Suara.com - Usai Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dicokok KPK, pembahasan soal lobster kembali ramai dibicarakan.
Publik bahkan mengungkit kembali Mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti agar diangkat kembali menjadi menteri, menggantikan Edhy Prabowo.
Meski begitu menurut salah seorang pembudidaya lobster, Abdullah, kebijakan dua menteri tersebut memiliki plus dan minusnya masing-masing.
"Kami sudah melakukan budidaya Lobster dari tahun 1994. Waktu itu Bu Susi belum jadi menteri, harga untuk konsumsi Rp 700-800 ribu per kg tanpa size. Memang waktu itu penyelundupan tetap jalan," kata Abdullah dikutip dari acara Indonesia Lawyers Club, Rabu (02/12/2020).
Sejak saat itu, lanjutnya, keluarlah Permen KP nomor 56 dari Susi Pudjiastuti sehingga pembudidaya lobster perlahan mulai ambruk.
"Tapi temen-temen kita pembudidaya ini tetap bertahan walaupun ambruk sudah sebagian," ujar Abdullah.
Kendati terpuruk, Abdullah mengaku ada untungnya di balik kebijakan larangan ekspor benih lobster.
Sebab kata dia, untuk bibitnya pembudidaya terpenuhi terus.
"Waktu itu kita bisa beli dari Rp 1.000- Rp 2.000 per ekor. Untuk pasir dan mutiara Rp 3.000 sampai Rp 7.500," imbuhnya.
Baca Juga: Gandeng PPATK, KPK Telusuri Dugaan Aliran Suap Edhy Prabowo ke Pihak Lain
Sementara ketika Edhy Prabowo menjabat sebagai menteri, Abdullah mengaku ada nilai positifnya.
Sebab, budidaya lobster semakin banyak meski untuk mendapatkan benih lobster sangat kesulitan.
"Untuk Pak Edhy karena ia membuka kran ekspor, jadi sekarang ini, posisi kita di tempat kami, sentra budidaya lobster NTB, kami kewalahan sama bibit. Bibit langsung tidak ada," terangnya.
Oleh sebab itu, ia membandingkan zaman Susi Pudjiastuti dengan Edhy Prabowo sama-sama ada kelebihan dan kekurangannya.
Saat zaman Susi dilarang budidaya meski benih melimpah, namun zaman Edhy boleh budidaya namun benih sangat minim.
"Jadi saya minta kepada KKP agar jangan diatur dengan size khusus untuk lobster budidaya, kalau untuk alam kita setuju," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Surel Gus Lilur Direspons Presiden, KKP Terbitkan Permen KP No. 5 Tahun 2026
-
Penyelundupan 54.096 Benih Lobster di Bandara YIA Digagalkan, Nilainya Capai Rp1 Miliar
-
Diselundupkan Lewat Koper, 85.750 Benih Lobster Ilegal Digagalkan di Bandara Soetta
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Benteng Terakhir Pesisir: Mengapa Zona < 1 Mil Harus Dilindungi Total
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba