Rumah Rusak Akibat Gempa, Pemerintah Bakal Beri Bantuan hingga Rp 50 Juta

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah akan memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya rusak akibat gempa di Sulawesi Barat. Bantuan diberikan bagi warga yang rumahnya rusak ringan, sedang hingga berat.

"Untuk yang rusak berat Rp 50 juta, untuk yang rusak sedang Rp 25 juta, dan untuk yang rusak ringan berarti yang retak-retak Rp 10 juta," ujar Jokowi di Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (19/1/2021).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap bantuan yang diberikan pemerintah pusat baik untuk pemulihan rumah yang rusak, pemulihan ekonomi dan pemulihan pelayanan di pemerintahan, bisa segera kembali normal.

"Kita harapkan dengan bantuan dari pemerintah pusat pemulihan kembali baik rumah-rumah yang roboh maupun pemulihan ekonomi, pemulihan pelayanan di pemerintahan di birokrasi juga akan kembali normal," ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada atas korban meninggal akibat gempa di Sulawesi Barat.

"Saya ingin sampaikan rasa duka cita yang mendalam atas korban kurang lebih 80 yang meninggal, yang telah ditemukan. Semoga yang ditinggalkan diberi keikhlasan dan kesabaran," katanya.

Saat melakukan peninjauan, Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) Doni Monardo, dan Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar.

Berdasarkan laporan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB per 18 Januari 2021 pukul 20.00 WIB, tercatat 84 orang meninggal dunia akibat gempa ini.

Adapun rinciannya di Kabupaten Majene sebanyak 11 orang meninggal dunia, 64 orang luka berat dan 4.421 orang mengungsi.

Baca Juga: Ribut Soal Vaksin Jokowi, Ini Penjelasan Ketua Satgas Covid-19 IDI

Kemudian di Kabupaten Mamuju sebanyak 73 orang meninggal dunia, 189 orang luka berat dan 15.014 orang menungsi.

Gubernur Sulawesi Barat telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi selama 14 hari yang terhitung dari tanggal 15 Januari 2021 sampai 28 Januari 2021 berdasarkan Surat Nomor 001/Darurat-68/5/2021.