Suara.com - Presiden Jokowi bertemu dengan para pegiat reforma agraria untuk mengetahui berbagai persoalan di lapangan dan menemukan solusi yang dapat disepakati dari permasalahan tersebut.
"Ini agar betul-betul nanti bisa terealisasi sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan reforma agraria bisa mengalami percepatan dan akselerasi dalam menyelesaikan (persoalan) yang belum-belum," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka saat memberikan pengantar pertemuan tersebut, Kamis (3/12/2020).
Menurut presiden, pemerintah selalu berupaya agar program reforma agraria yang selama ini berjalan dapat dirasakan betul manfaat dan dampaknya oleh masyarakat.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa pemerintah maupun para pegiat yang hadir berupaya mencapai titik temu dan mencari solusi bagi persoalan atau kendala yang dihadapi di lapangan.
"Presiden tadi telah meminta bagaimana mengurai berbagai persoalan itu dengan menentukan yang pertama adalah mencari persoalan-persoalan yang menjadi prioritas dan yang kedua menggunakan 'time line' dengan target tertentu," kata Moeldoko selepas pertemuan.
Pertemuan tersebut nantinya, menurut Moeldoko, akan dilanjutkan dengan pertemuan teknis untuk menyusun kategori persoalan berat, sedang dan ringan.
Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A. Djalil menerangkan bahwa ia akan akan menyusun prioritas kerja untuk menyelesaikan hal-hal yang dapat segera diselesaikan terlebih dahulu.
"Kita akan identifikasi, mana yang paling mudah kita selesaikan akan kita selesaikan sesegera mungkin sehingga begitu selesai ini kita punya kepercayaan diri dan menjadi model untuk menyelesaikan hal lain," kata Sofyan.
Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkap bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjalankan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) untuk mempercepat reforma agraria melalui legalisasi obyek agraria di kawasan hutan.
Baca Juga: Jokowi: Tak Boleh Satu pun Penyandang Disabilitas Tertinggal
"Buat saya sekarang tinggal mengecek misalnya PPTKH yang disampaikan ada 660 ribu (hektare), di kementerian ada 1,2 juta tinggal dicek mana yang sesuai dan hutan adat yang sudah siap kira-kira 1,1 juta tadi dari aktivis yang betul-betul siap 540 ribu (hektare) jadi hal-hal di lapangan ini akan diselesaikan, ada 500 lokasi yang diusulkan tadi pemermintah punya kajiannya tinggal kita lihat di lapangan persisnya seperti apa," kata Siti Nurbaya.
Moeldoko menambahkan bahwa Presiden Jokowi memiliki kepedulian dan semangat kuat untuk membuat program reforma agraria tersebut dapat terus berjalan untuk memperjuangkan keinginan masyarakat.
"Presiden sangat 'concern' dan memiliki semangat yang kuat untuk membuat reforma agraria betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat dan berbagai upaya itu telah dilakukan secara nyata," tambah Moeldoko.
alam pertemuan tersebut Jokowi juga didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kapolri Jenderal Idham Azis.
Sementara para pegiat yang hadir yaitu Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Siti Fikriyah, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika, Ketua Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo, dan Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia Agus Ruli.
Sebelumnya, pada 23 November 2020 lalu, Jokowi juga menggelar pertemuan dengan para pegiat reforma agraria tersebut.
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi: Tak Boleh Satu pun Penyandang Disabilitas Tertinggal
-
Sales Ini Banjir Pujian usai Bikin Surat Terbuka Buat Jokowi, Begini Isinya
-
Peringati Hari Disabilitas Internasional, Jokowi Siap Teken Peraturan Baru
-
Keren! Bikin Surat Terbuka untuk Jokowi, Sales Ini Tuai Pujian Netizen
-
Menunggu Komentar Jokowi Soal Pemerintahan Sementara Papua Barat
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Tak Bisa Lagi Sembarangan, RUU PPRT Bakal Atur Perusahaan Berbadan Hukum yang Boleh Salurkan PRT
-
Kejagung Periksa Kasi Intel Bea Cukai Aceh Terkait Dugaan Korupsi Ekspor POME
-
Aksi Kamisan ke-900: Keteguhan Sumarsih Mencari Keadilan bagi Sang Anak
-
Ahli Hukum di Sidang Gus Yaqut: Kerugian Negara Harus Ada Sebelum Penetapan Tersangka
-
Ketua Baleg DPR RI Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini, Rieke Pitaloka Usul Momentum Hari Kartini
-
Bareskrim Polri Minta Bank Perketat Aturan Buka Rekening demi Putus Aliran Dana Judi Online
-
Tak Hanya Outsourcing, Perusahaan Keluarga Fadia Arafiq juga Kuasai Proyek Makan-Minum di 3 RSUD
-
Pakar UGM: Keputusan Menag Soal Kuota Haji Belum Tentu Melanggar Hukum Tanpa Pengujian Resmi
-
Sikap RI 2024 vs 2026: Mengapa Tak Ada Lagi Kata 'Mengutuk' untuk Serangan AS-Israel ke Iran?
-
Korea Utara Uji Coba Rudal Nuklir Baru saat Timur Tengah Memanas