Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perhutanan sosial yang sudah dilaksanakan dalam enam tahun sudah berjalan. Hingga September 2020, realisasi program perhutanan sosial sudah mencapai 4,2 juta hektare dari target yang ditetapkan 12,7 juta hektare.
"Dari target 12,7 juta hektare, untuk capaian perhutanan sosial sampai 2024, sampai September tahun ini tercapai 4,2 juta hektare," ujar Jokowi Rapat Terbatas tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial melalui video conference, Selasa (3/11/2020).
Kata Jokowi, dari realisasi tersebut, masih ada sisa target sebanyak 8,5 hektare lagi yang harus diselesaikan selama empat tahun mendatang.
"Yaitu kurang lebih masih 8 juta (hektare) lebih. Artinya memang ada sebuah peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam lima tahun pertama kemarin. Tetapi masih ada sisa juga yang 8 juta hektare lebih yang perlu kita selesaikan," tutur dia.
Selain itu, mantan Gubernur DK Jakarta itu mengingatkan jajaran terkait bahwa perhutanan sosial bukan urusan hanya sebatas pemberian izin kepada masyarakat dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada masyarakat.
Namun, yang paling penting adalah pendampingan untuk program-program lanjutan, sehingga masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan betul dalam memanajemeni SK yang telah diberikan.
"Yaitu untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agroforestry, tetapi bisa masuk ke bisnis ekowisata, bisnis agrosilvopastoral, bisnis bio-energy, bisnis hasil hutan bukan kayu, ini banyak sekali, bisnis industri kayu rakyat. Semuanya sebetulnya menghasilkan, bisa mensejahterakan, tetapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan," tutur Jokowi.
Selain aspek pendampingan, juga harus diintegrasikan dengan penyiapan sarana dan prasarana produksi dan pelatihan-pelatihan.
"Pendampingannya harus terintegrasi yang dimulai tentu saja setelah SK diberi, ada penyiapan sarana dan prasarana produksi, pelatihan-pelatihan," kata Jokowi.
Baca Juga: PP Muhammadiyah ke Jokowi: Mencabut Lebih Baik, Banyak Kesalahan Mendasar
Kepala Negara meyakini jika hal tersebut dilakukan, kelompok usaha perhutanan sosial akan dapat berkembang dengan baik.
Jokowi berharap tahun 2020 dan selanjutnya akan muncul kelompol-kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS).
"Saya kira kalau untuk dilakukan, saya meyakini kelompok usaha perhutanan sosialnya akan bisa berkembang dengan baik. Tapi memang sekali lagi kita harus bekerja fokus dan saya harapkan tahun ini, tahun depan, betul-betul bisa muncul, entah berapa KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial yang bisa kita jadikan contoh untuk benchmarking untuk kelompok-kelompok yang lain," katanya menambahkan.
Berita Terkait
-
PP Muhammadiyah ke Jokowi: Mencabut Lebih Baik, Banyak Kesalahan Mendasar
-
PKS Ungkap Kejanggalan UU Ciptaker yang Diteken Jokowi: Akibat Kejar Tayang
-
Buruh Berharap Hakim MK Beri Keadilan Terkait UU Cipta Kerja
-
Pagi-pagi Buruh Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi
-
UU Cipta Kerja Disahkan, Harga Emas Antam Naik Rp 10.000 per Gram
Terpopuler
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- Mulai Besok Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Isi BBM Bersubsidi
- 3 Rekomendasi Air Cooler 50 Watt yang Dingin Maksimal dan Suaranya Senyap
- 3 Sepatu Running Brodo Terlaris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Durian Musang King dan Black Thorn Jadi Komoditas Baru Andalan Sulsel
Pilihan
-
Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
-
50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
-
Resmi! Muktamar NU ke-35 akan Digelar di Ponpes Bahrul Ulum Jombang
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
Terkini
-
TNI Buka Suara soal Prajurit Bersenjata di Rumah Jampidsus: Bukan Terkait Penyidikan
-
Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
-
Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
-
50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
-
Penggeledahan Serentak di 12 Titik, Polisi Telusuri Dugaan Pencucian Uang Kasus Korupsi BUMN
-
Polemik KIP Kuliah Gara-Gara Desil Berubah, Gus Ipul Pastikan Masih Ada Jalan bagi Mahasiswa
-
Perpres 111/2025 Masukkan LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, Apa Artinya?
-
Darurat Korupsi! Golkar Desak Evaluasi Total Rekrutmen Kepala Daerah Usai OTT Beruntun
-
Mulut Dimasukkan Sepatu! Viral Pengakuan Manajer Bank Ngaku Disiksa Atasan
-
Sita 74 Kg Emas dan Valas Rp476 Miliar, Kortas Tipidkor Polri Bongkar Brankas Rahasia di Sentul