Suara.com - Mantan ketua seleksi calon pimpinan KPK, Yenti Garnasih memandang eksekutif atau pemerintah dapat lebih peka dalam menangani persoalan korupsi di Indonesia dengan membuat sistem pencegahan korupsi.
Salah satunya, ialah memotong sistem birokrasi yang selama ini rentan terjadi praktik korupsi.
Menurutnya dengan ketiadaan sistem tersebut diharapkan peluang seseorang melakukan tindak pidana korupsi lebih sempit.
"Jadi lebih bagus memang ke sistem. Dalam hal ini pemerintah memang harus mengejar sistemnya. Jadi sistem-sistem itu harus memangkas birokrasi-birokrasi yang ada kemungkinan ada terjadinya penyuapan itu yang harus oleh pemerintah dan DPR pikirkan itu," kata Yenti dalam diskusi daring bertajuk KPK OTT Menteri, Bukti Jokowi Perangi Korupsi?, Minggu (29/11/2020).
Yenti menjelaskan sistem pencegahan tindak pidana korupsi bukan berarti mencegah di saat-saat terakhir di mana seseorang sudah akan melakukan korupsi.
Namun, jauh sebelumnya di mana sistem pencegahan dapat membuat orang takut melakukan maupun tidak memiliki kesempatan untuk korupsi.
"Tentu pencegahan bukan diharapkan dalam artian kalau sudah mau melakukan diingatkan 'jangan'. Menurut saya, itu juga sudah terlambat gitu kan. Karena kan kalau aspek hukum pidana tidak begitu kan," kata Yenti.
Berita Terkait
-
Fadli Zon Akan Gantikan Edhy Prabowo Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan?
-
KPK Tangkap Edhy Prabowo, PKS: Kegagalan Jokowi Jaga Kinerja Menteri
-
Bantah Terima Suap Rp3,2 Miliar, Ini Kata Wali Kota Cimahi
-
Wali Kota Cimahi Bantah Terima Suap Rp3,2 Miliar
-
Kasus Edhy "Lobster," KPK: Jangan Kita Diajak Masuk ke Dalam Ranah Politik
Terpopuler
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Gudang Sound System di Kembangan Ludes Dilalap Api, 15 Unit Damkar Diterjunkan ke Lokasi
-
Siapkan Puluhan Saksi dan Ahli di Kasus Korupsi Satelit Kemhan, Kejagung: Untuk Yakinkan Hakim!
-
Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Mensos Siapkan Skema Bantuan Khusus Bagi Ahli Waris
-
Buka-bukaan Anak Riza Chalid: Tanpa Terminal BBM OTM, Cadangan Pertamax Berkurang 3 Hari
-
Indonesia Protes Keras Gugurnya Pasukan UNIFIL, Tuntut Investigasi Menyeluruh Atas Serangan Israel
-
Fakta Baru Kasus Andrie Yunus Terungkap di DPR, Berkas Sudah Dilimpahkan ke Puspom TNI
-
Istri Eks Komut Indofarma Mengadu ke DPR, Sebut Vonis 13 Tahun Penjara Tanpa Bukti Aliran Dana
-
MenpanRB: Isu Utama WFH ASN Adalah Digitalisasi, Bukan Sekadar Efisiensi
-
Detik-detik Gugurnya Praka Farizal di Lebanon, Terkena Serangan Mortir saat Salat Isya
-
Prabowo Berduka Atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon