Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan proaktif membantu investigasi lembaga antirasuah Inggris, Seriois Fraud Office (SOF) dalam menyelidiki dugaan penyuapan antara maskapai Garuda Indonesia dengan produsen pesawat Bombardier.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, hubungan kerjasama dalam penegakan hukum lintas negara, harus berdasarkan asas resiprositas atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.
"Jadi, prinsip kerjasama internasional adalah berdasarkan asas resiprositas. Di mana KPK akan membantu SFO baik dalam skema proaktif atau pun berdasarkan request," ujar Ali, Senin (9/11/2020).
Meski begitu, Ali belum menyampaikan bila SFO inggris sudah meminta data terkait investigasi sengkarut suap di Bombardier dan Garuda.
Sebelumnya, KPK menyebut kerja sama dengan SFO Inggris sudah berapa kali dilakukan. Termasuk dalam pengusutan kasus suap dan pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia 2004-2015 yang telah menjerat mantan Direktur PT Garuda Emirsyah Satar.
"Satu diantaranya dengan pihak SFO dalam bentuk tukar menukar data dan informasi, utamanya saat KPK sedang menangani perkara suap yang melibatkan direktur utama garuda Indonesia dan kawan-kawan," ucap Ali
Ali menyebut KPK juga selalu terbuka dalam melakukan kerja sama internasional bersama negara lain dalam mengusut dugaan korupsi.
"Sudah lama menjalin kerja sama dengan otoritas asing baik agent to agent maupun melalui MLA," tutup Ali.
Reaksi Erick Thohir
Baca Juga: Mafia Tanah Punya Power, Ada yang Terlihat dan Tidak
Menteri BUMN Erick Thohir sangat mendukung apa yang dilakukan KPK Inggris tersebut. Menurutnya, langkah ini bagian dari bersih-bersih yang dilakukannya di BUMN.
"Karena ini merupakan bagian dari Good Corporate Governance dan transparasi yang dijalankan sejak awal kami menjabat dan sesuai dengan program transformasi BUMN," ujar Erick kepada wartawan, Jumat (6/11/2020).
Dalam hal ini, Erick akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum mulai dari KPK, Kemenkum Ham, dan Kejaksaan dalam penanganan kasus Garuda Indonesia.
Sebelumnya seperti dilansir dari Aerotime, SFO mengungkapkan bahwa saat ini sedang dalam penyelidikan aktif atas dugaan penyuapan dan korupsi sehubungan dengan kontrak dan atau perintah dari Garuda Indonesia.
"Karena ini adalah investigasi langsung, SFO tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut," bunyi pernyataan kantor tersebut.
Garuda Indonesia yang berbasis di Indonesia saat ini mengoperasikan 18 jet regional Bombardier CRJ-1000.
Berita Terkait
-
Mafia Tanah Punya Power, Ada yang Terlihat dan Tidak
-
Berantas Mafia Tanah, BPN Setuju Usulan Johan Budi untuk Gandeng KPK
-
Abdullah Hehamahua: KPK Sudah Tidak Lagi Bertaring seperti Dulu
-
Camat dan Lurah Kota Makassar Berlibur ke Bali, KPK: Tidak Elok
-
Daftar Calon Majelis Syuro Masyumi, Ada MS Kaban hingga Eks Penasihat KPK
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana
-
Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi
-
Heboh Gembok 'Sakti' Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar