Suara.com - Komisi Nasional (Komnas) HAM berencana meninjau lagi Tempat Kejadian Perkara (TKP) peristiwa penembakan enam laskar FPI pengawal Habib Rizieq Shihab di jalan tol Cikampek. Peninjauan itu dijadwalkan akan dilakukan hari ini, Jumat (18/12/2020).
Peninjauan TKP penembakan laskar FPI oleh polisi itu bertujuan untuk memperjelas masalah kamera CCTV yang seharusnya merekam kejadian di lokasi.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, rencananya ia dan tim akan berangkat ke sekitaran Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50, yang menjadi TKP pukul 09.00 WIB. Mereka akan berkoordinasi dengan Jasa Marga untuk menemukan titik terang masalah ini.
"Hari ini juga kami akan mendetailkan lagi melakukan pemeriksaan lagi di lapangan," ujar Anam kepada wartawan, Jumat (18/12/2020).
Tim Jasa Marga sendiri sudah tiga kali mendatangi Komnas HAM sejak Selasa (15/12/2020) lalu. Namun ia menyebut masih belum jelas mengenai alasan CCTV itu bisa terganggu sehingga tak merekam kejadian tersebut.
Anam juga tak menyebutkan secara rinci informasi atau bukti apa yang kurang lengkap dari pihak Jasa Marga. Ia hanya menyebutkan perlu penjelasan teknis yang lebih lengkap lagi.
"Masih kami ingin perjelas dan membuat terang kenapa kok tidak berfungsi dengan maksimal CCTV tersebut dan berbagai sistem yang ada di Jasa Marga," ujarnya.
"Kemarin kami ingin dalami tapi belum bisa kami dapatkan dengan maksimal, makanya hari ini masih kami dalami di lapangan," sambung dia.
Nantinya di lapangan, Komnas HAM juga akan menemui sejumlah petugas Jasa Marga dan aparat keamanan yang bertugas pada kejadian 7 Desember dini hari lalu. Ia berharap masalah CCTV ini bisa segera rampung.
Baca Juga: Soal Penembakan Laskar FPI, Polisi Diminta Tak Pandang Buku Tegakkan Hukum
"Petugas Jasa Marga itu banyak lini-lininya. Kami memeriksa satu lini, satu lini, sampai hari ini saya harapkan sudah kelar. Sehingga membuat terang kenapa kok CCTV tidak berfungsi dengan maksimal," ujarnya menambahkan.
Berita Terkait
-
Soal Penembakan Laskar FPI, Polisi Diminta Tak Pandang Buku Tegakkan Hukum
-
Diperiksa soal Tragedi 6 Laskar FPI, Polisi: Edy Mulyadi Tak Kooperatif
-
Tim Dokter Autopsi 6 Pengawal Rizieq Bungkam kepada Wartawan
-
Usut Kematian Laskar FPI, Jika Tidak Rizieq Jadi Imam Salat Jenazah Jokowi?
-
Eks Penasihat KPK: Jokowi Harus Bentuk TGPF Usut Kematian 6 Laskar FPI
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri