Suara.com - Pemprov DKI Jakarta membenarkan anggota fraksi PSI DPRD William Aditya Sarana mengajukan kenaikan dana bantuan politik untuk partai setinggi-tingginya. Pengajuan itu disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Kepala Badan Kesbangpol, Taufan Bakri, mengatakan pengajuan kenaikan dana banpol sudah kerap kali diajukan tiap tahunnya. Karena itu ia menganggap yang disampaikan William adalah hal yang wajar.
"Usulan untuk kenaikan dana wajarlah, kalau usulan kenaikan dana partai," ujar Taufan kepada wartawan, Jumat (25/12/2020).
William, kata Taufan, ingin dana itu nantinya bisa dipakai parpol untuk kaderisasi hingga sosialisasi program. Taufan tak memungkiri partai memang membutuhkan dana ini.
"Memang kita menganggap buat pengkaderan partai untuk sosialisasi politik karena kan mereka butuh dana," jelasnya.
Meski kerap diajukan, dana Banpol tidak bisa dinaikan begitu saja. Harus melihat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlebih dahulu.
Karena itu, rekaman video yang beredar baru sekadar usulan. Namun, karena kondisi pandemi Covid-19, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengevaluasi dan tak menaikan dana Banpol di APBD 2021.
"Karena keuangan engga, kita ke kemendagri belum bisa. Belum pantas dinaikan," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, beredar di media sosial rekaman suara dari anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana yang meminta agar dana Bantuan Politik (Banpol) partai dinaikan. Alasannya, karena perlu ada penambahan anggaran demi bisa membantu operasional partai.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Tutup Area Publik Salama Libur Nataru
Dalam rekaman itu, William menanyakan kemungkinan untuk menaikan dana banpol tersebut. Sebab, selama ini dana banpol dari DPRD DKI berjumlah Rp 5.000 per suara.
Diketahui dana banpol adalah uang yang bantuan dari APBD untuk partai yang menduduki kursi DPRD. Besaran yang diterima mengikuti jumlah suara pemilih saat Pilkada.
"Apakah mungkin jika dana Banpol itu dinaikan pak? Sekarang kita Rp 5.000 persuara mungkin bisa dinaikan lagi per suara. Kita maunya sih, kalau kita (PSI) mengusulkan 7000 lah gitu. 20.000 ribu atau ceban (10.000)," ujar William dalam rekaman itu yang dikutip Suara.com, Kamis (24/12/2020).
William bahkan meminta agar dana Banpol itu diberikan sebanyak mungkin kepada partai demi operasional. Namun ia meminta besaran yang realistis mengenai kemungkinan menaikan dana Banpol itu.
"Kalau saya sih maunya setinggi-tingginya sehingga kita bisa memenuhi operasional partai. Yang realistis aja pak. Bisa tidak kita naikan lagi di tahun 2021," jelasnya.
Berita Terkait
-
Beredar Rekaman Suara Diduga Anggota PSI Minta Dana Bantuan Partai Naik
-
Pemprov DKI Jakarta Tutup Area Publik Salama Libur Nataru
-
1.680 Pasukan Oranye Disiagakan Jaga Kebersihan Saat Natal di Jakarta
-
Jelang Tahun Baru, Wagub DKI: Kami Minta Warga Jakarta Tetap di Rumah
-
Aturan Keluar Masuk DKI Belum Rampung, DKI Tunggu Edaran Kemenhub
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
-
Korban Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo Bertambah, AHY: 15 Jiwa Meninggal dan 88 Orang Luka-Luka
Terkini
-
Warga Jakarta Wajib Simak! BMKG Prediksi Perubahan Cuaca Mulai Sore Ini
-
4 TNI Terdakwa Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Jalani Sidang Perdana, Intip Ancaman Hukumannya
-
Proaktif, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Perlindungan Korban Kecelakaan KRL Bekasi
-
Dinilai Kaburkan Nilai Yurisdiksi, Mahasiswa Desak MK Kabulkan Uji Materi UU Peradilan Militer
-
Peta Kekuatan Jelang Muktamar NU, Muncul 5 Poros 'Paslon' Pimpinan, Siapa Terkuat?
-
Izin Terancam Dicabut? Kemenhub Bentuk Tim dan Panggil Manajemen Green SM Buntut Kecelakaan KRL
-
Heboh Video Tahanan di Bandara, Begini Penjelasan KPK
-
11 Tahun Mengabdi di Kompas TV, Nur Ainia Eka Rahmadyna Gugur Dalam Musibah Kereta Bekasi
-
Jadwal Kereta Masih Terdampak Insiden Bekasi Timur, KA Parahyangan Terhambat 6 Jam Lebih
-
Target Beres Hari Ini! KCI Kebut Evakuasi KRL yang Tabrakan di Bekasi dan Audit Ulang Jalur