Suara.com - Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan menghentikan segala tindakan SARA atau rasis di Indonesia. Menurut Pigai, tindakan rasis bersifat sistemik kolektif di lingkar kekuasaan negara.
Termasuk, lanjut Pigai kejahatan terhadap rakyat Papua yang selama ini dilakukan dan terus terjadi karena didasari adanya rasisme kolektif.
"Pelaku yang pemegang remote control-nya itu ada di dalam kekuasaan. Mereka-mereka yang mengeluarkan pernyataan rasis itu bukan aktor utama. Aktor utama ada di dalam lingkaran," kata Pigai kepada Suara.com, Senin (25/1/2021).
"Karena itu sepanjang negara tidak mengambil posisi secara tegas dan jelas itu masalah tidak akan bisa menyelesaikan persoalan," sambung Pigai.
Pigai berujar, Jokowi tidak hanya harus sekadar turun tangan menghentikan segala bentuk tindakan rasis. Melainkan Jokowi juga diharapkan dapat membangun sistem pengelolaan negara yang lebih baik dan menghormati hak asasi manusia (HAM).
"Iya, Jokowi tidak hanya sekadar turun tangan. Tetapi membangun sistem pengelolaan negara yang lebih berorientasi kepada penghormatan kepada hak asasi manuasia, demokrasi berkeadilan dan non diskriminasi secara sistemik. Jadi merubah sistem juga membersihkan orangnya begitu dua. Jadi tidak hanya satuan-satuan begitu ecek-ecek itu gak bisa," tutur Pigai.
Sebelumnya, Natalius Pigai tengah menjadi buah bibir karena diduga menjadi korban penghinaan relawan Pro Jokowo-Maruf. Dia disandingkan dengan gorila usai mengomentari soal vaksinasi Covid-19.
Menyoroti soal rasisme, Natalius Pigai merasa menjadi salah satu korbannya. Kata dia, rasisme merupakan kejahatan kolektif yang dilakukan negara pada rakyat Papua.
Hal itu diutarakan Natalius Pigai lewat jejaring Twitter miliknya pada Minggu (24/1/2021).
Baca Juga: Paksa Siswi SMKN 2 Padang Pakai Hijab, Pengacara: Sekolah Melanggar HAM!
Natalius Pigai berkicau, semasa pemerintahan Presiden Jokowi, kejahatan HAM di Papua cenderung didasari atas rasisme.
"Selama pemerintahan Joko Widodo, pembantaian, pembunuhan, dan kejahatan HAM di Papua cenderung didasari rasisme," kata Natalius Pigai dalam sebuah foto yang dia bagikan, seperti dikutip Suara.com.
"Kita hapuskan rasisme. Negara memelihara dan mengelola rasisme sebagai alat pemukul tiap orang yang berseberangan dengan kekuasaan," sambungnya.
Natalius Pigai lalu menambahkan, rasisme menurut dia merupakan suatu kejahatan negara bagi rakyat Papua.
"Rasisme telah menjadi kejahatan kolektif negara pada rakyat Papua, bangsa Melanesia," lanjut Natalius Pigai.
Sebelumnya diberitakan, akun Facebook dengan nama Ambroncius Nababan mengundang perhatian publik lantaran dituding melakukan rasisme terhadap Natalius Pigai.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati