Suara.com - Mantan ketua seleksi calon pimpinan KPK, Yenti Garnasih memandang eksekutif atau pemerintah dapat lebih peka dalam menangani persoalan korupsi di Indonesia dengan membuat sistem pencegahan korupsi.
Salah satunya, ialah memotong sistem birokrasi yang selama ini rentan terjadi praktik korupsi.
Menurutnya dengan ketiadaan sistem tersebut diharapkan peluang seseorang melakukan tindak pidana korupsi lebih sempit.
"Jadi lebih bagus memang ke sistem. Dalam hal ini pemerintah memang harus mengejar sistemnya. Jadi sistem-sistem itu harus memangkas birokrasi-birokrasi yang ada kemungkinan ada terjadinya penyuapan itu yang harus oleh pemerintah dan DPR pikirkan itu," kata Yenti dalam diskusi daring bertajuk KPK OTT Menteri, Bukti Jokowi Perangi Korupsi?, Minggu (29/11/2020).
Yenti menjelaskan sistem pencegahan tindak pidana korupsi bukan berarti mencegah di saat-saat terakhir di mana seseorang sudah akan melakukan korupsi.
Namun, jauh sebelumnya di mana sistem pencegahan dapat membuat orang takut melakukan maupun tidak memiliki kesempatan untuk korupsi.
"Tentu pencegahan bukan diharapkan dalam artian kalau sudah mau melakukan diingatkan 'jangan'. Menurut saya, itu juga sudah terlambat gitu kan. Karena kan kalau aspek hukum pidana tidak begitu kan," kata Yenti.
Berita Terkait
-
Fadli Zon Akan Gantikan Edhy Prabowo Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan?
-
KPK Tangkap Edhy Prabowo, PKS: Kegagalan Jokowi Jaga Kinerja Menteri
-
Bantah Terima Suap Rp3,2 Miliar, Ini Kata Wali Kota Cimahi
-
Wali Kota Cimahi Bantah Terima Suap Rp3,2 Miliar
-
Kasus Edhy "Lobster," KPK: Jangan Kita Diajak Masuk ke Dalam Ranah Politik
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
Semarak 'Ngahias Lembur' di Cibadak: Ketika Seni Sunda, Kekompakan Warga dan Rasa Haru Menyatu
-
Upacara 17 Agustus di Belitung Digelar Tanpa Tenda, Pejabat dan Warga Kepanasan Bersama
-
Semarak Kemerdekaan, Warna Merah Putih Hadir di Ruang Publik dan Kampung Nelayan
-
Viral Siswa SMKN 2 Palembang Dikeroyok, Benarkah Dipicu Tawuran Antarpelajar?
-
10.910 Warga Binaan di Sumsel Terima Remisi HUT RI, Ratusan Langsung Bebas
-
Turnamen Dikemas Lebih Berbeda, Ratusan Pemain Bakal Adu Kekuatan Tenis Meja
-
Gempa Flores Disusul Dua Gempa Besar di Sumatra dan Sulawesi, Benarkah Gempa Menjalar?
-
175 Perahu Bakal Ramaikan Festival Pacu Jalur 2026 Kuansing, Berikut Daftarnya
-
Merdeka dari Penjajah, Tapi Belum Merdeka dari Amarah: Mengapa Masyarakat Masih Suka Menghakimi?
-
Sebanyak 86 Persen BTS yang Rusak Akibat Gempa Flores Sudah Beroperasi Lagi