Suara.com - Massa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia yang tergabung dalam aksi Papua Menggugat Tolak Blok Wabu, Otsus dan Omnibus Law hanya bisa menggelar aksinya di area Patung Kuda, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2020).
Mereka dihalang-halangi aparat polisi tak bisa mendekat ke Istana Negara.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, awalnya massa Papua Menggugat berkumpul di area Patung Kuda akan melakukan longmarch ke depan Istana Negara. Namun, aksi massa Papua ditahan oleh aparat kepolisian.
Aparat beralasan, semua massa yang menggelar aksi demo hanya diperkenankan atau dipusatkan di area Patung Kuda saja. Hal itu dilakukan sejak beberapa minggu yang lalu.
Massa pendemo tak terima, pasalnya mereka mengklaim telah menyampaikan permohonan izin menggelar aksi sejak beberapa hari lalu yakni di depan Istana Negara. Massa menilai adanya larangan ini merupakan pembungkaman.
"Tujuan kami ingin menyampaikan orasi di Istana Negara. Oleh karena itu kami minta dibukakan jalan. Tujuan kami kemanusiaan kami ingin menyampaikan orasi di depan istana. Kami bukan teroris bapak. Kami biasa aksi di depan istana sana. Ini sama saja pembungkaman," kata Roland Levy, Perwakilan massa di lokasi.
Massa Papua yang berjumlah puluhan orang ini pun coba merangsek barikade polisi. Hal itu kemudian direspons polisi dengan bentangan kawat berduri di lokasi. Pendemo merasa kecewa, mereka pun ramai-ramai berteriak yel-yel yang salah satunya soal referendum.
"Papua bukan merah putih, Papua bukan merah putih, Papua bintang kejora, bintang kejora. Baru-baru kau bilang merah putih. Papua? Merdeka, referendum? Yes," pekik massa di lokasi.
Ada pun orasi demi orasi masih disampaikan massa di lokasi. Aparat kepolisian masih bersiaga dari balik kawat berduri.
Baca Juga: Dicegat Tak Bolah Demo ke Istana, Massa Papua Terlibat Cekcok dengan Polisi
Tolak Otsus hingga Omnibus
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia berujuk rasa Tolak Blok Wabu, Otsus dan Omnibus Law di kawasan Patung Kuda, Jakpus, hari ini.
Berdasarkan agenda yang diterima awak media, aksi tersebut rencananya digelar pukul 11.00 WIB siang ini. Dengan Area Patung Kuda sebagai titik kumpulnya.
"Iya kita akan gelar aksi," kata Roland Levy, Perwakilan AMP melalui pesan singkat kepada Suara.com, Senin.
Roland menjelaskan, konflik yang telah memakan ratusan ribu nyawa warga sipil atau orang asli Papua (OAP) terus terjadi, kejadian yang terakhir adalah kematian dari seorang pendeta bernama Jeremiah Zanambani. Laporan terbaru dari 3 tim pencari fakta yang berbeda, semuanya menemukan bahwa aparat (TNI) adalah pelaku yang telah membunuh pendeta tersebut.
"Aparat (TNI) adalah pelaku yang telah membunuh pendeta tersebut, pembunuhan ini pun tak lepas dari kepentingan negara untuk mengekploitasi "Blok Wabu" di daerah Intan Jaya," kata Roland.
Kemudian latar belakang aksi ini juga, menurutnya, terkait dengan adanya rencana pemerintah yang ingin melanjutkan Otonomi Khusus atau Otsus di Papua. Padahal, Otsus dinilai telah gagal.
"Di sisi lain negara telah meloloskan Omnibus Law yang sangat tidak pro terhadap rakyat, hal ini sangat berbahaya bagi banyak sektor, dari sektor buruh sampai masyarakat adat bahkan lingukungan hidup, oleh karena itu, kami yang tergabung di dalam 'Papua Menggugat' akan menggelar aksi damai Tolak: Blok Wabu, Otsus dan Omnibus Law," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT