Suara.com - Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengungkapkan pendapatnya terkait lembaga antirasuah di masa kini.
Menurutnya kekinian KPK sudah tidak lagi bertaring seperti dulu.
Selama mengabdikan dirinya menjadi penasihat KPK selama delapan tahun, ia mengaku berikhtiar untuk memberantas korupsi.
Namun setelah mengundurkan diri pada 2013, ia melihat ada perubahan yang tampak dari KPK.
"Ternyata KPK kemudian diintervensi oleh berbagai pihak dalam dan luar negeri sehingga hari ini KPK sudah tidak lagi bertaring seperti dulu," kata Abdullah saat menghadiri acara deklarasi Partai Masyumi, Sabtu (7/11/2020).
Abdullah juga menyinggung soal Pilpres 2019 yang mempertontokan korupsi politik.
Pada masanya, ia pernah menjadi koordinator lapangan massa aksi demonstrasi sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kemudian Pilpres yang terakhir, yakni 2019 terjadi politic corruption, intelectual corruption dan material korupsi yang luar biasa," tuturnya.
Abdullah menilai kalau untuk mengubah kondisi bangsa sesuai dengan cita-cita perjuangan itu caranya ialah dengan menguasai parlemen.
Baca Juga: Diajak Gabung ke Masyumi, Amien Rais Ajukan Satu Syarat, Apa Itu?
Pasalnya dengan menguasai parlemen, maka akan berkesempatan besar untuk menciptakan Undang-Undang yang mengatur hal apapun sesuai dengan kepentingan yang diperlukan.
"Karena dengan parlemen dapat melahirkan UU, UU-nya membentuk kabinet, dan Presiden, Wapres, menteri, dengan tanda-tangannya bisa melakukan hukum apa saja,” pungkas Abdullah.
Berita Terkait
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT
-
Modus 'Tak Diklik': KPK Bongkar Pungli dan Setoran Gelap Kanim Bali untuk Eks Wamen Silmy Karim
-
Skandal Suap dan Gratifikasi Rp2,5 Miliar! Ketua dan Wakil PN Depok Segera Disidang di Bandung
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Aliran Gratifikasi Proyek Rp17 Miliar
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT