Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengakui karantina wilayah di tingkat RT/RW dan kelurahan hingga kini tidak berjalan.
Muhadjir menuturkan, karantina wilayah di tingkat RT/RW dan kelurahan merupakan arahan Presiden Jokowi dalam hal pengendalian Covid-19.
Padahal, Muhadjir mengatakan, karantina wilayah sudah pernah dilakukan saat Tri Rismaharini menjadi Wali Kota Surabaya.
"Itu kan merupakan perintah presiden sudah lama. Tapi di lapangan tidak jalan. Dulu dilakukan oleh Bu Risma (Tri Rismaharini) dan Gugus Tugas Covid-nya ketika Surabaya diamuk Covid-19. Sampai untuk tracking-testing-tracing (telusuri-uji-pilah) dibantu oleh BIN. Memang penyebaran Covid-19 di Surabaya waktu itu bisa diredam," ujar Muhadjir, Jumat (29/1/2021).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menyebut, nantinya peran RT/RW dan komunitas akan bertugas sebagai informan bagi petugas epidemiologi.
Sehingga bisa membantu proses karantina di tingkat RT, RW hingga pelaksanaan isolasi mandiri.
"Kalau di level terendah ini tidak bisa ditangani baru dirujuk ke pusat isolasi dan pusat perawatan ringan. Adapun yang sedang dan berat langsung dirujuk ke rumah sakit," tuturnya.
Karena itu, Muhadjir menuturkan pemanfaatan hotel-hotel-hotel dan wisma disiapkan untuk opsi kedua untuk penanganan suspek Covid-19, jika tidak bisa ditangani di tingkat RT/RW dan kelurahan.
"Jadi pemanfaatan hotel-hotel dan wisma-wisma untuk merawat suspek Covid-19 itu disiapkan sebagai "plan B” bilamana di level bawah RT RW dan kelurahan sudah tidak mampu menanggulangi," katanya.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Malaysia Dekati 200.000, Karantina Wilayah Diperketat
Ia mengklaim dari sisi ekonomi, pemanfaatan hotel dan wisma, berdampak positif kepada pelaku bisnis di sektor perhotelan.
Namun hingga kini, strategi pengendalian Covid-19 di tingkat RT/RW dan kelurahan tersebut belum berjalan dengan baik.
"Secara ekonomi bagus. Membuat pelaku bisnis disektor perhotelan masih bisa sedikit bernafas. Pengelolaan suspek Covid-19 pun jadi mudah, bisa langsung diangkut ke tempat tempat itu. Hanya trade off-nya, strategi membendung penyebaran Covid-19 mulai dari yang paling bawah seperti yang diperintahkan presiden kurang efektif. Upaya menciptakan RT,RW, dan kelurahan yang “Tangguh Covid”, tidak memenuhi target," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 Pilihan Motor Anti Low Back Pain, Cocok Buat Touring di Akhir Pekan
Pilihan
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
Terkini
-
Kapolri, Jaksa Agung dan Panglima Jangan Cuma Salaman! Publik Tunggu Nyali Tuntaskan Kasus Febrie
-
Penghentian Pendataan MBG oleh Kejaksaan Dipertanyakan, Diduga Ada Tarik Ulur Politik
-
Skincare Kian Laris di TikTok Shop, BPOM Malah Temukan 9.042 Tautan Kosmetik Ilegal
-
Jawab Kritik DPR, Menkeu Purbaya Pastikan Dana Pendidikan 20 Persen Tak Diganggu
-
Detik-Detik Evakuasi Truk Towing yang Tersangkut JPO Tendean, Crane Besar Diterjunkan
-
'Jangan Ada Dusta!', Pesan Menohok Jaksa KPK di Sidang Suap Bea Cukai Rp78 Miliar
-
Rekayasa Lalu Lintas Imbas Penanganan JPO Tendean, Ini Rute Pengalihan Kendaraan
-
Donald Trump Resmi Kirim Surat ke Kongres AS, Perang Dimulai Kembali
-
Di Balik Alih Status RUU Perampasan Aset, DPR Klaim Punya Cara Mempercepat Pembahasan
-
Lawan Narasi 'Lagi Apes', Jaksa KPK Siapkan 40 Saksi di Sidang Suap Bea Cukai