Suara.com - Ahli epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman menilai negara yang menggunakan otorisasi penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin adalah bentuk kegagalan negara menangani pandemi.
Dicky menjelaskan, negara yang penanganan pandeminya baik pasti tidak akan menggunakan EUA dan lebih memilih menggunakan vaksin dengan prosedur normal.
"Sebagai praktisi dan peneliti pandemi sejak 2003, saya melihat opsi otorisasi penggunaan darurat (EUA) vaksin oleh suatu negara, mencerminkan atau berkaitan dengan gagalnya negara-negara tersebut dalam pengendalian pandeminya. Berbeda halnya dengan negara yang sukses, mereka memilih berhati-hati dan lakukan prosedur baku," kata Dicky, Rabu (9/12/2020).
Kemudian, Dicky menyebut program vaksinasi yang dilakukan oleh negara seharusnya dilakukan secara sukarela tanpa paksaan jika komunikasi bencana terhadap warganya sudah sukses sejak awal.
"Negara-negara yang sukses kendalikan pandemi covid-nya melakukan prinsip voluntary ini," katanya.
"Salah satu upaya meningkatkan trust masyarakat adalah dengan contoh langsung. Pejabat publik dan tokoh bisa menjadi penerima vaksin pertama sekaligus membangun trust," sambungnya.
Dia juga mewanti-wanti Indonesia yang baru mengimpor vaksin Covid-19 buatan perusahaan bioteknologi asal China, Sinovac Biotech karena vaksin ini belum ada laporan efikasinya yang jelas.
Sejauh ini baru tiga vaksin yang merilis efektivitas lebih dari 90 persen, antara lain Moderna-NIAID, Pfizer-Biontech dan Astrazeneca-Oxford.
"Selain syarat pertama adanya vaksin yang terbukti aman dan punya efikasi yang memadai dan optimal, maka keberhasilan program vaksinasi juga tergantung pada cakupan vaksinasi yang tinggi, serta angka reproduksi yang rendah. Ketiganya tidak bisa diabaikan," tutur Dicky.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Tiba di Tanah Air, Bisa Jamin Tekan Angka Infeksi?
Sebelumnya, pemerintah mengimpor 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan perusahaan bioteknologi asal China, Sinovac Biotech yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng dari Beijing, China pada Minggu (6/12/2020) malam.
Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan akan menerbitkan Emergency Use Authorization (EUA) agar vaksin ini bisa segera disuntikkan kepada tenaga medis yang menjadi prioritas pertama.
Pemerintah juga tengah mengupayakan agar pada awal Januari 2021 mendatang, sebanyak 1,8 juta dosis vaksin lainnya bisa didatangkan.
Berita Terkait
-
Vaksin Covid-19 Tiba di Tanah Air, Bisa Jamin Tekan Angka Infeksi?
-
Terpapar COVID-19, BRAy Prabukusumo Adik Ipar Sultan HB X Meninggal Dunia
-
Jubir Satgas Covid-19: Vaksin Sinovac Tunggu izin EUA dari BPOM
-
Kenaikan Kasus di 19 Provinsi, Jubir Satgas Covid-19: Ini Harus Dievaluasi
-
Tambah 1.174 Orang, Kasus Corona DKI Jakarta Mencapai 146.601 Pasien
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
Terkini
-
KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku Hari Ini, DPR: Selamat Menikmati!
-
Ikrar Nusa Bakti Desak Prabowo Segera Reshuffle Kabinet
-
Roy Suryo Siapkan Gibran Black Paper, Soroti Riwayat Pendidikan hingga Legalitas Ijazah Wapres
-
KPK soal Kepala Daerah Dipilih DPRD: Tekan Biaya Politik, Cegah Korupsi
-
Tabrak Lari di Tambora Tewaskan Dua Orang, Mobil Pelaku Ringsek Ditabrak Kereta
-
Pesepeda Luka Kepala Ditabrak Mobil Listrik di Jalan Sudirman
-
Puncak Musim Hujan, BMKG Minta Warga DIY Waspadai Banjir dan Longsor
-
Demokrat Nilai Langkah Hukum SBY Jadi Pendidikan Politik Lawan Disinformasi
-
Pemerintah Pusat Puji Gerak Cepat Gubernur Bobby Nasution Bangun Huntap Korban Bencana
-
Kasus Anak Bunuh Ibu di Medan, Kemen PPPA Pastikan Hak dan Pendidikan Anak Tetap Terpenuhi