Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menyinggung soal harga vaksin Covid-19 yang beragam. Kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ribka berpesan kalau negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya.
Ribka masih bingung dengan keputusan pemerintah yang sempat menyebut bakal menggratiskan vaksin Covid-19. Pasalnya, harga vaksin sendiri tersedia mulai dari yang terendah hingga jutaan rupiah.
"Saya tanya ini yang mau di-gratisin semua rakyat ini yang mana wong ada empat, lima macam ada yang harga Rp 584 ribu, ada yang Rp 292 ribu, ada yang Rp 116 ribu, ada yang Rp 540 ribu sampe Rp 1.080.400, ada yang Rp 2.100.000. Pasti yang murah kalau orang miskin," kata Ribka dalam Raker dan RDP di Komisi IX, Kompleks Parlemen, Selasa (12/1/2021).
Ribka pun mengangkat persoalan beragamnya harga tes pendeteksi Covid-19 di sejumlah rumah sakit. Menurutnya tidak ada batas harga eceran tertinggi yang ditetapkan di setiap rumah sakitnya.
Ia mengambil contoh dari salah satu rumah sakit yang menyediakan fasilitas tes swab Covid-19 dengan harga Rp 6.500.000 untuk hasil cepat dan Rp 3.500.000 untuk hasil tiga hari.
"Loh ini patokannya emang lama pemeriksaannya apa karena duitnya?" tanya Ribka kebingungan.
Melihat kondisi lapangannya seperti itu, ia jadi ingat akan pola 'bisnis' sektor kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yakni mulai dari penjualan APD, kemudian vaksin yang bakal ramai mulai saat ini dan nantinya ia memperkirakan akan ribut soal obat.
Ribka pun menilai Budi paham dengan pola 'bisnis' tersebut karena berlatar belakang bidang perekonomian. Ia mengingatkan kepada Budi selaku Menkes anyar untuk tidak coba-coba berbisnis kepada rakyatnya sendiri.
"Ini kan jago ekonomi nih menterinya, nah, ayo, wamennya BUMN pasti ditaruh buat begitu dah, abis ini stunting sudah tahu nih, sudah dipola kaya begitu kesehatannya nih untuk dagang," ujarnya.
Baca Juga: Dicap MUI Halal dan Suci, Menag Yaqut: Vaksin Sinovac Tak Mengandung Babi
"Saya cuma ingatkan nih ama adinda menteri nih, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh, mau alasan apa saja tidak boleh. Saya yang paling kenceng nanti tuh memasalahkan itu."
Berita Terkait
-
Satu Desa di Sukabumi Bakal Diberi Obat Cacing, Menkes Budi: Balita Raya Meninggal Bukan Cacingan!
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Klaim Penyebab Kematian Raya Bukan Gegara Cacingan
-
Hasto Dapat Amnesti, Petinggi PDIP: Terlambat!
-
Pakar Sebut Upaya Gembosi Suara PDIP jadi 7 Persen di Pemilu Bukan Perkara Mudah, Apa Maksudnya?
-
27 Juli: PDIP Meradang! Ribka Tjiptaning: Hasto Dizalimi, Keadilan Kudatuli Belum Tiba
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Polemik Selesai, TNI Resmi 'Luruskan Informasi' dengan Ferry Irwandi
-
Perang Interpretasi Janji Presiden Prabowo: Yusril Sebut 'Masuk Akal', Lukman Bilang 'Setuju'
-
ICJR Skakmat Yusril: Tawaran Restorative Justice untuk Demonstran Itu Konsep Gagal Paham
-
Pakar Bongkar Pencopotan Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Manuver Prabowo Ambil Alih Penuh Kendali?
-
Kapolri Absen Jemput Presiden Prabowo di Bali di Tengah Isu Penggantian TB-1
-
Yusril Ungkap Fakta: Presiden Prabowo Belum Perintahkan Pembentukan Tim Investigasi
-
Dari Ancaman Laporan ke Permintaan Maaf, Ferry Irwandi Umumkan Kasusnya dengan TNI Berakhir Damai
-
'Percuma Ganti Orang, Sistemnya Bobrok', Kritik Keras YLBHI di Tengah Isu Ganti Kapolri
-
Tiga Pesawat Tempur Baru dari Prancis Diserahkan ke TNI AU Awal 2026
-
Istana Bantah Presiden Prabowo Kirim Surpres Penggantian Kapolri ke DPR, Mensesneg: Belum Ada