Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perhutanan sosial yang sudah dilaksanakan dalam enam tahun sudah berjalan. Hingga September 2020, realisasi program perhutanan sosial sudah mencapai 4,2 juta hektare dari target yang ditetapkan 12,7 juta hektare.
"Dari target 12,7 juta hektare, untuk capaian perhutanan sosial sampai 2024, sampai September tahun ini tercapai 4,2 juta hektare," ujar Jokowi Rapat Terbatas tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial melalui video conference, Selasa (3/11/2020).
Kata Jokowi, dari realisasi tersebut, masih ada sisa target sebanyak 8,5 hektare lagi yang harus diselesaikan selama empat tahun mendatang.
"Yaitu kurang lebih masih 8 juta (hektare) lebih. Artinya memang ada sebuah peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam lima tahun pertama kemarin. Tetapi masih ada sisa juga yang 8 juta hektare lebih yang perlu kita selesaikan," tutur dia.
Selain itu, mantan Gubernur DK Jakarta itu mengingatkan jajaran terkait bahwa perhutanan sosial bukan urusan hanya sebatas pemberian izin kepada masyarakat dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada masyarakat.
Namun, yang paling penting adalah pendampingan untuk program-program lanjutan, sehingga masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan betul dalam memanajemeni SK yang telah diberikan.
"Yaitu untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agroforestry, tetapi bisa masuk ke bisnis ekowisata, bisnis agrosilvopastoral, bisnis bio-energy, bisnis hasil hutan bukan kayu, ini banyak sekali, bisnis industri kayu rakyat. Semuanya sebetulnya menghasilkan, bisa mensejahterakan, tetapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan," tutur Jokowi.
Selain aspek pendampingan, juga harus diintegrasikan dengan penyiapan sarana dan prasarana produksi dan pelatihan-pelatihan.
"Pendampingannya harus terintegrasi yang dimulai tentu saja setelah SK diberi, ada penyiapan sarana dan prasarana produksi, pelatihan-pelatihan," kata Jokowi.
Baca Juga: PP Muhammadiyah ke Jokowi: Mencabut Lebih Baik, Banyak Kesalahan Mendasar
Kepala Negara meyakini jika hal tersebut dilakukan, kelompok usaha perhutanan sosial akan dapat berkembang dengan baik.
Jokowi berharap tahun 2020 dan selanjutnya akan muncul kelompol-kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS).
"Saya kira kalau untuk dilakukan, saya meyakini kelompok usaha perhutanan sosialnya akan bisa berkembang dengan baik. Tapi memang sekali lagi kita harus bekerja fokus dan saya harapkan tahun ini, tahun depan, betul-betul bisa muncul, entah berapa KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial yang bisa kita jadikan contoh untuk benchmarking untuk kelompok-kelompok yang lain," katanya menambahkan.
Berita Terkait
-
PP Muhammadiyah ke Jokowi: Mencabut Lebih Baik, Banyak Kesalahan Mendasar
-
PKS Ungkap Kejanggalan UU Ciptaker yang Diteken Jokowi: Akibat Kejar Tayang
-
Buruh Berharap Hakim MK Beri Keadilan Terkait UU Cipta Kerja
-
Pagi-pagi Buruh Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi
-
UU Cipta Kerja Disahkan, Harga Emas Antam Naik Rp 10.000 per Gram
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Desil Mendadak Melonjak, Warga Jogja Terancam Kehilangan Bansos
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Wajah Baru Bogor Barat, 6 Stasiun Kereta Siap Garap Jalur Parung Panjang - Jasinga
-
Dear Mom, Kabut Asap Makin Pekat, Ini Tanda Anak Mulai Terdampak
-
Kabut Asap Palembang Makin Pekat, Kapan Sekolah Mulai Belajar dari Rumah?
-
Ekonom Ungkap Efek Domino Karhutla: Dari Biaya Berobat hingga Pendapatan Warga Tertekan
-
Sumsel Dikepung 1.742 Hotspot, Seberapa Aman Warga dari Kabut Asap?
-
Viral Debt Collector Cek Nomor Mesin Kendaraan, Anggota DPR: Ya Sudah Lha
-
Lahan Perkebunan Indofood di Muba Terbakar, Mengapa Sumber Api Diminta Diusut?
-
Tak Perlu Transit, Citilink Kini Terbang Langsung Palembang-Yogyakarta Setiap Hari
-
Megawati Sentil Pragmatisme Politik: Jangan Jadikan Uang dan Kekuasaan sebagai Tujuan
-
Rekening Aktivis Pati Dibekukan, Koalisi Sipil: Jangan Jadikan Bank Alat Membungkam Kritik