Suara.com - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyinggung keberadaan atau penggunaan istilah laskar di tengah masyarakat.
Dia menyebut banyak elemen masyarakat yang menjadikan istilah tersebut dan sejenisnya sebagai alat atau instrumen kekerasan.
Hal itu diungkapkan oleh Damanik dalam sebuah diskusi bertajuk 'Di Balik Serangan Balik Laskar FPI Dan Blokir Rekening', pada Minggu (17/1/2021).
Awalnya, Damanik menyampaikan terkait adanya ancaman politik kekerasan. Kekhawatiran akan ancaman tersebut menurut dia telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Kapolri usai terjadinya peristiwa kekisruhan pada Pilpres 2019.
"Setelah ada politik uang, politik identitas, kita punya ancaman baru yang kita perlu cermati namanya politik kekerasan. Peristiwa Mei (Pilpres 2019) itu jelas sekali digambarkan," kata Damanik.
Menurut Damanik, ancaman kekerasan itu bisa berasal dari aparat penegak hukum atau keamanan dan dari elemen masyarakat. Dia menyebut praktek kekerasan yang dilakukan oleh elemen masyarakat juga kerap berulang kali terjadi.
"Elemen-elemen masyarakat yang bukan penegak hukum, bukan aparat keamanan, mereka ternyata juga memiliki apa yang kita sebut instrumen-instrumen yang kita kategorikan sebagai instrumen kekerasan. Nah itu bukan satu peristiwa yang terjadi satu kali dan banyak peristiwa," katanya.
Lebih lanjut, Damanik menyebut dalam prakteknya banyak elemen masyarakat yang menggunakan istilah laskar dan sejenisnya sebagai instrumen kekerasan. Hal itu menurutnya sudah tumbuh subur sejak zaman orde baru.
"Kita senang sekali pakai istilah laskar, memang ini zaman pergerakan kemerdekaan apa itu. Saya kira ini zaman abad modern, di mana kita harus bertarung teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi kan begitu. Nah kan ada institusi hukum, serahkan lah pada mereka," ungkapnya.
Baca Juga: Kritik Keras Pernyataan Mahfud MD, Tengku Zulkarnain: Opini Sesat!
"Kalau saya ingin mendapat pengamanan sebagai tokoh misalnya, ya saya akan menelepon Kapolda supaya saya dapat pengamanan."
Berita Terkait
-
21 Tahun Kasus Munir: Komnas HAM Periksa 18 Saksi, Kapan Dalang Utama Terungkap?
-
Ketua Komnas HAM: Pantaskah Soeharto Jadi Pahlawan?
-
Komnas HAM Ganti Ketua, Anis Hidayah Gantikan Atnike Nova Sigiro
-
Muncul saat Aksi Bela Rempang di Jakarta, Menantu Habib Rizieq Duduk di Karpet dan Dijaga Ketat Laskar FPI
-
Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan Munir Tetap Berjalan, Komnas HAM Perbaharui Anggota Tim Adhoc
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
Terkini
-
Dokter Rumah Horor yang Pernah Gegerkan AS Tewas Misterius saat Jalani Hukuman Seumur Hidup
-
Kondisi Terkini Wanita yang Coba Akhiri Hidup di Dekat Istana, Masih Dirawat Intensif di RSCM
-
Arus Balik Padat, Korlantas Polri Berpeluang Perpanjang One Way Nasional Trans Jawa
-
Respons KPK Usai Dapat Sindiran Satire Soal Status Tahanan Rumah Yaqut
-
Urai Kepadatan di Jalur Arteri, Jam Operasional Tol Fungsional Purwomartani Diperpanjang
-
Waka MPR Ingatkan Opsi Sekolah Daring untuk Hemat BBM: Jangan Ulangi Kesalahan Saat Covid-19
-
Cegah Pemudik Nyasar ke Sawah, Jasamarga Hapus Rute Google Maps
-
Kenapa Krisis Minyak Global 2026 Lebih Parah dari 1973? Begini Penjelasannya dari Ahli
-
Terminal Kampung Rambutan Bakal Dirombak Total Usai Terendam Banjir
-
Siapa Mohammad Bagher Zolghadr? Pengganti Ali Larijani sebagai Pimpinan Keamanan Tertinggi Iran