Suara.com - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengurai sosok kunci yang menurut dia memusuhi Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab.
Uraian tersebut diutarakan oleh Natalius Pigai lewat sebuah video yang diunggah dalam kanal YouTube Refly Harun, Selasa (15/12/2020).
Natalius Pigai mulanya bercerita soal pengalamannya terjun langsung ke lapangan. Dia mengatakan, selama ini belum melihat ada orang yang membenci Habib Rizieq.
Bahkan, Natalius Pigai menerangkan, pendukung dan pembela Habib Rizieq tersebar di mana-mana.
Melihat fenomena yang terjadi belakangan, Natalius Pigai menyebut ada kelompok elite yang memusuhi Habib Rizieq.
Kelompok tersebut kata dia dibarengi oleh oknum-oknum di beberapa partai politik yang menjabat di pemerintahan.
"(Orang yang benci Habib Rizieq) itu berasal dari elite, atau paling tidak digerakkan oleh elite saja. Selain itu, ada oknum-oknum tertentu di beberapa partai politik yang menjabat di pemerintahan. Nyatanya, di lapangan tidak ada (yang benci Habib Rizieq)," ujar Natalius Pigai dikutip Hops.id -- Jaringan Suara.com.
Natalius Pigai menambahkan, kendati berbeda agama dengan Habib Rizieq. Akan tetapi, dia mengaku dekat dengan pimpinan FPI itu.
Bahkan, Natalius Pigai mengklaim, dia memiliki peran di balik kepulangan Habib Rizieq ke Tanah Air. Kurang lebih sebesar lima persen.
Baca Juga: Twitter TMC Polda Metro Hapus Twit Diduga Singgung FPI, Warganet Penasaran
"Saya ada kontribusi lima persen (dalam kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia). Kalau muluk-muluk, bisa saya hitung. Saya ada di dalamnya. Berbagai kasus yang sampai Habib Rizieq bisa melandai dengan tenang di Indonesia. Mulai dari luar negeri, ke dalam negeri, paling tidak ada lima persen," kata Natalius Pihai.
"Karena apa? Karena selain membela Habib Rizieq dan ulama, di siis lain kita melihat, kok negara ini terlalu menekan komunitas Islam. Komunitas yang dimaksud apa? Ketika ulama dihina, agama Islam juga teraniaya. Karena antara ulama dan agama itu adalah dua hal yang tak bisa diupisangkan," terangnya menambahkan.
Natalius Pigai Merasa Ada Kriminalisasi Ulama Sejak Jokowi Menjabat
Berbicara soal ulama, Natalius Pigai menyebut negara selama pemerintahan Jokowi, banyak memperlakukan umat islam dan ulama secara tidak adil.
Hal itu yang kemudian membawa Natalius Pigai tergerak untuk membela hak-hak kelompok mayoritas tersebut kendati berbeda latar belakang agama.
"Lima tahun terakhir itu umat Islam mendapat ketidakadilan. Tidak mungkin kita tidak menyatakan keprihatinan, tidak mungkin kita membiarkan mereka tanpa usaha perlindungan dari kelompok humanitarian," tukas Natalius Pigai.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum