Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat Partai Bulan Bintang berpeluang masuk kabinet pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin jika terjadi perombakan kabinet pascapenangkapan dua menteri oleh KPK beberapa waktu lalu.
"Momentum awal tahun ini tepat karena menteri baru bisa mulai bekerja di awal tahun dengan APBN tahun anggaran baru. Dengan demikian, menteri bisa mengikuti perjalanan penggunaan anggaran pada tahun anggaran berjalan," kata Ujang di Jakarta.
Menurut dia, perombakan kabinet tidak hanya terjadi di dua pos kementerian yang menterinya terlibat kasus dugaan korupsi, yakni Edhy Prabowo dan Juliari Batubara, tetapi kementerian lain yang dinilai kurang maksimal kinerjanya.
Presiden Jokowi nantinya juga masih akan mengakomodasi kepentingan partai politik pendukungnya.
Seperti diketahui, pemerintahan Jokowi-Maruf didukung oleh 10 partai, baik yang kini mendapat suara di DPR maupun tidak, yakni PDIP, Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, PPP, Partai Hanura, PBB, PSI, Perindo, serta PKPI.
Dari sekian banyak parpol pendukung pemerintahan tersebut, ada partai yang belum diberikan kesempatan membantu jalannya pemerintahan melalui kursi kabinet.
Sejak pengangkatan menteri sampai staf khusus, Presiden Jokowi sudah memberikan kursi kepada seluruh kader partai pendukung, kecuali PBB dan Partai Hanura.
"PBB ada sosok besar, Yusril Ihza Mahendra. Akan tetapi, tentu tidak relevan untuk menempatkan Bang Yusril di posisi wamen (wakil menteri), apalagi dia sempat jadi menteri sekretaris negara. Bisa dialihkan juga jabatan wamen kepada Bang Afriansyah Noor (Sekjen PBB)," ujar Ujang.
Ia menilai kader partai Islam, seperti PBB, layak untuk menjadi tim kabinet karena di samping dibutuhkan profesionalismenya, juga untuk menjaga gawang dan mengawal isu-isu keumatan yang dinilai kurang optimal di pemerintahan.
"PBB bisa menjadi kekuatan signifikan dan salah satu penentu arah kekuatan politik bangsa. PBB akan menjadi kekuatan politik Islam moderat yang mengedepankan nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan," tutur Ujang.
Berita Terkait
-
Yusril Minta Polda Jabar Tingkatkan Patroli Usai Polemik Sayembara Tangkap Begal
-
Jangan Main Hakim Sendiri, Yusril Ingatkan Bahaya di Balik Sayembara Begal Dedi Mulyadi
-
Ditunjuk Prabowo Jadi Jampidsus, Kuntadi Langsung Ditarget Bereskan Kasus Febrie
-
Wanti-wanti Menko Yusril soal Kasus Febrie: Jangan Terjadi Penyimpangan, Bisa Diambil Alih KPK
-
Soal Persekusi Transpuan Bogor, Yusril Tegaskan Perpres 111 Bukan Legitimasi Tindakan Vigilante
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan