Terima Aspirasi Amnesty, DPD RI Dorong Penyelesaian Damai Konflik dan Penguatan HAM di Papua

Suara.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara resmi mengeluarkan sejumlah rekomendasi kebijakan tegas kepada Pemerintah Pusat terkait penanganan konflik dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.

Langkah ini diambil usai DPD RI menerima laporan dan pengaduan dugaan pelanggaran HAM dari Amnesty International dalam audiensi yang digelar di Ruang Panitia Musyawarah (Panmus) DPD RI, Senin (9/2/2026).

Audiensi tersebut menjadi wadah bagi DPD RI untuk menjalankan fungsi pengawasan kebijakan pemerintah, terutama yang bersentuhan dengan konflik bersenjata, perlindungan warga sipil, nasib pengungsi internal, hingga pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Bumi Cendrawasih.

Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menegaskan, bahwa pendekatan yang selama ini dilakukan perlu diubah secara mendasar demi terciptanya kedamaian jangka panjang.

"DPD RI memandang bahwa penyelesaian konflik di Papua tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan keamanan,” ujar Yorrys.

"Diperlukan langkah dialogis, perlindungan hak asasi manusia, serta kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat Papua agar tercipta perdamaian yang berkelanjutan," lanjutnya.

Dalam poin rekomendasi mengenai penghentian kontak senjata, DPD RI meminta pemerintah untuk segera menghentikan pendekatan militeristik.

Salah satu poin krusial adalah penarikan kembali pasukan TNI, khususnya pasukan non-organik, guna mencegah eskalasi konflik yang mengancam keselamatan warga sipil.

DPD RI juga meminta aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk mengedepankan langkah yang terukur dan proporsional demi menghindari jatuhnya korban jiwa serta trauma mendalam pada masyarakat sipil.

Baca Juga: Masa Depan Penegakan HAM Indonesia Dinilai Suram, Aktor Lama Masih Bercokol Dalam Kekuasaan

Terkait krisis kemanusiaan, DPD RI mendesak Pemerintah Pusat untuk lebih responsif dan memprioritaskan penanganan pengungsi internal yang menjadi korban konflik bersenjata.

DPD RI juga mendorong pemulihan fasilitas layanan publik serta perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan pendidikan di wilayah terdampak.

Sebagai langkah koordinasi, DPD RI berencana mengundang kementerian dan lembaga terkait untuk melaksanakan Rapat Kerja guna membahas solusi komprehensif bagi para pengungsi.

Sektor pembangunan juga tak luput dari perhatian. DPD RI secara spesifik meminta Pemerintah untuk menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua.

Pemerintah didorong untuk memastikan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan harus berfokus pada kesejahteraan, pendidikan, serta melibatkan aktif masyarakat setempat.

DPD RI menekankan pentingnya komitmen Pemerintah Pusat terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Dalam hal penegakan hukum, DPD RI merekomendasikan pembentukan Komisi HAM dan Pengadilan HAM yang berkedudukan langsung di Papua.

Langkah ini dinilai penting untuk mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap warga sipil dan pembela HAM secara efektif.

Selain itu, DPD RI mendorong kepemimpinan aktif Indonesia di Dewan HAM PBB untuk membuka pintu kunjungan bagi para pelapor khusus guna meninjau situasi HAM di Papua secara langsung.