Suara.com - Senat Amerika Serikat akhirnya mengonfirmasi Antony Blinken menjadi menteri luar negeri Amerika Serikat berikutnya, diplomat tertinggi Paman Sam.
Menyadur Al Jazeera, Rabu (27/1/2021) Blinken mendapatkan dukungan dengan voting 78-22 suara di Senat AS.
Hasil tersebut menandakan dukungan politik yang besar kepada Presiden Joe Biden tentang kebijakan luar negeri AS yang berfokus pada diplomasi dan aliansi.
"Tuan Blinken memiliki sejarah panjang dan terhormat dalam hal urusan negara dan hubungan luar negeri," kata Senator James Risch, seorang Republikan urusan luar negeri yang mendukung konfirmasi Blinken.
Janji Biden adalah merubah kebijakan luar negeri "America First" milik Donald Trump yang membuat jengkel para sekutu Washington di Eropa dan memanasnya hubungan AS-China.
Dalam sidang konfirmasi, Blinken mengatakan pemerintahan Biden akan mengakhiri dukungan militer AS untuk kampanye yang dipimpin Saudi di Yaman dan berupaya mengembalikan kesepakatan nuklir Iran yang dinegosiasikan oleh pemerintahan Obama.
"Kami akan merevitalisasi diplomasi Amerika untuk menghadapi dan mengambil tantangan paling mendesak di zaman kita," kata Blinken kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada 19 Januari.
"Kepemimpinan Amerika masih penting," kata Blinken.
Blinken adalah mantan asisten keamanan nasional Gedung Putih dan mantan kepala staf Biden di Komite Hubungan Luar Negeri Senat.
Baca Juga: Resmi Dilantik, Joe Biden Dikabarkan Siap Kerek Pajak Bensin
Dia mengambil alih kepemimpinan di Departemen Luar Negeri setelah mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo banyak ditinggalkan oleh pejabatnya.
Di Timur Tengah, Blinken mengatakan bahwa pemerintahan Biden akan berusaha untuk membangun kesepakatan normalisasi yang ditengahi AS baru-baru ini antara Israel dan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.
Blinken menekankan komitmen AS terhadap keamanan Israel adalah "sakral" dan mengatakan solusi dua negara, yang telah lama menjadi inti kebijakan AS dalam konflik Israel-Palestina, "sangat ditantang pada saat ini".
Pada saat yang sama, tim Biden akan memeriksa beberapa komitmen yang dibuat Trump untuk mendorong negara-negara mencapai kesepakatan tersebut dengan Israel, kata Blinken.
AS mengakui klaim Maroko atas wilayah sengketa Sahara Barat sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi Maroko-Israel.
Kebijakan AS terhadap Iran adalah satu bidang di mana anggota Kongres Republik dan beberapa Demokrat memutuskan hubungan dengan Blinken, yang mengatakan dia berencana untuk mengupayakan pembaruan kesepakatan nuklir dengan "perjanjian yang lebih lama dan lebih kuat".
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
10.910 Warga Binaan di Sumsel Terima Remisi HUT RI, Ratusan Langsung Bebas
-
Turnamen Dikemas Lebih Berbeda, Ratusan Pemain Bakal Adu Kekuatan Tenis Meja
-
Gempa Flores Disusul Dua Gempa Besar di Sumatra dan Sulawesi, Benarkah Gempa Menjalar?
-
175 Perahu Bakal Ramaikan Festival Pacu Jalur 2026 Kuansing, Berikut Daftarnya
-
Merdeka dari Penjajah, Tapi Belum Merdeka dari Amarah: Mengapa Masyarakat Masih Suka Menghakimi?
-
Sebanyak 86 Persen BTS yang Rusak Akibat Gempa Flores Sudah Beroperasi Lagi
-
5 Sabun Cuci Muka untuk Bruntusan di Dahi dan Pipi, Lengkap dengan Ulasan Pengguna
-
Prabowo-Gibran Kompak Pakai Beskap, Pimpin Kemeriahan Karnaval Kemerdekaan di Monas
-
Dari Bundaran HI, Warga Titip Harapan untuk Indonesia di HUT Ke-81 RI
-
KPK Tak Sanksi Etik Setya Budi Dias di Kasus Pemerasan Bupati Pemalang, Ini Alasannya