Jalan Tol Kini, Membentang Ribuan Kilometer dari Aceh hingga Ujung Sulawesi

Suara.com - Jalan tol atau jalan bebas hambatan pertama di Indonesia adalah tol Jagorawi yang mulai resmi beroperasi pada tahun 1978 lalu. Setelah itu, di sepanjang masa pemerintahan Orde Baru, beberapa ruas tol lainnya sempat dibangun, rata-rata masih di sekitar Jakarta-Bandung, plus di Semarang, Surabaya (ruas tol awal) dan Medan.

Namun pada era berikutnya, puluhan ruas tol lainnya lantas dibangun lebih cepat dan segera pula mulai beroperasi. Jalan-jalan bebas hambatan itu kini membentang lebih jauh tidak saja di Pulau Jawa, tapi juga bertambah signifikan di Sumatera, Bali, hingga Kalimantan dan ujung Sulawesi.

Dalam beberapa tahun belakangan pun, khususnya di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, ada banyak sekali ruas jalan tol yang diresmikan dan beroperasi, selain yang masih digarap dan akan dibangun. Dua di antara rangkaian yang menjadi fokus adalah jalan tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatera.

Di Jawa, salah satu yang menonjol adalah ketika pada tahun 2018 tol Trans Jawa dari Merak hingga Grati, Pasuruan, resmi tersambung saat Presiden Jokowi meresmikan 7 ruas tol sekaligus dalam satu hari. Momen itu terjadi pada 20 Desember 2018.

Pada 2019, kembali diresmikan ruas tol yang tersambung dengan tol Trans Jawa, yaitu Pasuruan-Probolinggo dengan panjang 45 kilometer. Saat ini pun, pembangunan lanjutannya masih berlangsung yaitu untuk ruas tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 164 kilometer yang direncanakan rampung pada 2021.

Di Sumatera, dalam proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera, pemerintah bertekad membangun jaringan jalan bebas hambatan itu dari ujung selatan hingga ujung utara dengan total panjang 2.765 kilometer. Targetnya dapat beroperasi pada akhir tahun 2024, di mana saat ini sudah ada beberapa ruas tol tambahan yang telah beroperasi.

Salah satu momentum untuk proyek ini adalah ketika pada 2015 Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 17 berisi penambahan ruas tol yang perlu dibangun di Sumatera, dengan jumlah menjadi 24 ruas tol. Meski dalam Perpres tersebut tidak diatur kapan jalan tol Trans Sumatera harus selesai atau rampung, namun Jokowi menargetkannya pada tahun 2024.

Secara keseluruhan di berbagai wilayah di Indonesia, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sendiri disebutkan menargetkan pembangunan sepanjang 2.724 kilomter ruas tol baru hingga 2024. Bahkan lebih jauh, dalam salah sebuah dokumen Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR beberapa waktu lalu, pemerintah telah menyiapkan rencana pembangunan tol dengan panjang total 18.850 kilometer di seluruh Indonesia, meskipun sebagian adalah program untuk jangka panjang.

Yang jelas, pembangunan dan perampungan hingga peresmian beroperasinya ruas-ruas jalan tol sejauh ini masih terus berjalan. Dalam dua tahun terakhir saja (2019-2020) misalnya, setidaknya sudah ada 10 ruas jalan tol baru yang diresmikan dan mulai beroperasi, termasuk di dalamnya beberapa ruas tol di Jawa, ratusan kilometer di Pulau Sumatera, hingga di Kalimantan dan Sulawesi. Tahun 2021 juga sudah direncanakan akan diresmikan beberapa ruas tol lagi.

Jalan Trans Papua

Di luar jalan tol, proyek lain yang juga menonjol dan patut menjadi kebanggaan saat ini adalah jalan Trans Papua. Jalan yang membentang ribuan kilometer di Provinsi Papua dan Papua Barat itu sebenarnya sebagian di antaranya sudah dibangun sejak era Orde Baru sekitar tahun 1980-an, namun baru beberapa tahun belakangan benar-benar tersambung.

Untuk jalan Trans Papua yang berada di Papua Barat sendiri misalnya, panjangnya saat ini sudah mencapai lebih dari 1.070 kilometer, resmi tersambung pada 2018 lalu. Jalan Trans Papua di provinsi ini terdiri dari dua ruas, membentang dari Sorong ke Manokwari hingga batas Provinsi Papua.

Lalu di Provinsi Papua, ada 10 ruas jalan Trans Papua yang membentang. Hingga pertengahan 2019 saja misalnya, tinggal 30 kilometer jalan yang harus disambungkan dari total 3.259 kilometer Jalan Trans Papua di provinsi ini.

(Sumber tulisan disadur dari buku "Jalan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke" yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR)