Suara.com - Masyarakat yang bermukim di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua, mengevakuasi diri ke hutan atau daerah tetangga karena merasa trauma atas kekerasan yang terjadi pasca penempatan pasukan TNI di wilayah mereka. Apalagi jumlah anggota TNI yang ditempatkan di Hitadipa semakin banyak.
Hal tersebut merupakan rekomendasi dari Tim Independen Kemanusiaan untuk Intan Jaya yang melakukan investigasi atas terjadinya pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020.
Pendiri Kantor Hukum dan HAM Lokataru Foundation, Haris Azhar, mengungkapkan masyarakat setempat memutuskan pergi dari distrik mereka setelah pemakaman Yeremia pada 20 September 2020.
"Masyarakat berbondong-bondong keluar ke hutan-hutan, ke sejumlah daerah lain daerah kabupaten tetangga," kata Haris dalam paparannya secara virtual, Kamis (29/10/2020).
Hingga saat ini belum ada pendataan terhadap masyarakat yang mengungsi ke luar distrik. Dengan begitu mereka belum mendapatkan bantuan dan jaminan ekonomi, keamanan dan kepastian guna bisa kembali ke kampung-kampung mereka.
Dari keterangan tim yang terdiri dari sejumlah tokoh agama, akademisi, dan aktivis kemanusiaan di Papua tersebut, masyarakat distrik Hitadipa berharap dapat kembali ke kampung halaman untuk melanjutkan kehidupan mereka.
Kemudian keluarga korban Yeremia berharap bisa kembali agar melakukan ibadah duka. Selain itu, mereka juga berharap agar TNI, organik maupun non organik untuk tidak lagi berada di Hitadipa.
"Selain karena mereka trauma, masyarakat berkeyakinan bahwa Hitadipa adalah tanah suci misa Gereja yang tidak boleh untuk praktik kekerasan," ujarnya.
Karena itu Tim Independen Kemanusiaan untuk Intan Jaya meminta Jokowi memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menarik pasukan dan menghentikan operasi militer di Intan Jaya. Kemudian meminta Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat di Hitadipa.
Baca Juga: Trauma Pendeta Yeremia Terbunuh, Warga Intan Jaya Terpaksa Tidur di Hutan
Mereka juga meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk membantu Pemerintah Daerah Intan Jaya melakukan pemulihan psikologi sosial ke masyarakat Hitadipa yang trauma.
Berita Terkait
-
Trauma Pendeta Yeremia Terbunuh, Warga Intan Jaya Terpaksa Tidur di Hutan
-
Haris Azhar: TNI Duduki SD dan SMP di Hitadipa, Guru dan Pelajar Ketakutan
-
Terima Kunjungan Menlu AS, Jokowi Bahas Kerja Sama Ekonomi Hingga Pertahan
-
Dukung Rencana Jokowi, Mike Pompeo: Kami Siap Gunakan Sarana Amerika
-
Kasih 15 Sepeda ke Jokowi Disorot KPK, Daniel Mananta Buka Suara
Terpopuler
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
- Patrick Kluivert Senyum Nih, 3 Sosok Kuat Calon Menpora, Ada Bos Eks Klub Liga 1
Pilihan
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
Terkini
-
Soal Ferry Irwandi, Komisi I DPR Beri Pesan ke TNI: Banyak Kasus Lain yang Lebih Urgent Ditindak
-
Kuota Beasiswa Pemuda Tangguh 2025 Naik Signifikan, Pemkot Surabaya Komitmen Pemerataan Pendidikan
-
Sebut Keponakan Prabowo Korban, Mahfud MD Disentil Netizen: Semua Politisi Sama Termasuk Sampeyan
-
Aktivis Gelar Aksi Protes Provokatif Terhadap Israel, Main Bola Gunakan Replika Kepala Netanyahu
-
Niatnya Nantang, Malah Kena Ulti! Serangan Balik RK Bikin Posisi Lisa Mariana Makin Kritis
-
Tanggul Beton di Cilincing Dikeluhkan Nelayan, Komisi IV DPR Agendakan Panggil KKP Senin Depan
-
Irjen Kemendagri Pastikan Wilayah Solo Raya Kembali Kondusif Setelah Unjuk Rasa
-
Tinjau Pos Kamling di Makassar, Mendagri Tekankan Pentingnya Keamanan Berbasis Masyarakat
-
KontraS Ingatkan Prabowo: Tim Investigasi Harus Benar-benar Independen, Bukan Sekadar Janji
-
Saat ASN Dilarang Flexing, Gaji DPRD Kabupaten Bogor Tembus Rp91 Juta Sebulan