Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat Partai Bulan Bintang berpeluang masuk kabinet pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin jika terjadi perombakan kabinet pascapenangkapan dua menteri oleh KPK beberapa waktu lalu.
"Momentum awal tahun ini tepat karena menteri baru bisa mulai bekerja di awal tahun dengan APBN tahun anggaran baru. Dengan demikian, menteri bisa mengikuti perjalanan penggunaan anggaran pada tahun anggaran berjalan," kata Ujang di Jakarta.
Menurut dia, perombakan kabinet tidak hanya terjadi di dua pos kementerian yang menterinya terlibat kasus dugaan korupsi, yakni Edhy Prabowo dan Juliari Batubara, tetapi kementerian lain yang dinilai kurang maksimal kinerjanya.
Presiden Jokowi nantinya juga masih akan mengakomodasi kepentingan partai politik pendukungnya.
Seperti diketahui, pemerintahan Jokowi-Maruf didukung oleh 10 partai, baik yang kini mendapat suara di DPR maupun tidak, yakni PDIP, Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, PPP, Partai Hanura, PBB, PSI, Perindo, serta PKPI.
Dari sekian banyak parpol pendukung pemerintahan tersebut, ada partai yang belum diberikan kesempatan membantu jalannya pemerintahan melalui kursi kabinet.
Sejak pengangkatan menteri sampai staf khusus, Presiden Jokowi sudah memberikan kursi kepada seluruh kader partai pendukung, kecuali PBB dan Partai Hanura.
"PBB ada sosok besar, Yusril Ihza Mahendra. Akan tetapi, tentu tidak relevan untuk menempatkan Bang Yusril di posisi wamen (wakil menteri), apalagi dia sempat jadi menteri sekretaris negara. Bisa dialihkan juga jabatan wamen kepada Bang Afriansyah Noor (Sekjen PBB)," ujar Ujang.
Ia menilai kader partai Islam, seperti PBB, layak untuk menjadi tim kabinet karena di samping dibutuhkan profesionalismenya, juga untuk menjaga gawang dan mengawal isu-isu keumatan yang dinilai kurang optimal di pemerintahan.
"PBB bisa menjadi kekuatan signifikan dan salah satu penentu arah kekuatan politik bangsa. PBB akan menjadi kekuatan politik Islam moderat yang mengedepankan nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan," tutur Ujang.
Berita Terkait
-
Viral WNI Jadi Tentara AS dan Rusia, Pemerintah Telusuri Status Kewarganegaraannya
-
Menko Yusril Tegaskan Reformasi Polri Fokus Pembenahan Internal dan Revisi UU Kepolisian
-
Wacana Polri di Bawah Kementerian Mengemuka, Yusril Tegaskan Masih Tahap Opsi Reformasi
-
Pemerintah Siapkan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, Menko Yusril: Bukan untuk Anti-Demokrasi
-
Bertemu Dubes Filipina, Yusril Jajaki Transfer Narapidana dan Bahas Status WNI Tanpa Dokumen
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Pilihan
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
-
Jokowi Angkat Bicara Soal Dugaan Korupsi Mantan Menag Yaqut: Saya Tidak Pernah Perintahkan Korupsi!
-
Siapa yang Meminta Iman Rachman Mundur dari Dirut BEI?
-
Skandal Sepak Bola China: Eks Everton dan 72 Pemain Dijatuhi Sanksi Seumur Hidup
Terkini
-
Mensesneg Baru Terima Surat Resmi dari DPR: Adies Kadir ke MK, Thomas Djiwandono ke BI
-
Pesawat TNI AL Bonanza G36 Crash Landing di Juanda, Awak Selamat dan Hanya Alami Kerusakan Ringan
-
Apa Kata Pemerintah Soal Drama Bursa? Mensesneg Ungkap Pelajaran dari Mundurnya Iman Rachman
-
Konflik Agraria Padang Halaban: Realita Hak Anak Ikut Tergusur Bersama Rumah Warga
-
PKS Dukung Ambang Batas Parlemen Tetap Ada, Kritisi Usul Fraksi Gabungan Partai
-
Dilantik Jadi P3K Paruh Waktu, Nurul Akmal: Alhamdulillah, Tapi Kayak Gak Adil
-
Digerebek di Fly Over Hingga Kontrakan, Polda Metro Sikat Jaringan Sabu 5,3 Kg di Tangsel
-
Kisruh Dana Kolegium Dokter Indonesia, PP PDUI Laporkan Eks Ketua dan Bendahara ke Polisi
-
Heboh Isu Reshuffle Kabinet, Mensesneg Sebut Evaluasi Menteri Tiap Hari, Ganti Jika Perlu
-
6 Fakta Krusial Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK KemenHAM 2026 Hari Ini, Lolos atau Tidak?