Suara.com - Setelah memperhatikan antusiasme warga Amerika Serikat (AS) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2020 di tengah pandemi Covid-19, Direktur Eksekutif The Jakarta Institute (TJI), Reza Fahlevi berharap, hal ini bisa diikuti Indonesia yang pada 9 Desember nanti akan menghelat Pilkada Serentak 2020.
Reza menyebut, partisipasi Pilpres AS melonjak tajam sejak terakhir kali 1 abad lebih (120 tahun silam). Hampir 160 juta warga, atau sekitar 67 persen dari total pemilih yang memenuhi syarat berbondong-bondong mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) dan rela mengantre berjam-jam.
"Ada yang mengirim surat suara melalui pos. Yang jelas, mekanisme Pemilu AS sangat berbeda dengan di Indonesia. Namun yang bisa dijadikan pembelajaran di Indonesia adalah mengoptimalkan partisipasi pemilih, agar masyarakat tidak ketakutan datang ke TPS," ujarnya dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (5/11/2020).
Meskipun digelar di tengah pandemi, lanjut dia, yang mana AS mencatat kasus dan kematian tertinggi di seluruh dunia, dengan jumlah kasus harian mencapai 84.000 pada Senin (2/11/2020), namun partisipasi pemilih mencatatkan rekor baru setelah 120 tahun terakhir.
"Mengutip US Election Project di Universitas Florida, tingkat partisipasi Pilpres di AS kali ini tertinggi selama masa modern. Kita tentu saja belum bisa langsung mengadopsi cara AS yang memberi kemudahan pemilih dengan memilih di rumah dan mengirim surat suaranya melalui pos," tambahnya.
Menurut Reza, banyak faktor yang menyebabkan tingginya partisipasi di Pilpres AS. Beberapa diantaranya, isu gagalnya capres petahana dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
"Jumlah pemilih yang besar di Pilpres AS, tampaknya didorong sejumlah masalah penting yang telah menjungkirbalikkan kehidupan hampir setiap warga AS. Kekecewaan atas tingginya angka Covid-19 dan ekonomi yang lesu, serta sejumlah kontroversi kebijakan politik nasional maupun global era Trump menjadi faktor penting warga AS begitu antusias terlibat dalam Pilpres," paparnya.
Indonesia, menurut Reza, menjelang Pilkada 2020, sebenarnya sudah on the track, yang mana dalam tahapan kampanye, pemerintah bersama penyelenggara pemilu telah menjadikan isu penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya sebagai isu sentral.
"Pekerjaan rumah penting lainnya yang harus diantisipasi ke depan adalah sosialisasi Pilkada sehat dan aman Covid-19, serta lebih massif meyakinkan publik bahwa Pilkada 2020 ini sangat penting untuk memilih pemimpin di daerah yang memiliki strategi kebijakan jitu untuk menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya," imbuhnya.
Baca Juga: Kemendagri Minta Gubernur Ingatkan Paslon untuk Pakai Masker saat Kampanye
Reza menambahkan, isu penanganan Covid-19, isu pemulihan ekonomi harus terus diangkat, agar masyarakat tergerak untuk berpartisipasi menentukan masa depan daerahnya.
"Jika kedua isu tersebut (Covid-19 dan pemulihan ekonomi) secara intens diangkat terus, tentu saja alam bawah sadar mereka akan tergerak karena menyangkut jaminan kesehatan dan kesejahteraan setiap warga di daerah yang menggelar Pilkada," ungkapnya.
Reza berharap, Pilkada 2020 bisa meningkat partisipasinya, sehingga pemimpin di daerah yang terpilih nanti, memiliki kapasitas dan komitmen untuk menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
Ia menambahkan, merujuk survei Exit Poll Nasional Pilpres AS yang dilakukan Edison Research dengan sampel 2.915 responden setelah mencoblos, mereka ditanya isu penting apa yang membuat mereka harus datang untuk berpartisipasi dalam Pilpres AS 2020.
"Sebagian besar responden warga AS menjawab, topik ekonomi dengan jumlah 34 persen menjadi topik terpenting yang menjadi alasan mereka menentukan presiden. Kemudian ada kesetaraan ras sebanyak 21 persen, pandemi Covid-19 dipilih 18 persen responden, dan sebanyak 11 persen memilih topik keamanan ketertiban serta kesehatan," ujar Reza.
Melalui pilpres AS awal November ini dan Pemilu Legislatif di Korea Selatan 15 April 2020 lalu, sambung dia, ada banyak hal yang bisa dioptimalkan Indonesia agar Pilkada demokratis, sehat dan aman Covid-19 bisa terwujud.
Berita Terkait
-
Pemilu Saat Pandemi, Amerika Serikat Catat Penambahan Jumlah Kasus Covid-19
-
Tak Heran Jika Pemilu Amerika Kali Ini Disebut Paling Memecah Belah
-
Tujuh Komisioner KPU Sulsel Akan Disidang DKPP, Ini Kasusnya
-
Pemilu AS: Desa Leluhur Kamala Harris di India Rayakan Keunggulan Biden
-
Pemilu AS: Apa yang Diharapkan Cina Kepada Presiden Amerika Mendatang?
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar