Suara.com - Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan menghentikan segala tindakan SARA atau rasis di Indonesia. Menurut Pigai, tindakan rasis bersifat sistemik kolektif di lingkar kekuasaan negara.
Termasuk, lanjut Pigai kejahatan terhadap rakyat Papua yang selama ini dilakukan dan terus terjadi karena didasari adanya rasisme kolektif.
"Pelaku yang pemegang remote control-nya itu ada di dalam kekuasaan. Mereka-mereka yang mengeluarkan pernyataan rasis itu bukan aktor utama. Aktor utama ada di dalam lingkaran," kata Pigai kepada Suara.com, Senin (25/1/2021).
"Karena itu sepanjang negara tidak mengambil posisi secara tegas dan jelas itu masalah tidak akan bisa menyelesaikan persoalan," sambung Pigai.
Pigai berujar, Jokowi tidak hanya harus sekadar turun tangan menghentikan segala bentuk tindakan rasis. Melainkan Jokowi juga diharapkan dapat membangun sistem pengelolaan negara yang lebih baik dan menghormati hak asasi manusia (HAM).
"Iya, Jokowi tidak hanya sekadar turun tangan. Tetapi membangun sistem pengelolaan negara yang lebih berorientasi kepada penghormatan kepada hak asasi manuasia, demokrasi berkeadilan dan non diskriminasi secara sistemik. Jadi merubah sistem juga membersihkan orangnya begitu dua. Jadi tidak hanya satuan-satuan begitu ecek-ecek itu gak bisa," tutur Pigai.
Sebelumnya, Natalius Pigai tengah menjadi buah bibir karena diduga menjadi korban penghinaan relawan Pro Jokowo-Maruf. Dia disandingkan dengan gorila usai mengomentari soal vaksinasi Covid-19.
Menyoroti soal rasisme, Natalius Pigai merasa menjadi salah satu korbannya. Kata dia, rasisme merupakan kejahatan kolektif yang dilakukan negara pada rakyat Papua.
Hal itu diutarakan Natalius Pigai lewat jejaring Twitter miliknya pada Minggu (24/1/2021).
Baca Juga: Paksa Siswi SMKN 2 Padang Pakai Hijab, Pengacara: Sekolah Melanggar HAM!
Natalius Pigai berkicau, semasa pemerintahan Presiden Jokowi, kejahatan HAM di Papua cenderung didasari atas rasisme.
"Selama pemerintahan Joko Widodo, pembantaian, pembunuhan, dan kejahatan HAM di Papua cenderung didasari rasisme," kata Natalius Pigai dalam sebuah foto yang dia bagikan, seperti dikutip Suara.com.
"Kita hapuskan rasisme. Negara memelihara dan mengelola rasisme sebagai alat pemukul tiap orang yang berseberangan dengan kekuasaan," sambungnya.
Natalius Pigai lalu menambahkan, rasisme menurut dia merupakan suatu kejahatan negara bagi rakyat Papua.
"Rasisme telah menjadi kejahatan kolektif negara pada rakyat Papua, bangsa Melanesia," lanjut Natalius Pigai.
Sebelumnya diberitakan, akun Facebook dengan nama Ambroncius Nababan mengundang perhatian publik lantaran dituding melakukan rasisme terhadap Natalius Pigai.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Siswa Disabilitas Psikososial Diduga Didiskriminasi Sekolah
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021