Jerry menilai gaya yang ditunjukkan Risma sekarang sama seperti gaya Presiden Joko Widodo dulu, semenjak masih menjadi wali kota Solo.
"Memang blusukan gaya Jokowi juga waktu di Solo. Paling publik akan pertanyakan ini murni politis atau murni humanis," katanya.
Menurut Jerry, di tengah pandemi Covid-19, tak perlu banyak blusukan dulu.
"Sekarang mensos dibutuhkan konsep dan peduli. Tak perlu hadir pun tapi bisa mengatur dan menyiapkan logistik dengan baik itu sudah bagus," kata Jerry.
Jerry menduga kegiatan blusukan yang dilakukan Risma di Jakarta merupakan bagian dari strategi politik untuk "menjegal Anies di DKI dan untuk running 2024 mendatang."
Jerry menilai nama Risma mulai dikait-kaitkan untuk bursa pemilu tahun 2024.
"Tapi untuk PDIP sendiri barangkali mereka menyimpan amunisi seperti saudara Puan yakni Prananda Prabowo. Tapi tak tertutup kemungkinan Risma menjadi kartu AS."
Jerry mengatakan posisi menteri sosial merupakan tempat yang strategis untuk melangkah lebih jauh. "Tinggal racikan dan ramuan politiknya seperti apa?"
Tapi Jerry menyarankan agar lebih baik Risma fokus dulu menjalankan tugas Kementerian Sosial. "Tunjukkan saja ethos dan performa kerja yang sesuai harapan publik."
Baca Juga: PKS Minta Risma Fokus Jadi Mensos, Bukan Sibuk Pencitraan Lewat Blusukan
Mengarah ke DKI 1
Dalam pandangan peneliti kebijakan publik dari lembaga Political and Public Policy Jerry Massie, kegiatan Risma merupakan bagian dari manuver politik, tetapi momentumnya belum tepat.
"Ini gaya blusukan mengarah ke DKI 1. Seharusnya grand strategy apa yang harus dibuat. Ataupun pendataan. Saya nilai ini akan terus berlanjut sampai pilpres 2024," kata Jerry kepada Suara.com, Selasa (5/1/2021).
"Ini bagian political imaging atau pencitraan politik. Gaya wali kota Surabaya mau coba dia terapkan di ibu kota. Barangkali waktu dan tempat berbeda," imbuhnya menambahkan.
Jerry menilai gaya yang ditunjukkan Risma sekarang sama seperti gaya Presiden Joko Widodo dulu, semenjak masih menjadi wali kota Solo.
"Memang blusukan gaya Jokowi juga waktu di Solo. Paling publik akan pertanyakan ini murni politis atau murni humanis," katanya.
Berita Terkait
-
Tragedi Kripto dan Kanker, Membedah Motif Pembunuhan Sadis Anak Politisi PKS
-
Pilih Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo, PKS Belum Tentukan Sikap Soal Pilkada via DPRD
-
Risma Apresiasi Sopir Ambulans dan Relawan Bencana: Bekerja Tanpa Libur, Tanpa Pamrih
-
Eks Mensos Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal Hadapi Bencana, Belajar dari Simeulue hingga Sumbar
-
Sikapi Pembunuhan Anak Kadernya di Cilegon, DPP PKS Desak Polisi Usut Tuntas dan Transparan
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar