Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, lima tahun lalu, angka stunting di Indonesia mencapai 37 persen dan pada tahun 2019 turun menjadi 27,6 persen.
Karena itu, Jokowi manargetkan angka stunting bisa turun sebesar 14 persen di tahun 2024 mendatang.
"Penurunan angka stunting yang 5 tahun lalu berada di angka 37 persen sudah turun menjadi 27,6 di 2019. Target kita di 2024 adalah 14 persen," ujar Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/1/2021).
Jokowi mengingatkan, target 14 persen penurunan stunting bukan angka yang mudah.
Namun Jokowi meyakini, jika penanganan stunting dikelola dengan manajemen yang baik, angka 14 persen bukan angka yang sulit.
"Jadi target 14 persen di 2024 bukan target enteng. Tapi kalau kerja serius, lapangan dikuasai, bekerja sama, berkolaborasi. Saya kira penurunan stunting bisa dilakukan secara signifikan," ucap dia.
Kepala Negara itu juga menuturkan dalam rapat terbatas dua hari lalu, sudah didesain strategi penanganan stunting.
Mulai dari konsolidasi anggaran, kolaborasi dengan kementerian/lembaga hingga konsolidasi programnya.
"Sudah didesain konsolidasi anggaran sepeti apa, program di bawah seperti apa, BKKBN akan mendorong kementerian dan lembaga seperti apa, semua akan terdesain," kata dia.
Baca Juga: Angka Stunting Masih Tinggi, Kepala BKKBN Ungkap Penyebabnya
Jokowi menekankan, penurunan stunting merupakan persoalan penting yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Pasalnya angka stunting diprediksi akan meningkat di tahun 2020 hingga 2021 lantaran pandemi Covid-19.
Dirinya pun telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menjadi Ketua Pelaksanaan program percepatan stunting.
Adapun kata Jokowi, dalam mencapai target penurunan prevalensi stunting tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan berperan sebagai koordinator program dan Kepala BKKBN sebagai ketua pelaksana.
"Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini," katanya menambahkan.
Berita Terkait
-
Jokowi: Metode Komunikasi BKKBN Harus Diubah, Mesti Berkarakter Kekinian
-
Ciptakan Keluarga Berkualitas, Jokowi Ingin Tambah Penyuluh KB di Desa-desa
-
Raffi Ahmad Menghadap Jokowi Klarifikasi Soal Kasus Keluyuran Usai Divaksin
-
Kenalan dengan Chef Yanto, Si Pengukir Buah, Pernah Lukis Ahok dan Sule
-
Kasus Covid-19 Tembus 1 Juta, Mardani PKS: Warning Keras buat Jokowi
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Dudung Takziah ke Rumah Peserta SPPI yang Meninggal, Pastikan Pelatihan Fisik Dihapus!
-
Amankan 10 Orang dalam OTT, KPK Minta Bupati dan Sekda Kuansing Serahkan Diri
-
7 Alasan Hakim Andi Nilai Nadiem Makarim Seharusnya Divonis Bebas
-
Bekerja di Pub Belum Tentu Korban TPPO, Polisi Buru Pelaku Lain Kasus Eltras
-
Belajar dari Jepang hingga Belanda, Calon Manajer KDMP Butuh Skill Bisnis, Bukan Retret Fisik
-
Sasar Anak Main HP Depan Rumah, Penjambret di Kalideres Jual Curian Buat Beli Sabu!
-
Tak Terima Kliennya Divonis 10 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Nadiem Akan Laporkan Majelis Hakim ke KY
-
BUMN Jadi Penampungan Tim Sukses? Berisiko Jadikan Perusahaan Pelat Merah Bebani Negara
-
Identitas Masih Rahasia! Roy Suryo Siapkan 3 Saksi dan Ahli di Praperadilan Ijazah Palsu Jokowi
-
STA Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Mensos: Pahlawan Tak Harus Angkat Senjata