Suara.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Tengah mengusulkan agar posisi wakil ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP dihapus karena dinilai tidak efektif.
"Struktur kepengurusan DPP harus diubah karena posisi wakil ketua umum tidak efektif, apalagi jabatan tersebut hanya sekadar mengakomodir kepentingan yang nyatanya hanya beberapa saja yang kerja," kata Ketua DPW PPP Jateng Masruhan Samsurie di Semarang, Selasa (10/11/2020).
Menurut dia, posisi wakil ketua umum diganti menjadi ketua harian yang bisa membantu ketua umum mengkonsolidasikan kekuatan di pusat dan di daerah.
"Satu lagi soal fungsi harus diinternalisasikan nilai-nilai kejuangannya sebagai bagian penting spirit PPP sehingga kami berharap DPP harus silaturahim ke PBNU, PP Muhammadiyah, bahkan perlu silaturahim ke MUI dan pusat-pusat kekuatan umat," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.
Anggota Komisi A DPRD Jateng itu berharap perubahan struktur kepengurusan DPP PPP dapat segera dilakukan sebagai persiapan Pemilu 2024.
"Tantangan PPP pada 2024 sangat berat sehingga bermodal keinginan saja tidak cukup, dibutuhkan kemampuan 'leadership', manajemen organisasi, dan keseriusan secara total dalam menjalankan amanah sebagai ketum," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Masruhan menjelaskan bahwa Muktamar PPP merupakan forum di mana DPW dan DPC mempunyai kedaulatan yang sangat menentukan masa depan PPP.
"Di tangan DPW dan DPC akan ditentukan siapa ketua umun PPP lima tahun ke depan dan bagaimana program serta arah perjuangannya, khususnya menghadapi Pemiu 2024," ujarnya.
Baca Juga: Posisi Wakil Ketua Umum PPP Diusulkan Dihilangkan
Berita Terkait
-
Jadi Kandidat Ketua Umum PPP, Gus Yasin: Kita Lihat Keseriusannya
-
Jelang Muktamar, DPW PPP Jatim akan Usulkan Calon Ketum dari Unsur NU
-
Laporkan Suharso ke KPK, Sekjen PPP: Nizar Mengada-Ada dan Tidak Paham
-
Kepala Bappenas Diadukan ke KPK Kasus Jet Pribadi, Pelapornya Kader PPP
-
Diduga Terima Gratifikasi Jet Pribadi, Menteri Suharso Diadukan ke KPK
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
Terkini
-
Kapolri Listyo Sigit Mau Dicopot Prabowo Lewat Komisi Reformasi Polri? Begini Fakta versi Istana!
-
Raja Ampat Kembali Dikeruk PT Gag Nikel, Susi Pudjiastuti ke Prabowo: Kerusakan Mustahil Termaafkan!
-
Di Balik Ledekan Menkeu Purbaya ke Rocky Gerung, Malah Diduga Sarkas pada Jokowi
-
Bikin Gempar Warga Cipayung, Polisi Buru Orang Tua Pembuang Bayi di Waduk Cilangkap
-
Soal Kemungkinan Periksa Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam Kasus Haji, Begini Jawaban KPK!
-
YLBHI Desak Tim Independen Komnas HAM Dkk Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat pada Kerusuhan Agustus
-
KPK Dalami Dugaan Jual Beli Kuota Haji Melalui Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah
-
YLBHI Soroti Ada Apa di Balik Keengganan Pemerintah Bentuk TGPF Ungkap Kerusuhan Agustus 2025?
-
75 Persen Bansos Triwulan III Sudah Tersalur, Mensos Akui Masih Ada Bantuan Nyangkut!
-
YLBHI Ingatkan Prabowo: Calon Kapolri Baru Harus Jaga Independensi, Bukan Alat Politik atau Bisnis!