Suara.com - Donald Trump memecat direktur agen federal yang menjamin keandalan pemilihan presiden Amerika Serikat 2020 dan menolak klaim tak berdasar tentang adanya kecurangan.
Menyadur The Guardian, Donald Trump memecat Christopher Krebs, yang menjabat sebagai direktur Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur (Cisa) Departemen Keamanan Dalam Negeri.
Dalam sebuah tweet pada hari Selasa, Trump mengatakan Krebs telah diberhentikan dan bahwa pernyataannya baru-baru ini yang membela keamanan pemilihan adalah sangat tidak akurat.
Pemecatan Krebs, orang yang ditunjuk sendiri oleh Donald Trump, terjadi ketika Trump menolak mengakui kemenangan Joe Biden, dan memecat pejabat tingkat tinggi yang dianggap tidak setia.
Sebelumnya, Donald Trump memecat Mark Esper, menteri pertahanan, pada 9 November sebagai bagian dari perombakan yang lebih luas yang menempatkan loyalis Trump di posisi senior Pentagon.
Krebs telah mengindikasikan bahwa dia akan dipecat. Pekan lalu, agensinya merilis pernyataan yang membantah klaim penipuan pemilih yang meluas di AS.
"Pemilu 3 November adalah yang paling aman dalam sejarah Amerika," bunyi pernyataan itu. "Tidak ada bukti bahwa sistem pemungutan suara menghapus atau kehilangan suara, mengubah suara, atau dengan cara apa pun dikompromikan."
Krebs, mantan eksekutif Microsoft, menjalankan badan tersebut, yang dikenal sebagai Cisa, sejak pembentukannya setelah campur tangan Rusia dengan pemilihan 2016 hingga pemilihan tahun 2020. Dia memenangkan pujian bipartisan karena Cisa mengoordinasikan upaya negara bagian federal dan lokal untuk mempertahankan sistem pemilihan dari campur tangan asing atau domestik.
Sejumlah petinggi dari Partai Demokrat dengan cepat mengutuk keputusan Donald Trump untuk memecat Krebs.
Baca Juga: Luhut Temui Donald Trump di White House, Apa yang Dibahas?
Di CNN, senator Chris Coons dari Delaware berkata, "Layanan federal Chris Krebs hanyalah korban terbaru dalam perang empat tahun Presiden Trump terhadap kebenaran."
Angus King, senator Maine yang termasuk di antara kandidat yang mungkin ditunjuk sebagai Direktur Intelijen Nasional dalam pemerintahan Biden yang akan datang, menyebut Krebs "seorang pegawai publik yang berdedikasi yang telah membantu membangun kemampuan dunia maya baru dalam menghadapi bahaya yang berkembang pesat.
"Dengan memecatnya karena melakukan pekerjaannya, Presiden Trump merugikan semua orang Amerika Serikat." ujar Angus King.
Adam Schiff, anggota Kongres dari Partai Demokrat California yang memimpin komite intelijen DPR, mengatakan bahwa langkah Trump "menyedihkan dan dapat diprediksi dari seorang presiden yang memandang kebenaran sebagai musuhnya".
Dan Mark Warner, seorang senator Demokrat Virginia dan salah satu ketua kaukus keamanan siber Senat, mengatakan Krebs "adalah pegawai negeri yang luar biasa dan orang Amerika yang sebenarnya ingin melindungi keamanan pemilihan".
"Ini berbicara banyak bahwa presiden memilih untuk memecatnya hanya karena mengatakan yang sebenarnya," kata Mark Werner.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar