Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan ajakan hijrah ke negara tauhid dari Imam Besar Front Pembela Islam, Rizieq Shihab adalah improvisasi politik semata. Menurut Donny, Indonesia sudah cocok dengan Pancasila.
"Ya (Indonesia) tidak perlu sistem berbasis tauhid, Pancasila sudah cukup. Jangan improvisasi politik," ujar Donny saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (2/12/2020).
Pernyataan Donny merespon seruan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab untuk hijrah ke sistem negara berbasis tauhid. Donny menilai pernyataan Rizieq merupakan hal yang sumir.
Kata Donny, Indonesia merupakan negara dengan sistem Pancasila yang menjamin kebebasan beragama semua warga negaranya.
"Sistem berbasis Tauhid itu sumir. Negara kita bersandar pada Pancasila yg menjamin kebebasan beragama bagi semua warganegara dalam semangat kemanusiaan atau tidak saling merendahkan satu sama lain," tuturnya
Donny menegaskan NKRI berdasarkan Pancasila dan bukanlah negara sekuler. Sehingga kata dia, agama menjadi nilai pokok dalam acuan dalam berpolitik, sosial dan ekonomi.
"NKRI berdasar Pancasila bukan negara sekuler, agama menjadi nilai pokok yang menjadi acuan kehidupan politik, sosial dan ekonomi," katanya.
Sebelumnya, Pentolan FPI Rizieq Shihab menyerukan revolusi akhlak di tengah masyarakat. Ia meminta negara bisa hijrah menuju ke sistem negara berbasis tauhid.
Hal itu disampaikan oleh Rizieq dalam acara Dialog Nasional 100 Ulama dan Tokoh Bersama Imam Besar Al Habib Muhammad Rizieq Shihab yang disiarkan akun channel Youtube Front TV.
Baca Juga: Selasa Depan, Ade Yasin Akan Diperiksa Polda Jabar soal Acara Habib Rizieq
Rizieq menilai sistem berbasis tauhid sesuai dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa.
"Revolusi akhlak di level sistem bagaimana kita bersama-sama menggandeng, kita hijrah dari sistem materialisme-sekulerisme ke sistem berbasis tauhid sesuai sila pertama Pancasila," kata Rizieq seperti dikutip Suara.com, Rabu (2/12/2020).
Rizieq menjelaskan, ada beberapa tahapan dalam revolusi akhlak yang digaungkan oleh Rizieq. Pertama adalah revolusi akhlak di tingkat individu kemudian disusul perubahan pada tingkat sistem.
Di tingkat individu, revolusi akhlak didorong lewat dakwah, nasihat dan diskusi. Sementara revolusi di tingkat sistem dilakukan dengan mengubah sistem negara menjadi berbasis tauhid.
Berita Terkait
-
Bantah Jadi Pembisik Prabowo Soal Yaman, Dudung Beri Pesan Menohok ke Habib Rizieq: Jaga Mulut
-
Habib Rizieq Sorot Pernyataan Prabowo soal Yaman, Sebut Terpengaruh 'Jenderal Baliho'
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
-
Dasco dan Habib Rizieq Bertemu di Petamburan, Titip Pesan Ini untuk Presiden Prabowo
-
Tak Cukup Utus Menlu, Habib Rizieq Desak Prabowo Sampaikan Duka Cita Terbuka untuk Ali Khamenei
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar