Suara.com - Kuota Internet Subsidi dari Kemendikbud menuai polemik. Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengungkapkan bahwa dirinya terdaftar sebagai orang yang menerima bantuan paket internet gratis itu kendati dirinya sudah mengajukan penolakan.
Kepada Suara.com, Alvin mengungkapkan kronologi nomor ponselnya masih mendapat bantuan internet bersubsidi sebesar 35 GB dari Kemendikbud, Sabtu (31/10/2020).
Alvin kemudian menyampaikan protesnya kepada pihak operator melalui telepon Call Centre.
"Saya ini malah heran, karena saya sudah menyampaikan keluhan kepada Kemendikbud agar tidak diberikan kuota tersebut," kata Alvin Lie dalam percakapannya dengan operator telepon seluler.
Mendengar pemaparan Alvin, pihak operator menjelaskan bahwa nomor-nomor yang mendapat Kuota Internet Subsidi adalah nomor acak.
"Karena ini kan pendaftarannya secara acak, begitu Pak," jelas operator.
Beberapa waktu sebelumnya, Alvin yang saat ini tercatat sebagai mahasiswa S3 Universitas Diponegoro pernah melayangkan surat protes kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
Melalui akun Twitter-nya @alvinlie21, dia mengaku mendapatkan bantuan kuota internet dari Telkomsel yang mengatasnamakan bantuan Kemendikbud.
"Yth @Kemendikbud_RI @nadiemmakarim. Saya bukan pelajar/guru/dosen yang berhak mendapat Kuota Internet. Dini hari tadi jam 01:19 WIB masuk SMS notifikasi dari @Telkomsel bahwa Kuota Internet Pendidikan bantuan Kemendikbud telah aktif, Mohon perhatian," cuit @alvinlie21 dikutip Suara.com, Selasa (22/9/2020).
Baca Juga: Problematika Bantuan Kuota Internet Kemdikbud
Plt Kepala Pusdatin Kemendikbud Hasan Chabibie kemudian menerangkan bahwa pihaknya sudah menerima masukan dari Alvin yang merasa tidak membutuhkan bantuan tersebut meski berhak karena terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan Kemendikbud sebagai mahasiswa aktif S3 di Universitas Diponegoro Semarang.
"Di bulan berikutnya kami tidak akan memberikan lagi (ke Alvin)," kata Hasan Chabibie dalam bincang media virtual, Selasa (29/9/2020).
Hasan menyebut hal tersebut bukanlah kesalahan data melainkan seluruh siswa, mahasiswa, guru, dan dosen yang terdaftar di Kemendikbud sudah secara otomatis mendapatkan bantuan, tanpa terkecuali.
"Pandemi ini tidak hanya menyasar satu dua kolompok. Oleh karenanya asumsi secara teknis semua melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tapi ini jadi bahan evaluasi untuk tahap berikutnya. Kalau kuota sudah ter-deliver kan jelas tidak bisa ditarik. Tapi kami evaluasi lagi supaya program kami lebih tepat sasaran," jelasnya.
Alvin mengungkapkan, alasannya menolak sebsidi kuota Kemendikbud itu lantaran dirinya merasa tidak berhak mengingat kantor tempat dia bekerja juga telah menyediakan fasilitas internet untuknya.
"Kuota Internet Subsidi sepatutnya diprioritaskan untuk siswa SD s/d SMA, terutama mereka yang ekonominya kurang mampu," Alvin menyarankan.
Berita Terkait
-
Problematika Bantuan Kuota Internet Kemdikbud
-
Perhimpunan Guru Minta KPK Awasi Bantuan Kuota Gratis Kemendikbud Rp 7,2 T
-
Lapor Mas Nadiem, Sekolah di 19 Provinsi Belum Dapat Kuota Internet Gratis
-
Alvin Lie Ungkap Cerita Pekerja di Bandara: Mereka Belum Pernah Tes Corona
-
Siswa Miskin Tak Ada Kuota Belajar jadi Rapor Merah Setahun Menteri Nadiem
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Islah di Menit Akhir? Mardiono dan Agus Suparmanto Bersatu Pimpin PPP
-
Aksi Perlawanan Menggema: Tuntut UU Ketenagakerjaan Berpihak ke Buruh!
-
Warga Dukung Pemekaran Kelurahan Kapuk: Semoga Urusan KTP Tak Lagi Ribet dan Bolak-balik
-
Perwira Junior Berpeluang Isi Jabatan Strategis, Prabowo Mau Hapus Kultur Senioritas di TNI?
-
Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?