Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah bakal melakukan vaksinasi Covid-19 tahap pertama setelah adanya rekomendasi dari Badan Pengawasam Obat dan Makanan (BPOM) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ma'ruf pun berharap agar keputusan status kehalalan terhadap vaksin Sinovac bisa ke luar sebelum 13 Januari 2021 atau saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang pertama yang disuntik vaksin asal China itu.
Juru Bicara Ma'ruf, Masduki Baidlowi mengatakan kalau pemerintah dan ulama telah sepakat terkait pendistribusian serta penggunaan vaksin Sinovac yang harus memiliki izin baik dari segi keamanan kesehatan maupun kehalalannya.
"Masalah izin dan fatwa halal ini sudah ada kesepakatannya," kata Masduki di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2021).
Masduki menerangkan bahwa meskipun vaksin Sinovac sudah mulai didistribusikan ke sejumlah daerah, namun tetap belum bisa diberikan kepada masyarakat. Pasalnya proses vaksinasinya sendiri mesti menunggu izin BPOM dan MUI.
Sedangkan pendistribusian yang dilakukan sejak awal itu bertujuan untuk memastikan supaya vaksinasi bisa dilakukan secara serentak.
"Wilayah kita kan kepulauan. Jadi harus dilakukan sejak awal," ujarnya.
Menurut Masduki, walaupun sudah didistribusikan, Wapres memastikan bahwa proses vaksinasi harus menunggu izin Badan POM dan MUI. Pendistribusian, ungkap Masduki, dilakukan sejak awal untuk memastikan agar vaksinasi bisa dilakukan secara serentak.
Lebih lanjut, Ma'ruf disebut berharap sertifikasi halal bisa tuntas sebelum 13 Januari 2021. Saat ini pihak MUI tengah mempersiapkan sidang fatwa untuk membahas hasil audit vaksin Sinovac.
Baca Juga: Soal Vaksin Covid-19, dr Tirta Ingatkan Itu Hak Rakyat Bukan Kewajiban
Berita Terkait
-
Profil Carina Joe, Pahlawan Vaksin Covid-19 Raih Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo
-
CEK FAKTA: Joe Biden Terserang Kanker Gara-gara Vaksin Covid-19, Benarkah?
-
Makjleb! Ma'ruf Amin Sentil Kiai karena Tak Lagi Sadar Politik: Sekarang Lebih Penting Jampi-jampi
-
Perpisahan Menyentuh Ma'ruf Amin: Saya Tak Perlu Dipoles-poles Apalagi Personal Branding, Apa Adanya Saja
-
Sindir Jokowi Jelang Lengser? Wapres Ma'ruf Amin: Saya Tak Perlu Dipoles-poles, Apa Adanya Lebih Enak
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
-
3 Rekomendasi HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta Tebaru September 2025
Terkini
-
Anak Gajah 'Tari' Ditemukan Mati Mendadak di Tesso Nilo, Penyebab Masih Misterius
-
Polisi Cikarang Utara Bikin Heboh Minta Warga Lepaskan Maling Motor, Kapolres Bekasi Minta Maaf
-
CEK FAKTA: DPR Sahkan UU Perampasan Aset Usai Demo Agustus 2025, Benarkah?
-
Jenguk Delpedro di Polda Metro Jaya, Bivitri Sebut Penangkapan Upaya Bungkam Kritik
-
Nepal Mencekam: 20 Tewas dan PM Mundur, Sekjen PBB Antonio Guterres Turun Tangan
-
Baleg DPR Tegaskan Kehati-hatian dalam RUU Perampasan Aset, Ogah Bahas Seperti Bikin Pisang Goreng
-
Pramono Anung Bantah Isu Tarif Parkir Jakarta Naik Jadi Rp30 Ribu/Jam: Itu Hoaks!
-
Protes Adalah Hak! API Lawan Pelabelan Negatif dan Ingatkan soal Kasus HAM
-
MK Lanjutkan Sengketa Pilkada Papua dan Barito Utara ke Tahap Pembuktian
-
Dasco Sambangi Prabowo di Istana, Lapor Perkembangan Terkini di Tanah Air hingga Keputusan DPR