Suara.com - Fadli Zon dan Fahri Hamzah dikenal sebagai politisi yang keras mengkritisi pemerintah, khususnya di era kepemimpinan Joko Widodo.
Keduanya dianggap selalu kompak terlebih oleh kalangan "kampret" sehingga mendapat julukan Duo F.
Terkait hal ini, Fadli Zon dan Fahri Hamzah blak-blakan di kanal YouTube Karni Ilyas Club, membongkar berbagai macam hal yang jarang diketahui publik.
Karni Ilyas memulai obrolan yang tayang Jumat (20/11/2020) itu dengan mempertanyakan kekompakan keduanya. Sebab, setelah pilpres 2019 usai, Fadli dan Fahri dinilai bertukar jalan alias berseberangan.
"Dasar dari kita berbeda itu akal, itulah yang menyebabkan kita ini susah pecah. Karena pada dasarnya kita itu berpikir," jawab Fahri Hamzah memulai penjelasannya.
Bagi Fahri, hubungannya dengan Fadli tetap baik-baik saja terlebih mereka sudah saling kenal sejak kuliah di UI.
"Yang mudah pecah itu biasanya kalau perasaan udah masuk, dalam perbedaan itu. Nah, saya dengan Fadli, dari dulu yang banyak orang nggak tahu, kan dulu beliau mendukung Pak Prabowo sejak Pak Prabowo masih ada di timnya Pak Harto. Kita kan berada di luar, jadi di kampus sering ketemu tapi sebenarnya dalam posisi yang berbeda," lanjutnya.
Fahri mengungkap sebuah keunikan yang terjadi pada saat Mantan Presiden Soeharto mengundurkan diri.
"Saya ditelpon oleh Pak Habibi, untuk menjadi anggota MPR. Masuklah saya jadi anggota MPR paling muda, pada usia 27, kursi yang saya duduki itu kursinya Fadli. Jadi Fadli ini adalah anggota MPR orba, saya reformasi," kata Fahri mengenang sambil terkekeh.
Baca Juga: Fadli Zon dan Andre Dikatai Permadi: Wakil Rakyat Kok Nggak Ngerti UU?
Dia menambahkan, SK nya sebagai seorang anggota MPR sampai salah ketik menjadi Fadli Hamzah.
Soal Partai Gelora yang didirikan Fahri, ia merasa hal itu tidak bisa disebut sebagai alasan berpisah jalan.
"Kalau Partai Gelora ini, Fadli akan memahami kemunculan Partai Gelora, sebab kritiknya itu bukan sekadar kritik kepada satu kelompok partai, tapi kritik kepada keadaan kita secara umum," sambung Fahri.
Fahri menguraikan ada tiga kegelisahan mengapa Partai Gelora berdiri. Pertama soal kegamangan naratif terhadap konsep bangsa Indonesia, kedua adanya problem kapasitas kolektif negara, dan yang ketiga masalah generasi kepemimpinan.
Menanggapi Fahri, Fadli menilai bahwa sebagai politisi memang harus mampu menyatukan loyalitas kepada partai dan loyalitas kepada rakyat.
"Satu sisi ada kedaulatan dari partai dengan UU yang ada, di sisi lain adalah kedaulatan rakyat. Karena kita sudah mengklaim sebagai negara demokrasi, bahkan di mana-mana ngomong sebagai negara demokrasi terbesar di dunia.
Tetapi kita tidak ingin demokrasi kita ini disabotase oleh segelintir elit," timpal Fadli.
Berita Terkait
-
Kapolri Minta Pengemudi Bus Tak Paksakan Diri Saat Mudik Nataru
-
Purbaya Mau Kemenkeu Terjun Langsung Bangun Proyek Sekolah Impian Prabowo
-
Rocky Gerung Sebut Kritik Netizen Sebagai Alarm Demokrasi untuk Presiden Prabowo
-
Hotman Paris Pamer Hampers Natal Unik dari Presiden Prabowo, Isinya Bikin Salfok
-
Beban Prabowo Menurut Rocky Gerung: Isu Fufufafa Hantui Publik, Audit Ekologi Nasional Mendesak
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Link CCTV dan Kapal Pelabuhan Merak untuk Pantau Arus Mudik Nataru 2025 Real-Time
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi