Suara.com - Dalam bahasa Belanda, Politik Etis dikenal sebagai Ethische Politic yakni sebuah pemikiran yang merujuk pada pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral untuk kesejahteraan bumiputera. Politik etis ini adalah salah satu bentuk respon atas kritik kepada politik tanam paksa. Berikut ini pengertian Politik Etis dan program kolonial Belanda pasca tanam paksa.
Saat itu, kemunculan golongan etis oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus) menjadikan pemerintah kolonial lebih memperhatikan nasib para pribumi. Simak pengertiaan politik etis dalam uraian berikut.
1. Pengertian Politik Etis
Mengutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara.
Politik etis bertendensi pada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat dan efisiensi. Ada tiga program yang jadi fokus utama politik etis yakni:
Program pembangunan dan penyempurnaan sarana masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan demi menunjunjang kesejahteraan rakyat pribumi. Misalnya, membuat waduk untuk menampung air hujan dan lahan pertanian, memperbaiki sanitasi agar masyarakat tidak terkena penyakit. Hingga membuat infrastruktur terutama jalan raya dan jalur kereta api agar sebagai angkutan hasil pertanian dan perkebunan.
Pendidikan untuk meningkatkan mutu SDM dan membasmi buta huruf yang tentunya juga berdampak baik pada pemerintah Belanda karena bisa memiliki tenaga kerja yang terdidik, namun dengan gaji murah.
Program pemerataan penduduk yang pada tahun 1900 berjumlah 14 jiwa di Pulau Jawa dan Madura sehingga dibuatlah pemukiman baru di wilayah-wilayah Indonesia lainnya seperti Sumatera dan Kalimantan.
Baca Juga: Sejarah Bendera Merah Putih di Masa Kerajaan Nusantara hingga Kemerdekaan
Setelah dilaksanakannya politik etis, dampak negatif dan positif pun mulai dirasakan oleh masyarakat. Namun, diketahui bahwa hampir seluruh program dan tujuan awal dari politik etis yang peduli dengan kesejahteraan rakyat saat itu terhambat bahkan tidak terlaksana. Tapi, salah satu program yang berhasil dilakukan ialah edukasi.
Sehingga masyarakat Indonesia mulai melahirkan golongan terpelajar dan malah membuat pemerintah Belanda terancam setelah kemunculan organisasi pemuda seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam.
Itulah penjelasan tentang pengertian Politik Etis dan program kolonial Belanda pasca tanam paksa.
Kontributor : Lolita Valda Claudia
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu