Suara.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membandingkan kerumunan Pilkada dengan keramaian acara pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan, Tanah Abang. Tri meminta Anies selaku pimpinan daerah jangan berdebat kusir.
Tri menilai, debat kusir dan saling menyalahkan belakangan ini kerap terjadi di kalangan pemerintah. Tidak hanya Anies saja, pemerintah pusat melalui kementerian atau lembaga juga kerap melakukan hal yang sama.
"Semuanya ini baik itu pejabat negara, baik itu pemerintah pusat, baik itu Anies mainnya debat kusir. Ya itu lah debat kusir, saling menjelekkan masing masing," kata Tri kepada Suara.com, Selasa (24/11/2020).
Menurutnya, seharusnya Anies dan para pejabat lainnya fokus pada inti dari penyelesaian penularan Covid-19 saat ini, sebab sudah banyak pelanggaran terjadi. Saling menyalahkan, kata dia, tak akan menghasilkan solusi dan masyarakat malah dikorbankan.
"Jangan debat kusir lah atau kembali pada intinya. Itu ada pelanggaran, ada. Kan ada pelanggaran ada pembiaran," ujarnya.
Tri menyebut kerumunan di kediaman pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan Pilkada sama-sama pelanggaran. Seharusnya pemerintah fokus dalam pencegahan dan penyelesaian agar ke depannya tak terulang lagi.
"Itu debat kusir yang nggak pernah selesai. Semua salah, harus mengakui kesalahannya harus diakui anak HRS juga salah," tuturnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan memutuskan hanya memberikan sanksi denda kepada pentolan FPI Rizieq Shihab karena membuat kerumunan. Namun ia meyakini tindakannya itu sudah benar.
Anies bahkan membandingkannya dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tempat lain. Menurut Anies pemerintah setempat tak memberikan imbauan untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 saat acara.
Baca Juga: Pemuda Bogor Hina Brimob dengan Kelamin Pria saat Bongkar Baliho Rizieq
"Anda lihat Pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat (resmi) mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11).
Berita Terkait
-
Anies Desak Banjir Sumatera Ditetapkan Jadi Bencana Nasional
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
Pesan Anies Baswedan untuk Relawan Muda: Demokrasi Tumbuh dari Warga yang Mau Turun Tangan
-
Gelaran Reuni Akbar 212 di Monas
-
Suasana di Monas Jelang Reuni Akbar 212
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
MBG Kembali Digulirkan, Ini Catatan Kritis JPPI Soal Arah Pendidikan
-
Gubernur Pramono Targetkan PAM Jaya IPO di 2027 dan Layani 100 Persen Warga pada 2029
-
Polda Hentikan Penyelidikan Kematian Diplomat Arya Daru, Keluarga Protes Alasan Polisi
-
Pria di Depok Tewas Ditusuk Saat Tertidur Pulas, Pelaku Teriak 'Gua Orang Lampung'
-
Integrasi Transportasi Terhambat, Pemprov DKI Sebut Pemda Depok dan Bekasi Tak Punya Anggaran
-
Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Penistaan Agama dalam Materi 'Mens Rea'
-
Sedia Payung! Jakarta Bakal Diguyur Hujan Merata Hari Ini
-
Kala Hakim Anwar Usman Jadi 'Juara' Absen di MK, Sanksi Hanya Sepucuk Surat?
-
TNI Akan Bentuk Batalion Olahraga, Atlet Emas Langsung Naik Pangkat Jadi Kapten
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup