sampaikan bahwa Komnas HAM menyatakan itu berdasarkan dari banyaknya aduan yang disampaikan kepada Komnas HAM baik oleh kalangan jurnalis maupun beberapa pihak yang merasa haknya dalam menyatakan pendapat itu tercederai," tutur Amiruddin, Selasa (27/10/2020).
Amiruddin mengatakan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebenarnya sudah dijamin oleh konstitusi. Adanya indikasi penyempitan ruang kebebasan tersebut secara langsung berdampak terhadap hak asasi manusia. Karena itu hal tersebut perlu menjadi perhatian serius.
Menurut Amiruddin, penyempitan ruang kebebasan tidak hanya disebabkan oleh institusi negara, melainkan juga kelompok. Komnas HAM sendiri juga telah menyoroti siapa saja pihak yang kemudian bisa mempersempit ruang menyatakan pendapat dan berekspresi.
"Tidak selalu institusi kenegaraan tapi kelompok-kelompok di dalam masyarakat bisa juga mempersempit ruang itu. Artinya apa? Tidak membuka ruang berdiskusi atau berdialog lebih jauh tapi lebih banyak menggunakan tangan aparatur hukum untuk mengatasi perbedaan pendapat dengan kelompok yang lain," kata Amiruddin.
Ia menuturkan penyempitan ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi lebih berbahaya dan berdampak kepada hak asasi manusia lantaran merambah kepada jurnalis dan media massa. Di mana, saluran informasi baik dari, oleh dan untuk masyarakat melalui media massa jadi terhambat karena penyempitan ruang kebebasan tersebut.
"Tanpa kebebasan pers maka hak asasi manusia juga bisa menjadi berkurang. Kenapa? Karena ada dua hal di dalamnya," ujar Amiruddin.
Baca Juga: Masa Pandemi Covid-19, Warga Kian Takut Mengeluarkan Pendapat
"Pertama hak masyarakat untuk menyatakan pendapat atau aspirasinya bisa melalui media massa atau hak masyarkat untuk mendapat informasi. Karena untuk memperoleh hak asasi manusia itu juga bisa terhalangi ketika media tidak lagi merdeka atau media tidak lagi bebas untuk menyatakan pemberitaan atau meliput atau memberitakan sesuatu," tandasnya.
Berita Terkait
-
Tragedi Tual Jadi Alarm Keras: Brimob Didorong Kembali ke 'Khitah' High-Risk, Bukan Keamanan Rutin
-
Kebebasan Pers Memburuk, Skor IKJ 2025 Terendah Sepanjang Sejarah
-
Terima Aspirasi Amnesty, DPD RI Dorong Penyelesaian Damai Konflik dan Penguatan HAM di Papua
-
Masa Depan Penegakan HAM Indonesia Dinilai Suram, Aktor Lama Masih Bercokol Dalam Kekuasaan
-
Prabowo Singgung Negara-negara Besar: Dahulu Ajarkan Demokrasi-HAM, Sekarang Pelanggar
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Redefinisi Peran Pemuda Betawi di Tengah Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global
-
Ketua Banggar DPR Kritisi Impor 105.000 Mobil Niaga dari India: Ancaman bagi Industri Dalam Negeri
-
PSI Gelar Mudik Gratis 2026: Siapkan 100 Bus untuk 5.000 Penumpang, Ini Cara Daftarnya!
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
-
Menag Tegaskan Zakat Tak Boleh untuk MBG, Penyaluran Wajib Sesuai 8 Asnaf
-
KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Jadi Saksi Dugaan Suap Proyek DJKA
-
Maidi Diduga Terima Upeti 10 Persen Proyek PUPR Kota Madiun, KPK Cecar 6 Anak Buah
-
KPK Periksa Enam Pejabat Dinas PUPR Kota Madiun Terkait Korupsi Wali Kota Maidi
-
Kasus Pelecehan Guru SLB di Jogja Naik Penyidikan, Polisi Segera Panggil Terlapor
-
KPK Telusuri Pola Fee Proyek PUPR Madiun, Maidi Diduga Terima Imbalan hingga 10 Persen