Suara.com - Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan turut mengomentari soal adanya dugaan praktik suap ekspor benih lobster yang telah menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka.
Kasus suap yang berhasil ditemukan KPK tersebut menjadi bukti kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya fokus pada regulasi benih lobster.
Abdi mengaku masih ingat dengan permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowo kepada seluruh menteri untuk bisa bekerja keras dan mencari terobosan untuk mengatasi krisis serta meningkatkan perlindungan ekonomi masyarakat karena pandemi Covid-19.
Karena itu, ia menilai kalau KKP sesungguhnya memiliki peran guna memberikan perlindungan ekonomi kepada kelompok nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha. Akan tetapi, kenyataannya berkata lain.
"Hal ini bisa dilihat dari rendahnya kemampuan belanja KKP dimana sampai dengan bulan September 2020 lalu, penyerapan anggaran hanya 50,28 persen dari pagu APBN sebesar Rp 5,082 triliun," kata Abdi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/11/2020).
Kondisi tersebut justru menjadi ironi lantaran di satu sisi masyarakat kelautan dan perikanan sangat membutuhkan intervensi dan stimulus pemerintah guna mempertahankan keberlanjutan kehidupan serta usaha.
Abdi juga mengemukakan kalau belanja untuk kegiatan budidaya melalui Ditjen Perikanan Budidaya itu hanya sebesar Rp 328 miliar atau 32,24 persen dari pagu senilai Rp 1.018 triliun.
"Tujuan pemerintah melakukan refocusing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya akhirnya gagal tercapai," tuturnya.
Dengan demikian, Abdi menilai momentum sekarang ini seharusnya dimanfaatkan oleh KKP guna kembali melihat prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan terutama yang menyentuh kehidupan nelayan, pembudidaya dan masyarakat pesisir.
Baca Juga: Sita Sepeda Edhy Prabowo yang Beli di Amerika, KPK Usut Aliran Uang
"PR KKP masih banyak seperti bagaimana upaya menciptakan lapangan kerja baru di sektor perikanan, memulihkan serapan pasar terhadap produk perikanan yang tertekan selama pandemi."
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Atasi Sampah Cilincing, Pemprov DKI Bakal 'Sulap' Limbah Kerang Jadi Material WC
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
Baleg DPR Sepakati Perubahan Prolegnas 2026, Ada Lima RUU Baru Masuk Ini Daftarnya!
-
22 Tahun Nasib PRT Dipingpong, RUU PPRT Kini Terkatung-katung di Tangan Pemerintah
-
Sopir Ambulans Kena Order Fiktif Debt Collector, Berujung Disuruh Tagih Utang
-
BNI Lepas Timnas ke Thomas & Uber Cup 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Tradisi Juara
-
KSPI Boikot May Day di Monas, Tagih Janji Presiden soal RUU PPRT
-
Gubernur Pramono Lantik Serentak 11 Pejabat DKI: Syafrin Liputo Resmi Jadi Wali Kota Jaksel
-
Drama 13 Hari Siswi SMK Bekasi Hilang Usai Diusir Ibu, Berhasil Dilacak Lewat Sinyal HP
-
Bukan Cuma Fisik, Chat Mesum Termasuk Kekerasan Seksual: Pakar Soroti Kasus Mahasiswa UI