Suara.com - Politikus Ferdinand Hutahaean mencuitkan tentang negara demokrasi melalui akun jejaring media sosial Twitter @FerdinandHutahean. Ia pun menyinggung pencalonan anak dan mantu presiden dalam Pilkada 2020.
Dalam cuitan tersebut, Ferdinand membahas tentang Pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
Diduga kicauan tersebut dia tujukan bagi orang-orang yang mempermasalahkan pencalonan putra dan menantu Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution.
Dia menyebut tidak ada kesalahan dalam pencalonan anak dan menantu presiden dalam sebuah pemilihan umum.
"Ini negara demokrasi, siapapun punya hak berpolitik tanpa terkecuali termasuk anak mantu presiden dan wapres, tak ada yang salah. Gibran di Solo didukung PDIP dan banyak partai. Bobby di Medan oleh PDIP, Gerindra, Golkar, dan lain-lain. Nur Azizah di Tangerang Selatan oleh Demokrat. Sah!!" tulis Ferdinand Hutahaean, dikutip Suara.com, Sabtu (5/12/2020).
Selanjutnya, dia menyebut bahwa apabila mempermasalahkan pencalonan anak dan menantu presiden dalam Pilkada sama saja anti demokrasi.
Sebab, menolak hak konstitusional warga negara yang sah.
"Demokrasi tidak mengharamkan anak pejabat atau anak mantan pejabat untuk maju berkontestasi dalam Pemilu Legislatif maupun Pilkada. Mempermasalahkan itu, sama saja kita anti demokrasi karena menolak hak konstitusional warga negara yang sah. Soal etika, juga tidak ada yang dilanggar!" sambungnya.
Jelang pelaksanaan Pilkada, beberapa politikus banyak yang menyinggung tentang pencalonan anak dan menantu presiden, salah satunya Andi Arief.
Baca Juga: Meski Timsesnya Ditikam, Appi-Rahman Serukan Pilkada Damai
Andi Arief Demokrat: Pandemi Nomor 2, Penting Anak Mantu Jadi Wali Kota
Politisi Partai Demokrat Andi Arief melempar sindiran untuk sosok yang diduga kuat adalah Presiden Jokowi.
Sindiran tersebut dilontarkan oleh Andi Arief lewat akun Twitter miliknya, @andiarief, Jumat (4/12/2020).
Dalam kicauannya tersebut, Andi Arief seakan membuat skala prioritas antara tiga hal yang berbeda
Andi Arief menyinggung soal keberadaan pandemi, terjadinya resesi, dan keinginan anak mantu jadi wali kota.
Hal itu sontak mengarahkan persepsi publik bahwa Andi Arief menyindir Presiden Jokowi.
Tag
Berita Terkait
-
Ditanya Kemana Saat Tsunami, Calon Bupati Pandeglang: Bersama Rakyat
-
Jika Menang Pilkada Depok, Idris-Imam Janji Berikan Gajinya untuk Rakyat
-
Jelang Pilkada Serentak, Mendagri Minta Pengamanan dari Beragam Gangguan
-
Jelang Akhir Masa Kampanye, Viral Video Dugaan Politik Uang Sutrisna-Ardi
-
Pasien Covid-19 Punya Hak Pilih di Pilkada Serentak, Ini Kata Epidemiolog
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu