Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa Kemendagri mendukung proses belajar-mengajar tatap muka, namun perlu dipersiapkan langkah-langkah precaution atau antisipasi agar proses pembelajaran tatap muka tidak menjadi kluster baru di lingkungan pendidikan.
“Pada prinsipnya dari Kemendagri mendukung langkah-langkah ini,” kata Mendagri saat menjadi narasumber dalam acara Pengumuman Surat Keputusan Bersama Empat Menteri (Mendagri, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 melalui Video Conference, Jumat (20/11/2020).
Menurutnya, arahan-arahan yang sudah tercantum dalam SKB akan sangat membantu satuan pendidikan dalam menghadapi proses belajar-mengajar tatap muka di tengah pandemi Covid-19.
Apabila SKB dapat dikoordinasikan dan disosialisasikan dengan baik, ia berharap ada dukungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Humas dari setiap daerah untuk mengedukasi orang tua sehingga anak-anaknya melakukan proteksi diri. Misalkan, menggunakan masker, hand sanitizer dan lain-lain.
“Kami kira sudah baik, dan ini perlu ada langkah-langkah untuk meyakinkan bahwa langkah-langkah tersebut dilaksanakan dan diikuti, ini memerlukan koordinasi dan sosialisasi,” imbuhnya.
Mendagri kembali mengingatkan bahwa potensi penularan yang mesti diwaspadai tidak hanya di dalam lingkungan pendidikan sekolah atau pesantren tetapi di lingkungan luar sekolah. Ia mengaku mendapatkan data dari Hamburg, Jerman dan Channel News Asia (CNA) pada hari ini bahwa dari 472 sekolah yang aktif bertatap muka, 171 sekolah di antaranya terinfeksi.
Kemudian, 78 persen dari 372 anak-anak yang terinfeksi pada saat summer (musim panas) dan autumn (musim gugur) tertular dari aktivitas luar sekolah.
“Kami baru saja membaca data dari Jerman, dari Hamburg, itu menyampaikan bahwa di CNA hari ini, most children caught Covid-19 outside school,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Mendagri juga meminta dukungan dari Dinas Perhubungan dan stakeholder terkait untuk mengupayakan keamanan pada sistem transportasi yang menjadi alat mobilisasi anak-anak ke sekolah, dengan membuat aturan jelas tentang penerapan prokes yang ketat.
Baca Juga: Istana Tegaskan Pembubaran FPI Kewenangan Kemendagri, Bukan Pangdam Jaya
Menurutnya, akan terjadi lonjakan jumlah penumpang dari anak-anak sekolah apabila sudah aktif belajar tatap muka.
“Kita juga perlu melakukan precaution/langkah langkah antisipatif agar anak-anak kita dengan adanya tatap muka mereka akan melakukan mobilitas dari rumah, yang tadinya belajar dari rumah mereka harus bergerak menuju sekolah,” tuturnya.
Berita Terkait
-
Istana Tegaskan Pembubaran FPI Kewenangan Kemendagri, Bukan Pangdam Jaya
-
KSP Sebut Kewenangan Pembubaran FPI Ada di Kemendagri
-
Instruksi Mendagri Ancam Copot Kepala Daerah, RK: Jabatan Ada Resikonya
-
Inkrah, Eks Pejabat Kemendagri Irman Dikirim ke Lapas Sukamiskin Bandung
-
KPK Jebloskan Eks Pejabat Kemendagri Irman ke Lapas Sukamiskin Bandung
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir
-
6 HP Murah dengan Kamera Terbaik Januari 2026, Harga Mulai 2 Jutaan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
Terkini
-
Kisah Warga Cilandak Timur Hadapi Banjir di Balik Tanggul Anyar
-
Megawati Hadiri Penutupan Rakernas I PDIP, Sampaikan Arahan dan Rekomendasi Partai
-
BNI Dukung Danantara Serahkan 600 Hunian Layak Pascabencana di Aceh Tamiang
-
Nota Perlawanan Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Ditolak, Nadiem Makarim: Saya Kecewa
-
Gaji ASN Pemprov Gorontalo Macet, Gubernur Gusnar Ismail Sampaikan Permohonan Maaf
-
Terjebak Tiga Hari di Tengah Ancaman OPM, 18 Karyawan Freeport Dievakuasi TNI
-
Usai Resmikan Sekolah Rakyat, Prabowo Lanjutkan Kunjungan ke Balikpapan dan IKN
-
Indonesia Dilanda 2.139 Bencana di 2025: Didominasi Banjir dan Tanah Longsor
-
Prabowo ke Siswa Sekolah Rakyat: Bukan Salah Orang Tuamu, Memang Negara Belum Mampu Beri Terbaik
-
Rismon Desak Klarifikasi Jujur Usai Eggi Sudjana Disebut Minta Maaf dan Rangkul Jokowi di Solo