Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang dibekuk KPK belum lama ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur.
Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun turut angkat bicara soal penangkapan Edhy Prabowo dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.
Refly memaparkan, ada dua aspek moral yang bisa dipermasalahkan dari penangkapan Edhy Prabowo dan beberapa orang lainnya. Pasalnya, ada nama Ali Mochtar Ngabalin yang ikut bersama rombongan Edhy saat diciduk KPK.
"Pertama adalah soal kasus korupsi itu sendiri "lobster benur". Sebenarnanya kan sudah ribut di mana-mana dan konon ada puluhan perusahaan yang baru dibuat, baru dibentuk, dan mendapatkan izin untuk mengekspor lobster," kata Refly memulai ulasannya dikutip Suara.com, Kamis (26/11/2020).
Dari izin tersebut, Refly curiga ada praktik suap karena biasanya, kata dia, "no free lunch" tidak ada makan siang yang gratis.
Jadi, penunjukan 20 perusahaan tersebut, harus kawal apakah kosong-kosong saja, atau penuh dengan tindak pidana suapnya.
"Kita akan lihat nanti dalam proses penyidikan selanjutnya. Kita tidak bisa mengatakan pasti salah, tapi juga jangan berpikir bahwa pasti tidak salah. Karena KPK biasanya berani menangkap orang kalau sudah memiliki bukti yang sangat kuat," ucapnya.
Aspek moral yang kedua, lanjut Refly adalah tentang perjalanan rombongan Edhy Prabowo.
"Ini moral, kecil, tapi kadang-kadang tidak dianggap merugikan keuangan negara, padahal pemborosannya luar biasa," ungkapnya.
Baca Juga: Ditunjuk Tekel KKP, Luhut Pernah Satu Suara dengan Edhy Soal Ekspor Benur
Rombongan 13 orang ke Honolulu, Hawai, AS tersebut menurut Refly, menempuh perjalanan jauh, mahal, dan tidak mungkin juga kelas biasa.
"Biasanya pejabat-pejabat ini mintanya kelas bisnis minimal. Tapi intinya perjalan-perjalan seperti ini sering sekali ajang pemborosan, 13 orang yang datang. Urusannya apa di Honolulu," papar Refly lagi.
Dia lantas mempertanyakan kepentingan Edhy ke Hawai yang dinilainya menghamburkan uang negara. Ia juga menyoroti istri-istri rombongan yang juga ikut diboyong.
Lebih dari itu, peran Ngabalin dalam perjalanan itu harus pula dipertanyakan apa pentingnya.
"Jadi sebenarnya Edhy Prabowo tidak hanya kasus korupsi, tapi juga kasus etika. Saya tidak pernah mendengar bawa istri dibiayai negara kalau bepergian ke luar negeri," beber Refly.
Dengan adanya Ali Mochtar Ngabalin di dalamnya, ia berharap gerak langkah KPK selanjutnya agar lebih tegas dalam bertindak.
Berita Terkait
-
Petinggi PBNU Bantah Terima Aliran Dana Korupsi Haji Usai Diperiksa KPK
-
Mengapa KPK Tak Lagi Tampilkan Tersangka Korupsi?
-
Hadiah Raja Saudi ke Jokowi Jadi Bancakan, Kisah Skandal Kuota Haji Bermula
-
KPK Geledah Kantor DJP, Amankan Dokumen dan Sejumlah Uang
-
KPK Ungkap Petinggi PBNU Diduga Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
KAI Daop 1 Jakarta Siapkan 158 Ribu Kursi Kereta untuk Libur Isra Miraj
-
Dua Pelaku Pembunuhan Pria di TPU Bekasi Ditangkap, Polisi Sebut Teman Lama Korban!
-
KPPPA Respons Pengakuan Aurelie Moeremans soal Child Grooming: Korban Harus Berani Speak Up!
-
Duka Banjir Cilincing, Pramono Anung Janji Beri Bantuan Usai 3 Warga Tewas Tersengat Listrik
-
Menkes Budi: Cowok Perokok Red Flag, Perempuan Bakal Tanggung Risiko Kanker
-
47 Hari Pascabanjir, Aceh Tamiang Masih Terjebak Krisis Kesehatan dan Air Bersih
-
Gugatan Dikabulkan, Komisi Informasi Pusat Wajibkan KPU Serahkan Salinan Ijazah Jokowi
-
BMKG Rilis Peringatan Dini, Hujan Lebat dan Angin Kencang Berpotensi Landa Jakarta Hari Ini
-
Fauzan Ohorella Soroti Kasus Ijazah Jokowi yang Mandek, Polda Metro Jaya Diminta Bertindak Tegas
-
Kerry Riza Ajak Masyarakat Lihat Perkaranya Berdasarkan Fakta Bukan Fitnah