Suara.com - Tiga jurnalis terkemuka Vietnam menghadapi hukuman 20 tahun penjara setelah dituduh menyebarkan berita propaganda melawan negara.
Menyadur Al Jazeera, Selasa (5/1/2021) Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy dan Le Huu Minh Tuan akan menjalani persidangan di Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh.
Ketiga anggota dari Asosiasi Jurnalis Independen Vietnam tersebut dituduh "membuat, menyimpan, menyebarkan informasi, materi, barang yang berisi informasi yang menyimpang tentang pemerintah rakyat."
"Para jurnalis ini dianiaya dan dibawa ke pengadilan karena mereka telah menggunakan hak kebebasan berbicara, kebebasan pers dan kebebasan berkumpul," kata perwakilan majalah Luat Khoa dan majalah Vietnam, dalam pernyataan bersama.
Penangkapan tersebut adalah yang terbaru dari tindakan keras berkelanjutan terhadap para pembangkang politik, aktivis, dan suara independen lainnya saat Partai Komunitas yang berkuasa mempersiapkan Kongres Nasional bulan ini.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut berlangsung setiap lima tahun dan puluhan orang telah ditahan, menurut kelompok hak asasi manusia Vietnam.
"Pemerintah Vietnam mengklaim menghormati demokrasi, tapi itu bohong,” kata wakil Direktur Asia Human Rights Watch Phil Robertson dalam sebuah pernyataan.
"Demokrasi mati tanpa kebebasan berekspresi dan pers, dan karya jurnalis independen seperti ketiganya yang berani mengungkap penyimpangan dan menuntut reformasi untuk mengakhiri penyalahgunaan kekuasaan." sambungnya.
Pham Chi Dung ambil bagian dalam aksi demonstrasi anti-China dan memimpin kampanye untuk mendukung hak asasi manusia di Vietnam.
Baca Juga: Kapal Kargo Berbendera Panama Tenggelam di Laut Vietnam, 15 Awak Hilang
Pria 54 tahun tersebut ditangkap pada November 2019 tak lama setelah menandatangani surat bersama yang mendesak Uni Eropa untuk menunda persetujuan Kesepakatan Perdagangan Bebas UE-Vietnam sampai Vietnam memperbaiki catatan hak asasi manusianya. Surat itu dipublikasikan di situs Voice of America.
Nguyen Tuong Thuy, seorang veteran militer dikenal karena pekerjaannya membantu tahanan politik dan pembela hak atas tanah.
Pria berusia 69 tahun itu ditangkap pada Mei 2020 dan keluarganya mengatakan bahwa selama interogasi dia menghancurkan ponselnya di lantai daripada mengungkapkan kata sandinya kepada polisi.
Le Huu Minh Tuan (31) yang dikenal dengan nama pena Le Tuan menulis topik termasuk protes Hong Kong dan masyarakat sipil di Rusia dan ditangkap pada Juni 2020.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim
-
Kebakaran Lahan Meluas ke Pemukiman, BPBD Cianjur Minta Warga Waspadai Puntung Rokok
-
140 Titik di Banten Darurat Air Bersih
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam