Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang dibekuk KPK belum lama ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur.
Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun turut angkat bicara soal penangkapan Edhy Prabowo dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.
Refly memaparkan, ada dua aspek moral yang bisa dipermasalahkan dari penangkapan Edhy Prabowo dan beberapa orang lainnya. Pasalnya, ada nama Ali Mochtar Ngabalin yang ikut bersama rombongan Edhy saat diciduk KPK.
"Pertama adalah soal kasus korupsi itu sendiri "lobster benur". Sebenarnanya kan sudah ribut di mana-mana dan konon ada puluhan perusahaan yang baru dibuat, baru dibentuk, dan mendapatkan izin untuk mengekspor lobster," kata Refly memulai ulasannya dikutip Suara.com, Kamis (26/11/2020).
Dari izin tersebut, Refly curiga ada praktik suap karena biasanya, kata dia, "no free lunch" tidak ada makan siang yang gratis.
Jadi, penunjukan 20 perusahaan tersebut, harus kawal apakah kosong-kosong saja, atau penuh dengan tindak pidana suapnya.
"Kita akan lihat nanti dalam proses penyidikan selanjutnya. Kita tidak bisa mengatakan pasti salah, tapi juga jangan berpikir bahwa pasti tidak salah. Karena KPK biasanya berani menangkap orang kalau sudah memiliki bukti yang sangat kuat," ucapnya.
Aspek moral yang kedua, lanjut Refly adalah tentang perjalanan rombongan Edhy Prabowo.
"Ini moral, kecil, tapi kadang-kadang tidak dianggap merugikan keuangan negara, padahal pemborosannya luar biasa," ungkapnya.
Baca Juga: Ditunjuk Tekel KKP, Luhut Pernah Satu Suara dengan Edhy Soal Ekspor Benur
Rombongan 13 orang ke Honolulu, Hawai, AS tersebut menurut Refly, menempuh perjalanan jauh, mahal, dan tidak mungkin juga kelas biasa.
"Biasanya pejabat-pejabat ini mintanya kelas bisnis minimal. Tapi intinya perjalan-perjalan seperti ini sering sekali ajang pemborosan, 13 orang yang datang. Urusannya apa di Honolulu," papar Refly lagi.
Dia lantas mempertanyakan kepentingan Edhy ke Hawai yang dinilainya menghamburkan uang negara. Ia juga menyoroti istri-istri rombongan yang juga ikut diboyong.
Lebih dari itu, peran Ngabalin dalam perjalanan itu harus pula dipertanyakan apa pentingnya.
"Jadi sebenarnya Edhy Prabowo tidak hanya kasus korupsi, tapi juga kasus etika. Saya tidak pernah mendengar bawa istri dibiayai negara kalau bepergian ke luar negeri," beber Refly.
Dengan adanya Ali Mochtar Ngabalin di dalamnya, ia berharap gerak langkah KPK selanjutnya agar lebih tegas dalam bertindak.
Berita Terkait
-
Usut Aliran Dana Pemerasan K3, KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Haiyani Rumondang
-
Siap Ngadu ke DPR, Wanita Ini Desak KPK Kembalikan Aset: Itu Warisan Orang Tua Saya!
-
Ketua KPK Digugat Anggota DPRD Tersangka Korupsi! Praperadilan Kasus Dana Hibah Jatim Memanas
-
KPK Dalami Peran Eks Dirut Perhutani soal Izin dan Pengawasan di Kasus Korupsi Inhutani V
-
Dana Makan Bergizi Gratis Rawan Dikorupsi, KPK Siap Turun Tangan!
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Ini Alasan Kejagung Periksa Petinggi GoTo dalam Perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook
-
FSGI Kecam Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai Dana APBN: Lukai Rasa Keadilan Korban!
-
Krisis Politik di Madagaskar Memanas, Presiden Rajoelina Sebut Ada Upaya Kudeta Bersenjata
-
Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan: Para Petinggi BUMN Ini Mulai Diselidiki Kejagung
-
18 Profesor Hukum Bela Hasto, Minta MK Rombak Pasal Kunci Pemberantasan Korupsi
-
GIPI Soroti Pungutan Wisman dalam Revisi UU Kepariwisataan: Industri Wisata Bisa Terdampak
-
Momen Tepuk Sakinah Wali Kota Tegal Bikin Jokowi Ngakak, Nikahi Gadis Solo dengan Saksi Presiden
-
Mendorong Pertumbuhan Industri Halal yang Inklusif dan Berdaya Saing di ISEF 2025
-
Driver Ojol Ditemukan Tewas di Rumahnya, Warga Cium Bau Tak Sedap dari Dalam Kamar
-
Truk Tangki Pertamina Meledak di Kemanggisan, Warga Panik dan Kocar-Kacir Tengah Malam