Suara.com - Senat Amerika Serikat akhirnya mengonfirmasi Antony Blinken menjadi menteri luar negeri Amerika Serikat berikutnya, diplomat tertinggi Paman Sam.
Menyadur Al Jazeera, Rabu (27/1/2021) Blinken mendapatkan dukungan dengan voting 78-22 suara di Senat AS.
Hasil tersebut menandakan dukungan politik yang besar kepada Presiden Joe Biden tentang kebijakan luar negeri AS yang berfokus pada diplomasi dan aliansi.
"Tuan Blinken memiliki sejarah panjang dan terhormat dalam hal urusan negara dan hubungan luar negeri," kata Senator James Risch, seorang Republikan urusan luar negeri yang mendukung konfirmasi Blinken.
Janji Biden adalah merubah kebijakan luar negeri "America First" milik Donald Trump yang membuat jengkel para sekutu Washington di Eropa dan memanasnya hubungan AS-China.
Dalam sidang konfirmasi, Blinken mengatakan pemerintahan Biden akan mengakhiri dukungan militer AS untuk kampanye yang dipimpin Saudi di Yaman dan berupaya mengembalikan kesepakatan nuklir Iran yang dinegosiasikan oleh pemerintahan Obama.
"Kami akan merevitalisasi diplomasi Amerika untuk menghadapi dan mengambil tantangan paling mendesak di zaman kita," kata Blinken kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada 19 Januari.
"Kepemimpinan Amerika masih penting," kata Blinken.
Blinken adalah mantan asisten keamanan nasional Gedung Putih dan mantan kepala staf Biden di Komite Hubungan Luar Negeri Senat.
Baca Juga: Resmi Dilantik, Joe Biden Dikabarkan Siap Kerek Pajak Bensin
Dia mengambil alih kepemimpinan di Departemen Luar Negeri setelah mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo banyak ditinggalkan oleh pejabatnya.
Di Timur Tengah, Blinken mengatakan bahwa pemerintahan Biden akan berusaha untuk membangun kesepakatan normalisasi yang ditengahi AS baru-baru ini antara Israel dan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.
Blinken menekankan komitmen AS terhadap keamanan Israel adalah "sakral" dan mengatakan solusi dua negara, yang telah lama menjadi inti kebijakan AS dalam konflik Israel-Palestina, "sangat ditantang pada saat ini".
Pada saat yang sama, tim Biden akan memeriksa beberapa komitmen yang dibuat Trump untuk mendorong negara-negara mencapai kesepakatan tersebut dengan Israel, kata Blinken.
AS mengakui klaim Maroko atas wilayah sengketa Sahara Barat sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi Maroko-Israel.
Kebijakan AS terhadap Iran adalah satu bidang di mana anggota Kongres Republik dan beberapa Demokrat memutuskan hubungan dengan Blinken, yang mengatakan dia berencana untuk mengupayakan pembaruan kesepakatan nuklir dengan "perjanjian yang lebih lama dan lebih kuat".
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
-
Menkeu Purbaya Mau Tangkap Pelaku Bisnis Thrifting
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
Terkini
-
Septian Seto Kupas Masalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Bukan Jebakan Utang, Tapi...
-
Skandal Jet Pribadi Pimpinan KPU RI, KPK: Kami Siap Pelajari Putusan DKPP
-
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Fadli Zon ke Generasi Muda: Kalian Penentu Sejarah
-
Skandal Makan Bergizi Gratis? BGN Stop Operasi Ratusan Dapur, Unggah Foto dan Video Jadi Wajib!
-
Tragis! Pria Tewas Terlindas Truk di Pulogadung, Sempat Terserempet Motor
-
Ciliwung Meluap usai Hujan Deras, 20 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
Karen Agustiawan Sebut Pemerintah Lempar Tanggung Jawab ke Pertamina soal Sewa Tangki BBM
-
Cuaca Hari Ini: Jakarta dan Sekitarnya Hujan Hingga Malam Hari
-
Kemenko PMK Kembangkan Sistem Berbasis AI untuk Pantau Layanan Anak Usia Dini
-
Revisi UU Penyiaran Disorot, Ahli: Era Digital Butuh Regulasi Waras dan KPI yang Kuat!