Suara.com - Ahli epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman menilai negara yang menggunakan otorisasi penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin adalah bentuk kegagalan negara menangani pandemi.
Dicky menjelaskan, negara yang penanganan pandeminya baik pasti tidak akan menggunakan EUA dan lebih memilih menggunakan vaksin dengan prosedur normal.
"Sebagai praktisi dan peneliti pandemi sejak 2003, saya melihat opsi otorisasi penggunaan darurat (EUA) vaksin oleh suatu negara, mencerminkan atau berkaitan dengan gagalnya negara-negara tersebut dalam pengendalian pandeminya. Berbeda halnya dengan negara yang sukses, mereka memilih berhati-hati dan lakukan prosedur baku," kata Dicky, Rabu (9/12/2020).
Kemudian, Dicky menyebut program vaksinasi yang dilakukan oleh negara seharusnya dilakukan secara sukarela tanpa paksaan jika komunikasi bencana terhadap warganya sudah sukses sejak awal.
"Negara-negara yang sukses kendalikan pandemi covid-nya melakukan prinsip voluntary ini," katanya.
"Salah satu upaya meningkatkan trust masyarakat adalah dengan contoh langsung. Pejabat publik dan tokoh bisa menjadi penerima vaksin pertama sekaligus membangun trust," sambungnya.
Dia juga mewanti-wanti Indonesia yang baru mengimpor vaksin Covid-19 buatan perusahaan bioteknologi asal China, Sinovac Biotech karena vaksin ini belum ada laporan efikasinya yang jelas.
Sejauh ini baru tiga vaksin yang merilis efektivitas lebih dari 90 persen, antara lain Moderna-NIAID, Pfizer-Biontech dan Astrazeneca-Oxford.
"Selain syarat pertama adanya vaksin yang terbukti aman dan punya efikasi yang memadai dan optimal, maka keberhasilan program vaksinasi juga tergantung pada cakupan vaksinasi yang tinggi, serta angka reproduksi yang rendah. Ketiganya tidak bisa diabaikan," tutur Dicky.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Tiba di Tanah Air, Bisa Jamin Tekan Angka Infeksi?
Sebelumnya, pemerintah mengimpor 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan perusahaan bioteknologi asal China, Sinovac Biotech yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng dari Beijing, China pada Minggu (6/12/2020) malam.
Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan akan menerbitkan Emergency Use Authorization (EUA) agar vaksin ini bisa segera disuntikkan kepada tenaga medis yang menjadi prioritas pertama.
Pemerintah juga tengah mengupayakan agar pada awal Januari 2021 mendatang, sebanyak 1,8 juta dosis vaksin lainnya bisa didatangkan.
Berita Terkait
-
Vaksin Covid-19 Tiba di Tanah Air, Bisa Jamin Tekan Angka Infeksi?
-
Terpapar COVID-19, BRAy Prabukusumo Adik Ipar Sultan HB X Meninggal Dunia
-
Jubir Satgas Covid-19: Vaksin Sinovac Tunggu izin EUA dari BPOM
-
Kenaikan Kasus di 19 Provinsi, Jubir Satgas Covid-19: Ini Harus Dievaluasi
-
Tambah 1.174 Orang, Kasus Corona DKI Jakarta Mencapai 146.601 Pasien
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Harga Emas Antam Terpeleset Jatuh, Kini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
Terkini
-
Cak Imin Dorong Sekolah Umum Terapkan Pola Pendidikan Sekolah Rakyat: Ini Alasannya!
-
Warga Manggarai Tak Sabar Tunggu Proyek LRT Fase 1B Rampung, Macet Dianggap Sementara
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol