Suara.com - Rahmat, saksi Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengaku sempat dekat dengan Wakil Presiden Maruf Amin dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi kepengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2020), kemarin.
Mengenai itu, Juru Bicara Ma'ruf, Masduki Baidlowi mengatakan kalau tidak hubungan khusus diantara keduanya apalagi terkait dengan kasus itu.
Masduki mengatakan kalau tidak mungkin Ma'ruf menolak orang-orang yang datang untuk berkenalan. Ia juga mengamini kalau Rahmat sempat dekat dengan Ma'ruf saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Tetapi ia menegaskan kalau tidak ada hubungan khusus antara Rahmat dengan Ma'ruf.
"Jadi terkait dengan saksi Rahmat, memang pernah datang kepada Wapres. Terutama pada masa kampanye itu mendekat, minta foto," kata Masduki saat dihubungi wartawan, Selasa (10/11/2020).
"Dan tidak hanya dia, banyak orang lain juga gitu. Makanya hubungan itu memang terjadi, tapi tak ada hubungan apa-apa," tambahnya.
Menurut Masduki, perkenalan antar Rahmat dengan Ma'ruf sama dengan orang-orang lainnya. Sebab, ia tidak memungkiri apabila banyak orang yang ingin dekat dengan sosok wapres.
"Bahkan sejumlah pejabat, TNI, polisi datang ke kantor. Itu sudah biasa datang ke kantor Wapres. Jadi tidak ada hubungan apa-apa. Apalagi soal kasus tidak ada kaitan sama sekali," ungkapnya.
Nama Ma'ruf Amin sempat disebut dalam sidang lanjutan perkara gratifkasi kepengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Baca Juga: KPK Didesak Selidiki Keterlibatan Petinggi Kejaksaan di Kasus Pinangki
Jaksa Pinangki Sirna Malasari menyimpan nomor telepon saksi Rahmat dengan nama Rahmat Maruf Amin di ponselnya. Fakta tersebut terungkap saat hakim ketua Agung Salim menyinggung nama Rahmat Maruf Amin di ponsel milik Pinangki.
Namun, Rahmat mengakui tidak mengetahui mengapa Pinangki menyimpan nomornya dengan nama tersebut.
Kemudian, Rahmat mengakui mempunyai kedekatan dengan Wakil Presiden Indonesia Maruf Amin. Hal itulah yang kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk menanyakan hal tersebut.
"Maksud saya, kenapa terdakwa menulis nama saudara dengan nama Rahmat Maruf Amin? Kan tidak ada asap kalau tidak ada api," tanya hakim.
"Saya dulu dekat dengan Pak Maruf Amin, saya selalu pergi berdua sama dia," jawab Rahmat.
Rahmat mengungkapkan, kedekatan dengan terjalin sebelum Maruf Amin menjadi Wakil Presiden Indonesia. Kala itu, Maruf Amin masih menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Berita Terkait
-
Makjleb! Ma'ruf Amin Sentil Kiai karena Tak Lagi Sadar Politik: Sekarang Lebih Penting Jampi-jampi
-
Perpisahan Menyentuh Ma'ruf Amin: Saya Tak Perlu Dipoles-poles Apalagi Personal Branding, Apa Adanya Saja
-
Sindir Jokowi Jelang Lengser? Wapres Ma'ruf Amin: Saya Tak Perlu Dipoles-poles, Apa Adanya Lebih Enak
-
Momen Wapres Ma'ruf Amin Berpamitan dengan Jajaran Satwapres
-
Akui Dibahas di Istana, Wapres Ma'ruf Amin Lempar Kasus Bos Judi Online Inisial T ke Bareskrim: Semuanya Sudah Tahu
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat
-
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer
-
Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi di Papua Imbas 12 Warga Sipil Meninggal
-
Warga Lebanon Pulang di Tengah Gencatan Senjata Rapuh, Serangan Israel Masih Terjadi