Suara.com - Komisioner Ombudsman RI Alvin Lie menyoroti fenomena membludaknya antrean rapid test antigen di sejumlah stasiun dan bandara.
Alvin Lie mengatakan, terpantau ada antrean mengular di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sepinggan Balikpapan, dan Stasiun Gambir Jakarta, hari ini (22/12/2020).
"Penumpukan antrean penumpang pesawat udara terdeteksi di Terminal 2 Soekarno-Hatta, Juanda, dan Sepinggan," ujar Alvin Lie dikutip Suara.com dari keterangannya, Selasa (22/12/2020).
Menurut Alvin Lie, faktor yang menyebabkan terjadinya penumpukan antrean rapid test antigen di sejumlah tempat tersebut tidak lain adalah banyak penumpang belum tahu adanya peraturan syarat rapid test antigen. Sebab penerapan peraturan baru itu dirasa mendadak.
"Banyak penumpang belum tahu. Pada umumnya mereka sudah beli tiket jauh hari sebelumnya dan datang ke bandara dengan membawa Suket (Surat Keterangan) Uji Antibodi," terang Alvin Lie.
Tidak hanya disebabkan oleh ketidaktahuan calon penumpang saja, Alvin Lie juga menyebut faktor petugas KKP berpengaruh.
Kata Alvin Lie, petugas KKP yang jumlanya terbatas harus menjelaskan kepada penumpang soal aturan baru itu, sehingga terjadi argumentasi panjang.
"Mereka (Petugas KKP) harus menjelaskan kepada penumpang yang bawa SuKet Antibodi bahwa mereka wajib punya SuKet Uji Antigen," tukas dia.
Selain penumpukan di Bandara, Alvin Lie juga menyoroti terjadinya penumpukan penumpang Kereta Api (KA) yang sedang rapid tes antigen di Stasiun Gambir, Selasa (22/12/2020) pagi.
Baca Juga: Penumpang Hampir Ditinggal Pesawat sebab Antre Rapid Test Antigen di Soetta
"Penumpukan penumpang KA yang antre uji antigen terlihat di Stasiun Gambir pagi ini, Selasa (22/12/2020)," ungkap Alvin Lie.
Alvin Lie menilai, masyarakat yang memiliki kepentingan akan tetap pergi meski harus merogoh kocek lebih untuk rapid test antigen dan mengantre. Oleh sebab itu dia tidak heran apabila muncul tudingan mengedepankan bisnis Uji Antigen.
"Dapat dipahami jika sebagian masyarakat berpendapat bahwa peraturan ini sarat kepentingan bisnis Uji Antigen. Mungkin reaksi publik seperti ini luput dari antisipasi pembuat kebiajakan," kata dia.
Lebih lanjut, Alvin Lie menganggap peraturan yang dibuat dan diberlakukan tentang Uji Antigen itu mendadak, sehingga minim waktu untuk diseminasi informasi kepada pengguna transportasi publik, dan minim waktu persiapan bagi penyelanggara pelayanan.
Oleh sebab itu, menurut dia kebijakan baru ini menyusahkan semua pihak.
"Alih-alih mengurangi sebaran Covid-19, peraturan baru ini justru berpotensi menimbulkan klaster bandara dan klaster stasiun. Jika itu benar-benar terjadi, apa pertanggungjawaban pembuat kebijakan?" tandas Alvin Lie.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Tanpa APBD! Pramono Anung Bangun Pedestrian Deck Dukuh Atas, Jamin Patung Sudirman Tak Digeser
-
Buntut Kasus Sulis, Dishub DKI Janji Siapkan Parkir Khusus Ojol di Mal
-
Penyintas Bencana di Pidie Jaya Ubah Dana Stimulan Jadi Modal Usaha
-
Mulai Besok! Eks Karyawan Hotel Sultan Wajib Lapor ke Posko GBK Demi Kepastian Nasib
-
'Efisiensi Tebang Pilih', Ekonom CELIOS: Dana Transfer Dipangkas Bikin Daerah Mandul!
-
Predator Anak di Cakung DItangkap: Nekat Jebol Atap Rumah Demi Kabur usai Kepergok Warga
-
Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua
-
Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?