CEK FAKTA: Benarkah Polri Dibekukan Kemenkumham karena KAMI?

Suara.com - Beredar di media sosial, klaim yang mengatakan Polri kini tengah dibekukan oleh Kemenkunham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Klaim tersebut dibagikan oleh akun Facebook Seragam Militer. Unggahannya telah disukai ribuan orang, mendapat ratusan komentar, dan sekitar 327 kali dibagikan.

Seragam Militer mengunggah sebuah video yang diklaim berisi alasan Kemenkumhan membekukan Polri. Adapun alasan yang dimaksud bersinggungan dengan semakin kuatnya KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia).

Begini narasi yang ditulisnya:

"VIRAL TERBARU HARI INI PENYEBAB POLRI DIBEKUKAN KEMENKUMHAM BERITA INFO NEWS TERKINI KAMI".

Lantas benarkah klaim tersebut?

PENJELASAN

Berdasarkan penelusuran Turnbackhoax.id -- Jaringan Suara.com, klaim atas video dengan narasi yang mengatakan Polri dibekukan Kemenkunham karena KAMI tersebut keliru.

Faktanya, tidak ada informasi resmi terkait hal itu. Video berdurasi 10 menit 7 detik yang diunggah sama sekali tidak menyebutkan Kemenkumham membekukan Polri.

Baca Juga: Polisi di OKU Selatan, Bripka K Kedapatan Membobol Rumah Warga

Dilansir dari Medcom.id, video itu berisi pernyataan terkait Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Diantaranya terkait KAMI yang mengadukan Polri ke Komnas Ham.

Pengaduan itu tertuang dalam surat audiensi atas nama Koodinator Tim Advokasi KAMI, Abdullah Al Katiri.

Dilansir dari tvOneNews, Tim advokasi hukum KAMI mendatangi kantor Komnas HAM pada Selasa (27/10/2020) siang. Mereka mengadukan proses penangkapan terhadap tiga petinggi KAMI yakni Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, dan Anton Permana.

Pasalnya, penangkapan ketiganya dianggap sebagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Advokasi Hukum KAMI Abdullah Al Katiri.

Usai mengadu, dia menyatakan telah menyampaikan pendapat hukum mereka atas proses penangkapan yang dilakukan Polisi.

Berikut ini bunyi sebagian narasi terkait surat audiensi tersebut:

"Bersama ini Majelis Penyelamat Indonesia/Deklarator KAMI, bersama para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi KAMI, beralamat di Jln. Dr. Kusuma Atmaja No. 76 Menteng, Jakarta Pusat, beraudiensi dan menyampaikan aduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI) atas dugaan pelanggaran HAM Berat oleh Polri dalam penangkapan dan proses hukum para pejuang KAMI dan jejaring KAMI di daerah, khususnya atas nama:
1. Syahganda Nainggolan
2. Moh Jumhur Hidayat
3. Anton Permana".

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa klaim atas video yang mengatakan Polri dibekukan Kemenkumham karena KAMI tersebut tidak benar.

Unggahan itu masuk dalam kategori Konten yang Salah.