Suara.com - Banyaknya jumlah pasukan TNI yang ditempatkan di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua juga dianggap mempengaruhi tingginya kekerasan yang terjadi di daerah tersebut. Bahkan, warga setempat pun disebut memilih angkat kaki dari daerahnya dan menetap di hutan.
Aktivitas kontak senjata antara TNI dengan separatis bersenjata tidak luput melibatkan masyarakat sipil sebagai korban. Catatan kasus terakhir, Pendeta Yeremia Zanambani juga ditembak oleh TNI pada 19 September 2020.
Pendiri Kantor Hukum dan HAM Lokataru Foundation, Haris Azhar mengatakan sesaat setelah Pendeta Yeremia dimakamkan pada 20 September 2020, masyarakat setempat melarikan diri ke hutan maupun daerah lain.
"Sekitar pukul 11 siang pada 20 September 2020, masyarakat berbondong-bondong keluar ke hutan-hutan, ke sejumlah daerah lain daerah kabupaten tetangga," kata Haris dalam paparannya secara virtual, Kamis (29/10/2020).
Haris mengungkap hingga saat ini belum ada pendataan terhadap masyarakat yang mengungsi ke luar distrik. Dengan begitu mereka belum mendapatkan bantuan dan jaminan ekonomi, keamanan dan kepastian guna bisa kembali ke kampung-kampung mereka.
Keterangan itu diperoleh dari hasil investigasi Tim Independen Kemanusiaan untuk Intan Jaya. Tim tersebut terdiri dari sejumlah tokoh agama, akademisi, dan aktivis kemanusiaan di Papua. Sebenarnya tim itu dibentuk untuk merespons situasi kekerasan yang terjadi pada Pendeta Yeremia Zanambani.
Atas dasar itu, Tim Independen Kemanusiaan untuk Intan Jaya merangkum segala harapan yang disampaikan oleh masyarakat distrik Hitadipa maupun keluarga Pendeta Yeremia. Masyarakat Distrik Hitadipa berhadap mereka bisa kembali ke kampung halamannya untuk melanjutkan hidupnya.
Pun dengan keluarga Pendeta Yeremia yang berharap bisa kembali untuk dapat melangsungkan ibadah duka. Selain itu, mereka juga berharap agar TNI, organik maupun non organik tidak lagi berada di Hitadipa.
"Selain karena mereka trauma, masyarakat berkeyakinan bahwa Hitadipa adalah tanah suci misa Gereja yang tidak boleh untuk praktik kekerasan," ungkapnya.
Baca Juga: Haris Azhar: TNI Duduki SD dan SMP di Hitadipa, Guru dan Pelajar Ketakutan
"Bahwa pihak keluarga korban, juga menyampaikan bahwa mereka menolak dilakukan otopsi semata-mata dengan dua alasan, bahwa bukti dan kesaksian sudah banyak diberikan untuk menghukum pelaku kasus ini, demikian juga bahwa membuka kembali kuburan bertentangan dengan nilai adat di Papua, bisa berdampak tidak baik bagi keluarga."
Tag
Berita Terkait
-
Komdigi Siapkan Aturan Penggunaan AI, Lokataru Endus Motif Kepentingan Bisnis dan Politik
-
Lokataru Minta Masalah Kebocoran Data Nasional Dievaluasi Sebelum Bahas RUU KKS
-
Lokataru Foundation: RUU KKS Berpotensi Jadi Alat Represif Baru
-
Santai Jelang Diperiksa Polisi, Haris Azhar: Klarifikasi Pandji Masih Tahap Ngobrol
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Danantara Gandeng Arm Limited, Indonesia Siap Jadi Produsen Chip!
-
Balita 3 Tahun di Sragen Dianiaya Ayah Kandung, Pemerintah Asesmen Pengasuhan KakekNenek
-
Kronologi Penangkapan Komplotan Curanmor Bersenpi di Jakbar: Polisi Sita Senjata Rakitan
-
KPK Ajukan Penundaan Sidang Praperadilan Gus Yaqut, Ini Alasannya
-
LLDIKTI Wilayah IX Tekankan Pemanfaatan Bijak Dana Beasiswa di ITB Nobel Indonesia
-
Daftar Tempat Menarik untuk Menunggu Maghrib di Wilayah Bandung Barat
-
Kasus Suap Impor Barang KW, KPK Buka Peluang Panggil Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama
-
Kasatgas Tito Terus Perkuat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascabencana Sumatera
-
Bripda Mesias Dipecat Tidak Hormat Usai Kasus Tewaskan Pelajar di Tual
-
DPR: Perjanjian Transfer Data RI-AS Harus Seimbang dengan Kedaulatan Digital dan Perlindungan Warga