Suara.com - Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo atas dugaan kasus korupsi ekspor benih lobster masih menjadi sorotan publik. KPK mengklaim Edhy telah menerima aliran dana sebesar Rp 3,4 miliar.
Penangkapan Edhy melalui operasi tangkap tangan (OTT) ini mengejutkan banyak pihak khususnya Partai Gerindra karena Edhy berasal dari partai tersebut.
Partai yang dipimpin Prabowo Subianto ini berulang kali menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi. Seperti saat Prabowo menjadi capres tahun lalu, di depan publik ia menegaskan akan menjebloskan kadernya ke penjara apabila ada yang korupsi.
Adapun Edhy Prabowo yang kini dicokok KPK pernah pula menyatakan kesungguhannya dalam memerangi korupsi. Pernyataan Edhy tersebut ia kemukakan dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Jakarta 9 Desember 2019 lalu.
"Korupsi adalah musuh utama yang harus kita perangi. Bersama-sama membangun komitmen KKP menjadi birokrat yang bersih dan melayani untuk mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera," tulis pengelola akun Edhy Prabowo.
Kicauan Eddy tersebut disertai dengan beberapa foto acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia setahun lalu.
Tampak dalam foto yang diunggah Edhy acara tersebut mengusung tema "Mewujudkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Bersih Tanpa Korupsi, Menuju Indonesia Maju."
Kicauan lama Edhy Prabowo itu pun membuat publik heboh akhir-akhir ini setelah dirinya dibekuk KPK.
"Di antara banyak minuman kenapa suka banget jilat ludah sendiri?" kata akun @zakias*** 25 November 2020 kemarin.
Baca Juga: Menteri Edhy Terjerat Korupsi, Istrinya Bergaji Rp 60 Juta Sebulan
"Halloww bapak, tweetnya tidak glow up ya," timpal akun @dyo***
Kekinian, Edhy Prabowo akhirnya mundur dari jabatan strukturalnya di Partai Gerindra. Pernyataan itu disampaikan Edhy Prabowo setelah resmi ditetapkan tersangka oleh KPK.
Terkait kasus yang menjeratnya itu, dia meminta maaf kepada Gerindra, partai yang sudah membesarkan namanya. Selain itu, Edhy juga mengaku siap meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KPK).
"Dan saya mohon maaf kepada partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum. Dan Nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri. Saya yakin prosesnya sudah berjalan saya akan hadapi dengan jiwa besar," kata Edhy di gedung KPK, Kamis (26/11/2020) dini hari.
Berita Terkait
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Nonton Trailer Jembatan Shiratal Mustaqim, Angelina Sondakh Menyesal Pernah Makan Uang Haram
-
Modus Licik Eks Pejabat MA Zarof Ricar Sembunyikan Aset Rp35 Miliar, Ternyata Atas Nama Dua Anaknya
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO