Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengingatkan kalau hasil akhir dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 masih harus melewati waktu yang lama. Karena itu, ia meminta seluruh pihak yang berwenang untuk tidak menutup-nutupi segala informasi soal hasil pemungutan suara.
Mahfud menuturkan meskipun pemungutan suara telah dilakukan pada Rabu (9/12/2020), namun masih ada beberapa tahapan lagi hingga akhirnya KPU meresmikan daftar pemenangnya. Tidak ingin melihat ada keributan, Mahfud meminta agar pihak penyelenggara agar terbuka ke publik.
"Agar tidak terjadi keributan saya minta agar dibuka akses ke media massa, dibuka akses ke pemantau, dibuka akses ke quick count, dibuka saja yang penting tertib dijaga agar kita tidak dianggap tertutup," kata Mahfud dalam konferensi pers virtual, Rabu.
Hal itu dipinta Mahfud agar kemudian tidak menimbulkan fitnah dalam proses rekapitulasi suara. Ia juga memperingatkan untuk tidak menghalangi kerja wartawan yang hendak mencari informasi terkait penghitungan suara.
"Jangan sampai misalnya ngusir wartawan, tindak kekerasan dipukul dan sebaginya terbuka aja kan aturannya memang terbuka," tuturnya.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai kalau tidak ada yang boleh bermain-main dengan informasi. Menurutnya, data yang berkaitan dengan hasil rekapitulasi suara harus diungkapkan secara apa adanya.
"Itu kemajuan kita di dalam bernegara, yang tidak bisa dihindari bahwa kita akan menentukan keberhasilan atau kegagalan itu berdasarkan informasi,"
Berita Terkait
-
'Pengadilan Jadi Dagelan', Kritik Keras Mahfud MD di 28 Tahun Reformasi
-
Mahfud MD Ungkap Isi Obrolan dengan Jokowi di Kondangan Soimah: Gak Ada Bahas Politik
-
Mahfud MD Bongkar Fenomena 'Peradilan Sesat': Hakim Bisa Diteror hingga Dijanjikan Promosi Jabatan
-
Singgung Kasus Tom Lembong hingga Nadiem, Mahfud Ungkap Bahaya Intervensi Politik di Hukum RI
-
Mahfud Tegaskan Gaya Militer Tak Cocok dalam Budaya Polri, Ini Penjelasan Lengkapnya
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Terdakwa Militer Dituntut Ringan, Keluarga Kacab BRI Gugat Pasal Peradilan Koneksitas ke MK
-
Hujan Lebat Disertai Petir Ancam Akhir Pekan Warga Jakarta Selatan dan Timur Jelang Petang
-
Program MBG Serap 1,28 Juta Tenaga Kerja, Ribuan UMKM hingga Peternak Ikut Kecipratan
-
Jateng Genjot Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah, Ahmad Luthfi Tawarkan ke Para Pengusaha Tiongkok
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Pansel Dinilai Kecolongan Loloskan Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
-
Studi Temukan Mikroplastik Menyusup ke Sperma dan Ketuban, Apa Dampaknya?
-
Momen Prabowo Mau Reshuffle Zulhas Gara-Gara Salah Kasih Info Nama Desa, Ternyata Cuma Guyon
-
Hindari Area Kuningan, Dishub DKI Terapkan Buka-Tutup Jalan Hingga 26 Mei 2026
-
Usai 9 WNI Dipulangkan, Wanda Hamidah Serukan Konvoi Lebih Besar ke Palestina