Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak merespon tantangan anggota DPR RI Fadli Zon untuk turut menjemput pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizeq Shihab yang bakal pulang ke Indonesia.
Mahfud malah berargumen soal upayanya dalam membantu Rizieq agar bisa kembali ke tanah air.
Tantangan itu dilontarkan Fadli yang juga politikus Gerindra melalui akun Twitternya @fadlizon kepada Mahfud. Mulanya Fadli mengomentari pernyataan Mahfud yang sempat membantu Rizieq meskipun pernah ditolak.
Fadli mengamini pernyataan Mahfud meski ia meminta agar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut memperlihatkan upayanya dengan menjemput Rizieq.
"Kalau begitu, bantulah kini dengan narasi welcoming yang hangat sebagai warga negara dan ulama. Kalau bisa ikut jemput. Salam," kata Fadli melalui @fadlizon pada Jumat (6/11/2020).
Mahfud kemudian menimpali komentarnya Fadli. Ia menjelaskan kalau di awal masa jabatannya sebagai Menko Polhukam, ia mau membantu Rizieq karena tersiar kabar tengah dicekal. Dirinya mengklaim sudah meminta dokumen hingga menghubungi melalui pesan instan WhatsApp, namun tidak mendapat balasan.
"Betul, Pak. Sebelum saya menko, Rizieq sudah di Saudi. Awal saya menko ribut dia dicekal. Saya mau bantu, saya jumpa pers minta dikirim dokumen dengan email atau WA tapi tak berjawab," balas Mahfud melalui akun Twitternya @mohmahfudmd pada Jumat.
Akan tetapi, Mahfud tidak menjawab soal tantangan Fadli untuk ikut menjemput Rizieq sebagai perwakilan dari pemerintah. Sebab, Mahfud hanya menuliskan argumen tentang upaya dirinya membantu Rizieq.
"Malah yang masuk video sumpah itu. Jadi saya cari info sendiri ke Kerajaan Saudi, termasuk ke imigrasi dan bicara dengan dubes Saudi," tuturnya.
Baca Juga: Kesal Perlakuan ke Rizieq, Ustaz Yusuf Martak: Pemerintahan Jokowi Gengster
Terkait isu ini, Suara.com juga mencoba untuk mengkonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp. Namun Mahfud belum menjawab pesan tersebut.
Berita Terkait
-
Kesal Perlakuan ke Rizieq, Ustaz Yusuf Martak: Pemerintahan Jokowi Gengster
-
FPI: Habib Rizieq Pulang On Schedule, Sampai Selasa Pukul 09.00 WIB
-
Rumor Habib Rizieq Akan Ditangkap Selasa Besok di Bandara Soetta, Benarkah?
-
Rizieq Shihab Tiba di Jakarta Besok, Pengacara: Tak Ada Kasus Lagi
-
Selama di Arab Saudi, Habib Rizieq 3 Kali Naik Haji dan Umroh Tiap Pekan
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah