Suara.com - Seorang anggota Kongres Amerika Serikat membagikan pengalamannya ketika ia terperangkat di kantornya sendiri selama 5 jam saat kerusuhan terjadi di Capitol.
Menyadur New York Post, Kamis (7/1/2021) Grace Meng, senator Queens, terperangkap di dalam sebuah ruangan di gedung Capitol AS selama lima jam pada hari Rabu.
Politikus Republik tersebut membagikan suasana mencekam saat kerusuhan, bahkan ia menggunakan kursi untuk menghalangi pintunya saat massa menerobos gedung.
Meng membagikan foto cara ia mengunci pintu kantor di akun Twitternya, bersama dengan selfie dirinya yang mengenakan masker dengan ekspresi khawatir di wajahnya.
"Setelah 5 jam, saya diselamatkan dari tempat persembunyian saya," tulis Meng.
"Sekarang saya bisa menunjukkan barikade DIY dan masker gas saya. Para pengunjuk rasa tepat di luar pintu meneriakkan 'USA USA' itu menakutkan tapi saya baik-baik saja! Terima kasih atas doanya." tulis Meng.
Gedung Capitol AS diserbu oleh para pendukung Presiden Donald Trump yang menuntut hasil pemilihan presiden Amerika Serikat.
Akibat kerusuhan tersebut, meninggalkan kehancuran saat anggota Kongres mengesahkan hasil pemilihan Presiden AS yang dimenangkan oleh Joe Biden.
Seorang wanita tewas akibat kerusuhan tersebut, lebih dari selusin ditangkap pihak berwajib dan beberapa senjata ditemukan.
Baca Juga: Momen Mencekam, Pedagang Ini Tetap Jualan Ayam saat Demo di Gedung Capitol
Insiden kerusuhan yang disebut memalukan Amerika Serikat tersebut juga menarik perhatian dunia pemimpin-pemimpin dunia.
Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, mengatakan dirinya mempercayai AS "untuk memastikan transfer kekuasaan secara damai kepada Biden. Adapun Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan dia berharap untuk bekerja sama dengan presiden terpilih dari partai Demokrat tersebut.
Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Jens Stoltenberg, turut bersuara dengan mengatakan bahwa hasil pemilihan "harus dihormati".
Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau mengatakan warga Kanada "sangat terganggu dan sedih dengan serangan terhadap demokrasi".
"Kekerasan tidak akan pernah berhasil mengesampingkan keinginan rakyat. Demokrasi di AS harus ditegakkan - dan itu akan berhasil," tulisnya di Twitter.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengecam "pemandangan yang menyedihkan" itu dan mengatakan bahwa dia menantikan transfer kekuasaan secara damai.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati