Suara.com - Pimpinan Komisi IX DPR RI, komisi yang membidangi kesehatan, ramai-ramai mengkritik langkah pemerintah mendatangkan 1,2 juta vaksin CoronaVac buatan perusahaan Sinovac Biotech, China.
Sebabnya, diketahui vaksin tersebut belum mengantongi emergency use authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.
Wakil Ketua Komisi IX Ansori Siregar mengatakan, emergency use authorization (EUA) layaknya visa bagi obat dari luar yang masuk ke Indonedia. Karenanya, vaksin Sinovac seharusnya tidak diperkenankan masuk.
Terlebih, dosis dari vaksin merek yang sama akan didatangkan lagi sebanyak 1,8 juta vaksin.
"Karena sudah terlanjur 1,2 juta vaksin sudah datang, tolong yang 1,8 juta dosis vaksin Januari nanti, sebelum ada izin dari BPOM tunggulah. Ini cacat ini mendatangkan vaksin ini. Apalagi Turki dan Brasil sudah menyetop kerja sama dengan Sinovac," kata Ansori dalam interupsinya di rapat paripurna DPR, Jumat (11/12/2020).
"Jadi mohon pimpinan mengeluarkan kepada pemerintah agar menunggu izin dari Badan POM baru didatangkan vaksin tersebut," sambungnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu mengingatkan kepada pemerintah agar tidak menyuntikkan vaksin ke masyarakat selama vaksin Sinovac belum mengantongi EUA.
"Selama itu belum ada memang belum bisa diberikan. Oleh karena itu kita mohon kepada BPOM supaya bisa mengambil langkah. Memang saat ini uji klinis tahap III belum selesai, memang sebaiknya kita harus menunggu itu supaya tidak ada implikasi terhadap kesehatan rakyat Indonesia," kata Rahayu.
Indonesia Ngotot Beli Vaksin Sinovac
Baca Juga: Ngotot Beli Vaksin Sinovac Meski Telan Nyawa di Brasil, Ini Jawaban Terawan
Brasil menunda uji klinis fase III vaksin CoronaVac buatan perusahaan Sinovac Biotech, China karena mengakibatkan satu relawan vaksin meninggal dunia, lalu kenapa Indonesia terus melanjutkan impor vaksin ini?
Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto mengatakan, vaksin hanya bisa dibuktikan melalui dokumen hasil uji klinis fase III, bukan melalui pemberitaan media semata.
"Mengenai berita Brazil (tunda CoronaVac dari Sinovac) tadi, ada berita lain yang mereka justru diberitanya itu mereka mulai pengadaan untuk Sinovac juga, jadi berita mana yang harus kami turuti?," kata Terawan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12/2020).
Dia menyebut pemerintah tetap akan memantau vaksin CoronaVac buatan Sinovac ini karena dokumen resmi hasil uji klinisnya belum selesai.
"Yang penting dokumen, dokumen itu menjadi hal yang sangat penting, nanti Bu Penny (Lukito) selaku (Kepala) BPOM yang akan memberi masukan ke kami," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Brasil menghentikan uji klinis vaksin fase III vaksin CoronaVac buatan perusahaan Sinovac Biotech, China mulai hari Senin, 9 November 2020 lalu.
Berita Terkait
-
Ngotot Beli Vaksin Sinovac Meski Telan Nyawa di Brasil, Ini Jawaban Terawan
-
Ternyata Ini Toh Alasan Pemerintah Prioritaskan Vaksin Covid-19 Untuk Nakes
-
Mona Ratuliu Senang 1,2 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia
-
Vaksin Covid-19 Sinovac Pantik Antibodi di 97% Sukarelawan di Indonesia
-
Vaksin Telah Tiba, JK: Proses Distribusi Akan Jadi Tantangan
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
Terkini
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama