Suara.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkan dana sebesar Rp 155 miliar untuk menerapkan program Asesmen Nasional (AN) pengganti Ujian Nasional (UN) yang akan diselenggarakan mulai Maret atau April 2021.
Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud Samsuri mengatakan biaya sebesar itu digunakan untuk mengembangkan model dan kajian Asesmen Nasional.
"Untuk asesmen pembelajaran ada sekitar Rp 155 miliar. Ini bukan hanya untuk asesmen kompetensi minimum saja tapi pengembangan model-model atau kajian-kajiannya," kata Samsuri dalam jumpa pers virtual, Selasa (27/10/2020).
Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk sosialisasi dan pendampingan sekolah dan guru selama masa transisi dari UN ke Asesmen Nasional.
"Kemudian juga ada terkait dengan sosialisasi dan pendampingan untuk asesmen itu, juga bersamaan dengan sosialisasi dan pendampingan implementasi kurikulum yang bisa dibilang sebagai kurikulum baru. tapi masih mengadopsi kurikulum 2013," jelasnya.
Sekretaris Kemendikbud Ainun Na'im menambahkan, pihaknya saat ini tengah melakukan sosialisasi kepada mitra, sekolah, dan legislatif DPR RI dalam sejumlah forum.
"Sebetulnya sekarang sudah mulai proses sosialisasi. Mas Menteri (Nadiem Makarim) sering menyampaikanya baik ke Komisi X atau dalam berbagai forum," sambung Ainun.
Angka Rp 155 miliar itu jauh di bawah anggaran yang diajukan Nadiem Makarim dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada September lalu, yakni sebesar Rp 478,4 miliar.
Asesmen Nasional sendiri terdiri dari tiga pengujian, mulai dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter Peserta Didik, dan Survei Lingkungan Belajar terhadap sekolah dan guru.
Baca Juga: Mahasiswa PGSD UNM Lolos Tahap Insentif PKM 2020 Kemendikbud
Dalam rapat kerja bulan September lalu, Nadiem mengajukan Rp 358,2 miliar untuk AKM dan akreditasi dan Rp 120,2 miliar untuk pendampingan pemerintah daerah dan tindak lanjut AKM.
Sementara, pelaksanaan Ujian Nasional tahun ajaran 2019 yang dianggarkan Rp 211 miliar tahun ini pun dibatalkan karena kondisi pandemi Covid-19, anggarannya dialihkan ke penanganan Covid-19 di bidang pendidikan.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Disebut-sebut di Sidang Korupsi Chromebook: Wali Kota Semarang Agustina: Saya Tak Terima Apa Pun
-
Kemenbud Resmi Tetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional, Total Jadi 313
-
Bukan Sekadar Viral: Kenapa Tabola Bale dan Tor Monitor Ketua Bisa Menguasai Dunia Maya?
-
Muncul SE Kudeta Gus Yahya dari Kursi Ketum PBNU, Wasekjen: Itu Cacat Hukum!
-
Drone Misterius, Serdadu Diserang: Apa yang Terjadi di Area Tambang Emas Ketapang?
-
Wujudkan Kampung Haji Indonesia, Danantara Akuisisi Hotel Dekat Ka'bah, Ikut Lelang Beli Lahan
-
Banyak Terjebak Praktik Ilegal, KemenPPPA: Korban Kekerasan Seksual Sulit Akses Aborsi Aman
-
Sejarah Baru, Iin Mutmainnah Dilantik Jadi Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta Sejak 2008
-
Yusril Beri 33 Rekomendasi ke 14 Kementerian dan Lembaga, Fokus Tata Kelola Hukum hingga HAM Berat
-
Cerita Polisi Bongkar Kedok Klinik Aborsi di Apartemen Basura Jaktim, Janin Dibuang di Wastafel